Pemprov Kepri Pertahankan Prestasi Opini WTP ke 16 Kali Berturut-turut

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Foto: HalloPost

TANJUNGPINANG, HalloPost.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Tanjungpinang, Senin (22/6/2026).

Dengan capaian tersebut, Pemprov Kepri berhasil mempertahankan opini WTP selama 16 kali berturut-turut, yang dinilai menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini, serta seluruh tim auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Laksanakan Alih Tugas Jabatan dan Mutasi

Menurut Ansar, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan wujud sinergi, integritas, dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” kata Ansar dalam keterangannya siaran pers Diskominfo Kepri.

Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian administratif, tetapi juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA  Garuda TV Mengudara di Kepri! Pimred Alreinamedia.com di Isukan Pimpin Media Prabowo

“Keberhasilan ini harus mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, bebas dari praktik korupsi, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga memastikan seluruh temuan, rekomendasi, dan catatan yang disampaikan BPK RI akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau atas pendampingan dan kontribusinya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, sinergi yang telah terjalin selama ini perlu terus diperkuat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

BACA JUGA  Kapolres Natuna Diganti, Ini Nama Kapolres yang Baru

Raihan opini WTP ke-16 secara berturut-turut tersebut semakin mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif demi mendukung terwujudnya Kepri yang maju, makmur, dan merata.