SatgasPASTI Masih Dalami Praktik Sejumlah Pembiayaan Bodong di Batam

Kantor OJK Kepri, Foto: Durasi

BATAM, HalloPost.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau akhirnya memberikan jawaban resmi atas konfirmasi Hallopost terkait dugaan praktik pembiayaan yang dijalankan oleh sejumlah dealer motor bekas dan perusahaan pembiayaan lokal di Kota Batam.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Hallopost, OJK menjelaskan bahwa penanganan dugaan aktivitas tersebut dilakukan melalui koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SatgasPASTI) Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari berbagai instansi lintas sektor.

OJK menyebutkan, anggota Satgas PASTI Provinsi Kepulauan Riau meliputi OJK Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Polda Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Menurut OJK, komposisi dan keterlibatan masing-masing instansi dalam setiap kegiatan koordinasi disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang sedang ditangani.

Menjawab pertanyaan Hallopost mengenai informasi bahwa Tim SatgasPASTI telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah perusahaan pembiayaan lokal yang juga menjalankan usaha jual beli motor bekas di Kota Batam, termasuk informasi adanya penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, OJK menyatakan SatgasPASTI secara berkala memang melaksanakan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai berbagai dugaan aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

BACA JUGA  Endipat Wijaya Dikritik Dari Dapilnya, Mahasiswa Akan Bakar 1.000 Lilin

“Terkait informasi yang dimaksud, pembahasan awal telah dilakukan dalam forum koordinasi SatgasPASTI sebagai bagian dari proses pertukaran informasi dan pendalaman terhadap karakteristik model bisnis sejumlah pelaku usaha. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian kegiatan dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,” tulis OJK.

Namun demikian, OJK menegaskan proses pendalaman masih berlangsung sehingga belum dapat menyampaikan jumlah perusahaan pembiayaan yang sedang didalami maupun hasil kesimpulan dari proses tersebut.

“Apabila berdasarkan hasil pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK bersama instansi terkait akan menindaklanjutinya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ungkap OJK.

Terkait pertanyaan Hallopost mengenai sejauh mana SatgasPASTI telah melakukan sosialisasi, pendataan maupun tindakan terhadap pelaku usaha pembiayaan motor bekas yang berkembang pesat di Batam, OJK menjelaskan bahwa bersama seluruh anggota SatgasPASTI terus melakukan pemantauan terhadap informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan kegiatan yang memerlukan pendalaman dari perspektif sektor jasa keuangan.

OJK menyampaikan bahwa proses pendalaman tersebut masih berlangsung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

BACA JUGA  Protes Penonaktifan RT Secara Sepihak, Warga Demo di Kelurahan Cipadu Kota Tangerang

“Tindak lanjut yang akan dilakukan didasarkan pada hasil pendalaman, verifikasi, dan fakta yang diperoleh sehingga setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan kepastian hukum,” jelas OJK.

Dalam jawaban resminya, OJK juga memberikan penegasan bahwa tidak setiap skema transaksi secara angsuran atau pembayaran bertahap serta-merta merupakan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang memerlukan perizinan OJK.

“Penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik model bisnis, mekanisme transaksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis OJK.

Hallopost juga meminta penjelasan mengenai praktik apabila terdapat perusahaan pembiayaan yang telah memiliki izin dan berada di bawah pengawasan OJK, namun dalam pelaksanaannya diduga menjalankan kegiatan di luar koridor ketentuan OJK, seperti tidak memberikan perlindungan asuransi kendaraan kepada debitur maupun membebankan biaya penalti penarikan kendaraan kepada kreditur.

Menanggapi hal tersebut, OJK menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut mencakup tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta seluruh ketentuan yang mengatur sektor usaha masing-masing.

OJK menjelaskan, apabila terdapat informasi maupun laporan mengenai dugaan pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka OJK akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

BACA JUGA  Vidio Tak Bermoral Seret GR Kepala Disperindag Batam

Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan fakta dan kondisi yang sebenarnya, sekaligus menilai kesesuaian praktik yang dijalankan dengan ketentuan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, OJK dapat mengambil langkah dan mengenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk meminta perbaikan hingga mengenakan sanksi administratif sesuai karakteristik pelanggaran yang ditemukan,” tegas OJK.

Di akhir keterangannya, OJK mengimbau masyarakat agar menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi apabila menemukan dugaan praktik perusahaan pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui kanal resmi OJK.