Empat Anggota Polisi Diproses Pidana Terkait Dugaan Penganiayaan hingga Tewaskan Bripda NS

Empat orang personel Polisi yakni Bripda AS, Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP menjadi tersangka pembunuh Bribda NS, Rabu 15 April 2026. Foto: Humas Polda Kepri.

Batam, Hallopost.com – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menegaskan bahwa proses penegakan hukum pidana terhadap empat personel yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Bripda NS hingga meninggal dunia terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara ini telah memasuki tahap penyidikan setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan dan gelar perkara. Berdasarkan hasil tersebut, aparat menetapkan satu orang berinisial Bripda AS sebagai tersangka pada 15 April 2026.

Seiring dengan perkembangan penyidikan, tiga personel lainnya yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

“Pada 15 April 2026, satu orang berinisial Bripda AS telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, melalui pengembangan penyidikan dan hasil gelar perkara, tiga orang lainnya, yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” jelasnya.

BACA JUGA  Seorang Wanita Ditemukan Tewas di Kamar Indekos di Batam

Keempat tersangka kini diproses secara pidana dengan sangkaan Pasal 466 ayat (3) KUHP sebagai pasal primer, subsider Pasal 468 ayat (2) KUHP, juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait penyertaan dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penyidikan disebut dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis alat bukti, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas.

“Proses pidana akan berjalan tegas dan tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen untuk menegakkan hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu. Setiap perkembangan kasus akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

BACA JUGA  GMKI Batam Apresiasi BP Batam dan Minta Kapolda Kepri Seirama Berantas Eksploitasi Alam Ilegal

Melalui proses ini, ditegaskan pula bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota, sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.