Pemkab Kepulauan Meranti Dorong Evaluasi PIPPIB ke Kementerian Kehutanan, Soroti Hambatan Pembangunan Daerah

Hallopost.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan langkah strategis dengan mendatangi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia guna menindaklanjuti persoalan kawasan hutan yang dinilai menghambat pembangunan daerah. Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (11/2/2026) dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin.

Turut hadir dalam rombongan antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Meranti Dat Janwarta Ginting, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph W. Hutauruk, Kepala Dinas Perkimtan-LH Agustiono, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Widya.

Dalam forum audiensi tersebut, Muzamil menekankan urgensi peninjauan kembali kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), yang menurutnya berdampak signifikan terhadap ruang gerak pembangunan di daerah. Ia memaparkan bahwa dari total luas wilayah Kepulauan Meranti sebesar 362.709,27 hektare, sekitar 209.673,9 hektare atau 57,6 persen telah masuk dalam kategori PIPPIB.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sekitar 139.861,63 hektare atau 37,1 persen tidak dapat dimanfaatkan, sementara area penggunaan lain (APL) yang bebas dari PIPPIB hanya tersisa 18.174,07 hektare atau sekitar 5,3 persen dari total wilayah.

BACA JUGA  Mensos: Penyaluran Bansos Telah Dimulai Sejak Awal Juli, Baca Jumlah Penerimanya

“Dengan kondisi ini, daerah menjadi sangat terbatas dalam memanfaatkan ruang. Bahkan, untuk optimalisasi penerimaan seperti Pajak Bumi dan Bangunan pun mengalami kendala, apalagi untuk mendorong pembangunan,” ujar Muzamil dalam paparannya.

Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara peta indikatif dengan kondisi riil di lapangan. Beberapa wilayah, termasuk kawasan permukiman dan ibu kota kabupaten di Selatpanjang, disebut telah lama dikuasai masyarakat dan bahkan masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023, namun tetap terklasifikasi sebagai kawasan PIPPIB.

Menurut Muzamil, kondisi tersebut berpotensi menghambat implementasi program prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam kerangka pembangunan infrastruktur sosial dan penguatan ketahanan pangan serta energi yang membutuhkan ketersediaan lahan.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala daerah. Kami berharap ada verifikasi ulang yang mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Meranti Dat Janwarta Ginting menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Meranti yang didominasi lahan gambut menjadi salah satu faktor kompleksitas dalam penataan ruang dan status kawasan.

BACA JUGA  Menag Keluarkan SE Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Kurban 1442 H, Ini Ketentuanya

Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mendorong percepatan kepastian hukum atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Namun demikian, implementasi program tersebut di lapangan kerap menghadapi kendala akibat tumpang tindih regulasi, termasuk kebijakan penghentian pemberian izin baru di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019.

“Program PTSL pada prinsipnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya belum optimal karena adanya benturan kebijakan lintas sektor,” jelasnya.

Secara historis, upaya advokasi terhadap persoalan ini telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejak masa kepemimpinan Bupati H. Irwan Nasir, dilanjutkan oleh Bupati H. Adil, hingga kini di bawah kepemimpinan Bupati AKBP (Purn) H. Asmar. Fokus utama perjuangan tersebut adalah mendorong evaluasi dan pengurangan luasan wilayah yang masuk dalam PIPPIB, khususnya pada kawasan yang secara faktual telah dikelola masyarakat.

BACA JUGA  Paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragih dan Benny Sinaga Ziarah ke Makam Raja Tanah Jawa

Pemkab Meranti juga menegaskan bahwa audiensi tersebut murni bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan kawasan hutan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kepastian hukum bagi masyarakat. Tidak terdapat pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu sebagaimana isu yang beredar di tengah masyarakat.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.