Mahfud MD Soroti Dugaan Korupsi BGN, Sebut Pelaku Layak Dihukum Berat

Prof. Mahmud MD

JAKARTA, HalloPost.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, , menyoroti dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran (BGN). Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut sudah tergolong serius hingga menyatakan pelaku pantas mendapatkan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut melalui sebuah video yang beredar pada Kamis (18/6/2026). Ia mengaku geram setelah melihat dugaan praktik pengadaan barang dalam program (MBG) yang diduga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Menurut Mahfud, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan pengadaan ribuan motor listrik untuk operasional BGN.

Ia mempertanyakan proses pengadaan karena barang disebut telah dibayarkan sebelum seluruh proses produksi dan fasilitas pendukungnya selesai.

BACA JUGA  Ayu Akui Hubungan dengan Roby Dari 2014, Hingga 2025 Masih Pegang-pegang Anu

“Kasus BGN itu karena sudah keterlaluan. Memesan ribuan motor, dibayar lebih dulu, harganya dua kali lipat dari harga aslinya, sementara pabriknya belum ada,” ujar Mahfud.

Ia menilai dugaan tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pengadaan barang pemerintah. Menurutnya, apabila terbukti dilakukan dengan unsur kesengajaan dan merugikan negara, pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

“Barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun, tapi motornya sudah dibayar lunas dengan harga jauh lebih tinggi. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang, hukum mati saja,” katanya.

Mahfud juga menjelaskan bahwa aturan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan, namun penerapannya memiliki syarat tertentu, terutama jika korupsi dilakukan dalam kondisi khusus yang berdampak besar terhadap masyarakat dan negara.

BACA JUGA  Capres 2024 Anies Baswedan Dialog Bersama PWI Pusat

Sementara itu, saat ini tengah menangani dugaan korupsi terkait tata kelola anggaran BGN periode 2025–2026. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan lima tersangka.

Kelima tersangka tersebut yakni mantan Kepala BGN , mantan Wakil Kepala BGN , mantan Wakil Kepala BGN , pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris (PT YAT), Andri Mulyono.

Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan barang, mulai dari dugaan penggelembungan harga hingga penunjukan penyedia barang yang tidak memenuhi persyaratan.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai kontrak sekitar Rp1,035 triliun yang dikerjakan oleh PT YAT.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendalami dugaan penyimpangan pada pengadaan 31.994 unit komputer tablet, 32.000 pasang sepatu operasional, dan 5.400 unit televisi yang diduga tidak sesuai ketentuan.