Mulai April, Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Akan Gelar Aksi Demonstrasi di Batam

Masyarakat Tanjung Sengkuang saat demo krisis air di gedung pemerintah Kota Batam, Kamis (22/1/26) (Foto: Jamaludin Lobang)

BATAM, HalloPost.com – Mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat di Kota Batam berencana menggelar aksi demonstrasi mulai April 2026. Aksi tersebut dipicu oleh sejumlah polemik di Batam, mulai dari persoalan ketenagakerjaan, lingkungan, hingga evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Batam.

Rahman, keluarga dari seorang pekerja berinisial AR (59) yang ditemukan meninggal dunia tergeletak di pinggir jalan depan PT Yin Ba Steel, Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, pada Sabtu (7/2) lalu, mengatakan bahwa aksi demonstrasi akan digelar pada 1 April mendatang untuk menuntut tanggung jawab perusahaan.

Ia menuturkan, demonstrasi tersebut akan dilakukan oleh keluarga besar Alor Fukalang di Batam untuk menuntut hak pekerja yang meninggal di lingkungan kerja. Aksi ini juga akan diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Batam.

Titik aksi rencananya difokuskan di kawasan Sempurna Wahyu Metalindo, Jalan Brigjen Katamso, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Sekitar 300 massa aksi diperkirakan akan hadir dengan membawa mobil komando, pamflet, spanduk, dan pengeras suara.

Surat Pemberitahuan Aksi dari Masyarakat Tanjung Uncang yang diterima awak media, Senin (16/3/26) (Foto: Jamaludin)

“Kami meminta agar perusahaan menyelesaikan kewajibannya terhadap korban,” ujarnya menegaskan bahwa masyarakat akan turun aksi pada 1 April untuk meminta itikad baik perusahaan.

Rahman juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada jajaran Intelkam Polresta Barelang pada 9 Maret 2026. Namun, setelah surat tersebut disampaikan, komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan dinilai tidak berjalan baik.

BACA JUGA  Bebas Melintas, Truk Pengangkut Material Proyek Tanpa Plat dan "Nomor Plat Mati"

“Ada upaya koordinasi dari Polsek Batu Aji dengan perusahaan, tetapi perusahaan menyampaikan, “Kalau mau demo, demo saja,” ujarnya menirukan pernyataan pihak perusahaan saat dikonfirmasi pada Senin (16/3).

Sementara itu, Ketua DPC GMNI Batam, Alwi Djaelani, dalam acara dialog kritis bertema “Mahasiswa dan Gerakan: Progresif Berbasis Marhaenisme” mengatakan masih banyak persoalan yang terjadi di Kota Batam, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan kepala daerah yang dinilai belum tepat sasaran.

Menurutnya, sejumlah persoalan tersebut di antaranya masalah sampah yang belum terselesaikan, krisis air yang terus berulang, kerusakan lingkungan, persoalan limbah B3, platform Mantab BP Batam, hak-hak buruh pekerja pabrik, judi online, hingga polemik proyek strategis nasional (PSN) Rempang-Galang yang dinilai masih belum jelas.

“Alih-alih menyelesaikan akar masalah, kebijakan atau regulasi tersebut justru membebani masyarakat akar rumput. Ini merupakan kebijakan yang maladaptif,” ujarnya, Minggu (15/3).

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam dan memfokuskan pada sejumlah isu yang dalam waktu dekat akan disuarakan sebagai bagian dari elemen fundamental demokrasi.

Amsakar Ahmad, Walikota Batam menghadapi Demonstran, Kamis (22/1/26) (Foto: Jamaludin)

Berdasarkan data yang dimiliki GMNI, pihaknya berencana mengajak berbagai elemen masyarakat Kota Batam, termasuk buruh, serikat pekerja, dan mahasiswa, untuk merapatkan barisan sebelum turun aksi.

“Setelah tujuan bulat, kita akan aksi. Turun ke jalan secara damai namun tegas, menyampaikan aspirasi dengan gagasan yang tajam, dan membawa pesan perubahan ke pusat kekuasaan. Jangan biarkan ketidakadilan terus berkuasa,” tegasnya.

BACA JUGA  Ketua DPRD Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Lakukan Peninjauan Infrastruktur Jalan Strategis Menuju Piayu

Ketua Komisariat Raja Haji Fisabilillah GMNI Batam, Otniel Situmorang, dalam forum yang sama mengatakan sejumlah persoalan mendasar masih membayangi dinamika pembangunan di Batam, mulai dari krisis distribusi air bersih hingga meningkatnya persoalan lingkungan perkotaan.

“Gangguan pasokan air yang kerap terjadi menunjukkan belum seimbangnya pertumbuhan kota dengan kapasitas pengelolaan sumber daya air,” katanya.

Di sisi lain, peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan serius.

Persoalan lingkungan juga terlihat di kawasan pesisir Tanjung Uma, di mana pencemaran perairan diduga berdampak pada kualitas hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan setempat.

“Di tengah situasi itu, perhatian publik juga tertuju pada kasus meninggalnya seorang petugas keamanan di PT Yin Ba Steel Tanjung Uncang yang diduga tidak disertai pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa tersebut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja serta tanggung jawab perusahaan dalam menjamin hak-hak dasar pekerja sesuai prinsip keadilan dan perlindungan

Demontrasi Masyarakat Batam di Depan Gedung BP Batam, Kamis (22/1/26) (Foto: Jamaludin)

hukum.

Ia menilai berbagai persoalan yang terjadi di Batam menunjukkan kompleksitas masalah yang melibatkan banyak dimensi, mulai dari pelayanan publik seperti distribusi air bersih, persoalan lingkungan akibat meningkatnya sampah dan pencemaran pesisir seperti di Tanjung Uma, hingga persoalan perlindungan hak ketenagakerjaan.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Apresiasi Personil Sat Brimob dan Samapta Dalam Penugasa BKO di Polda Metro Jaya

Dari perspektif tata kelola publik, penguatan infrastruktur dan manajemen sumber daya air perlu diprioritaskan untuk menjamin stabilitas distribusi air bersih. Hal tersebut juga perlu disertai reformasi sistem pengelolaan sampah berbasis pengurangan dan daur ulang.

Di sisi lain, pengawasan lingkungan perlu diperketat terhadap potensi pencemaran perairan di kawasan pesisir seperti Tanjung Uma guna melindungi ekosistem laut serta keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga diminta memastikan penegakan regulasi perlindungan pekerja melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan, termasuk di PT Yin Ba Steel Tanjung Uncang.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur Cabang Kota Batam, Andre Sena, mengatakan pihaknya secara moral terpanggil untuk menuntut perusahaan agar menyelesaikan tanggung jawab terhadap pekerja.

“Secara teknis, kami sudah melakukan konsolidasi. Kebutuhan gerakan juga telah dikoordinasikan dengan keluarga korban,” katanya.