Di Balik Skema Outsourcing: Dugaan Iuran Ratusan Juta dan PHK Sepihak di Perkim-LH Meranti

Di Balik Skema Outsourcing: Dugaan Iuran Ratusan Juta dan PHK Sepihak di Perkim-LH Meranti

Hallopost.com, Kabupaten Kepulauan Meranti – Skema alih daya (outsourcing) yang diterapkan pada tenaga kebersihan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) tengah menjadi sorotan. Di balik mekanisme yang dirancang untuk efisiensi, muncul dugaan pungutan rutin terhadap pekerja hingga ratusan juta rupiah per tahun, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Investigasi hallopost.com menemukan indikasi bahwa PT Hanniya Delfin Sukses selaku vendor tidak hanya mengelola tenaga kerja, tetapi juga diduga memberlakukan kebijakan tambahan yang membebani pekerja.

Dalam pola outsourcing, pemerintah daerah tidak lagi menggaji langsung pekerja. Dinas mengontrak perusahaan penyedia jasa, lalu perusahaan tersebut merekrut dan menggaji pekerja. Secara teoritis, sistem ini diharapkan menciptakan efisiensi dan tata kelola yang lebih profesional.

Namun di lapangan, sejumlah pekerja justru merasakan tekanan baru. Selain perubahan jam kerja yang lebih ketat di mana pekerja tetap diwajibkan berada di lokasi meski pekerjaan telah selesai muncul pula kewajiban iuran bulanan.

BACA JUGA  Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Pokdarkamtibmas Sektor Pasar Minggu, Yusuf : Tetap Menjaga Amanah Membantu Tugas Polri

“Kalau dulu pekerjaan selesai kami bisa pulang. Sekarang harus menunggu sampai beberapa jam. Mau tidak mau kami ikut aturan,” ujar seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Empat sumber yang dikonfirmasi menyebut adanya iuran sebesar Rp22.000 per bulan dari setiap pekerja. Uang tersebut tidak dipotong dari gaji, melainkan diserahkan secara tunai kepada pengawas setelah pekerja mencairkan upah di ATM.

Berdasarkan perhitungan sederhana, jika jumlah pekerja mencapai sekitar 400 orang, maka iuran yang terkumpul mencapai Rp8,8 juta per bulan atau lebih dari Rp100 juta dalam setahun.

Menurut sejumlah pekerja, dana tersebut disebut sebagai “uang kesehatan” yang akan diberikan kembali dalam bentuk santunan sebesar Rp300.000 apabila pekerja sakit.

Namun, mekanisme pengelolaan dan transparansi dana tersebut menjadi pertanyaan.

BACA JUGA  Rokok Tanpa Pita Cukai Laku Keras di Kepulauan Meranti, Harga Mulai Naik

“Setuju atau tidak, kami tetap ikut. Takutnya berdampak ke pekerjaan,” ujar salah seorang pekerja.

Persoalan lain muncul ketika seorang pekerja berinisial N mengaku diberhentikan secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai. Ia mengaitkan pemecatan tersebut dengan sikapnya yang mempertanyakan iuran bulanan.

“Saya hanya bertanya soal iuran itu untuk apa. Setelah itu komunikasi berubah dan saya merasa dicari-cari kesalahan,” ujarnya kepada hallopost, 20 April 2026.

Menurut N, keputusan pemecatan diambil tanpa proses yang jelas, meski ia mengklaim telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam setiap aktivitas kerja.

“Saya berharap bisa kembali bekerja dan mendapatkan keadilan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim-LH, Agustriono, menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap dugaan tersebut, terutama terkait PHK yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Pihak perusahaan akan kami panggil untuk evaluasi. Kami selesaikan secara internal terlebih dahulu,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (22/4/2026).

BACA JUGA  36 Unit Motor Curian Disita, Empat Residivis Dibekuk

Terkait iuran bulanan, Agustriono mengaku baru mengetahui informasi tersebut. “Soal itu saya baru tahu, akan kami dalami,” katanya.

Hingga laporan ini disusun, pihak PT Hanniya Delfin Sukses belum memberikan tanggapan resmi. Upaya redaksi untuk memperoleh klarifikasi masih berlangsung.

Laporan : Zkr