JAKARTA, HalloPost.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan kementeriannya menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat ATR/BPN.
Pernyataan itu disampaikan Ossy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9/2026), setelah mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI.
“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum siapa pun,” kata Ossy.
Menurut Ossy, ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
“Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujarnya.
Ossy mengatakan pihaknya belum ingin memberikan penjelasan mengenai substansi maupun kronologi perkara karena proses hukum masih berlangsung. Ia menilai keterangan mengenai perkara tersebut sebaiknya disampaikan oleh aparat penegak hukum yang menangani kasus.
“Dikarenakan proses ini masih berjalan dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian,”katanya.
Ia meminta masyarakat menunggu keterangan resmi KPK dan tidak membuat spekulasi sebelum proses hukum berjalan lebih lanjut.
“Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi,” ujar Ossy.
Di tengah proses hukum tersebut, Ossy memastikan pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan.
Ia menyebut koordinasi internal dilakukan untuk menjaga integritas kementerian sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan pertanahan.
“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” kata Ossy.
Ossy juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengecek pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang dan menyatakan layanan tetap berjalan sesuai prosedur.
KPK sebelumnya melakukan OTT pada Senin (14/9/2026). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
KPK menyatakan mengamankan 17 orang dalam operasi tersebut, termasuk pejabat ATR/BPN. Dalam perkembangan berikutnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah serta mata uang asing.
Perkara tersebut antara lain berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menyebut perkara itu bermula dari sengketa tanah antara perusahaan dan sejumlah ahli waris.
Ossy kembali meminta publik memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses tersebut. “Saya mohon juga publik bisa bersabar, kita tunggu aparat penegak hukum sedang bekerja, dan setelah itu tentunya kita akan selalu menghargai dan menghormatinya,” pungkasnya.














