BATAM, HalloPost.com – Keputusan Kejaksaan Negeri Batam menghentikan penuntutan kasus dugaan persetubuhan terhadap anak dengan alasan telah terjadi perdamaian dan pernikahan antara pelaku dan korban menuai kritik dari kelompok perlindungan perempuan dan anak di Kota Batam. Langkah itu dinilai mencederai semangat perlindungan anak serta berpotensi menormalisasi kekerasan seksual.
Sebelumnya, Selasa, 12 Mei 2026, Kejaksaan Negeri Batam mengajukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum terhadap tersangka Jonathan dalam perkara dugaan persetubuhan anak. Penghentian dilakukan karena pelaku dan korban disebut telah berdamai dan menikah secara sah pada September 2025.
Keputusan tersebut memicu reaksi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, hingga kelompok pendamping korban kekerasan seksual.
Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Pangkalpinang, Chrisanctus Paschalis Saturnus, menilai penghentian penuntutan itu bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual.
“Ketika negara membuka ruang penghentian penuntutan dengan alasan sudah menikah dan sudah berdamai, muncul pertanyaan apakah benar anak memiliki posisi setara untuk memberikan persetujuan,” kata Chrisanctus dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.
Menurut dia, pernikahan tidak serta-merta menghapus kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Ia mengingatkan, apabila perdamaian dan pernikahan dijadikan dasar penghentian perkara, maka praktik menikahkan korban dengan pelaku berpotensi dijadikan jalan untuk menghapus tindak pidana.
Chrisanctus menyebut semangat perlindungan anak selama ini justru bertujuan memutus budaya yang memaksa korban untuk diam, berdamai, atau dinikahkan dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga.
Kritik serupa disampaikan Jaringan Safe Migrant bersama kelompok peduli perempuan dan anak dalam konferensi pers di Yayasan Embun Pelangi, Perumahan Baloi Indah, Batam, Sabtu, 16 Mei 2026.
Ketua Jaringan Safe Migrant, Musa Mau, mengatakan penghentian penuntutan dengan dasar adanya pernikahan antara pelaku dan korban dapat menjadi preseden buruk dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.
“Penghentian penuntutan dengan dasar adanya pernikahan antara pelaku dan korban berpotensi menimbulkan preseden berbahaya di masyarakat,” ujar Musa.
Menurut dia, langkah deponering yang dilakukan Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan.
“Pernikahan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tindak pidana, terlebih apabila terdapat ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan pada pihak korban,” kata dia.
Musa menilai keputusan tersebut dapat membuka ruang bagi pelaku kekerasan seksual untuk berlindung di balik pernikahan. Ia khawatir langkah penghentian penuntutan itu akan berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kepulauan Riau.
Menurut dia, meskipun kedua pihak telah berdamai dan menikah, Kejaksaan seharusnya tetap melanjutkan proses hukum karena perkara tersebut menyangkut perlindungan anak.
“Kami berharap keputusan deponering tidak dibuat hanya untuk mempertimbangkan aspek sosial ataupun kegaduhan di masyarakat. Kepentingan anak yang menjadi korban secara langsung harus diperhatikan Kejaksaan,” ujarnya.
Ia mengatakan kelompok masyarakat sipil akan meminta Kejaksaan Agung RI meninjau kembali keputusan penghentian penuntutan tersebut.
“Kami akan terus mendorong agar hal-hal semacam ini jangan terjadi. Karena ini akan membuat semua orang terbiasa,” kata Musa.














