BATAM, HalloPost.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengesampingkan pledoi enam terdakwa kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton dari kapal Sea Dragon, Rabu (25/2/26).
Dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Batam, tanggapan resmi penuntut umum terhadap pledoi para terdakwa dan kuasa hukum mereka dikesampingkan secara langsung.
Penyampaian tersebut dilakukan setelah para terdakwa membacakan jawaban atas gugatan atau pledoi pada Senin (23/2) lalu.
Dari enam terdakwa, Fandi Ramadhan, salah satu terdakwa yang berasal dari Belawan, juga turut dikesampingkan karena dinilai JPU tidak mendasar.
JPU juga menolak pledoi penasihat hukum Fandi terkait analisis yuridis yang menyatakan PN Batam tidak layak menangani perkara karena locus delicti bukan berada di wilayah Batam. Menurut JPU, fakta persidangan menyebutkan terdapat keterangan saksi dari petugas BNN dan Bea Cukai bahwa kapal dicegat pertama kali di perairan Karimun Kecil.
“Kemudian kapal tersebut dibawa bersandar di dermaga sandar Bea dan Cukai Tanjung Uncang, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau,” kata JPU.
Menurut JPU, kapal yang dibawa ke Tanjung Uncang bersama para terdakwa kemudian digeledah. Saksi MR Pong yang juga merupakan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan dan membuka dus teh Cina di dermaga tersebut.
JPU menilai, di dermaga sandar Bea dan Cukai Kota Batam baru diketahui kapal tanker tersebut membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik berkedok teh Cina.
“Bahwa dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum di atas adalah tidak berdasar hukum sehingga layak untuk ditolak atau dikesampingkan,” tegas JPU.
Pledoi Fandi Ramadhan pun ikut ditolak. Menurut JPU, dalil bahwa Fandi merupakan korban adalah dalil yang menyesatkan. Selain itu, menurut penuntut umum, Fandi merupakan seorang yang berpendidikan dan memiliki sertifikasi di bidang pelayaran.
“Atau terdakwa tidak mengetahui perbedaan tempat bekerja karena hanya menerima Several Payment Agreement. Harusnya terdakwa jika merasa ada kejanggalan sejak awal, seharusnya tidak jadi berangkat,” imbuh JPU.
Fakta lain, menurut jaksa, terdakwa sempat berhari-hari bersantai di hotel dan menginap di Thailand. Dalam tanggapannya, JPU juga menjelaskan bahwa Fandi Ramadhan berada di dalam kapal Sea Dragon tanpa pernah meninggalkan kapal.
“Hingga kemudian tanggal 21 Mei 2025 kapal Sea Dragon dicegat oleh BNN dan Angkatan Laut. Sehingga jika dari timeline dan fakta persidangan terdakwa sudah bekerja selama 21 hari tidak pernah meninggalkan kapal tersebut. Yang mana walaupun terdakwa menyadari muatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan prosedur pelayaran sebagaimana seharusnya. Bahwa demikian dalil-dalil penasihat hukum tidak mendasar dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan,” kata JPU.
Berdasarkan keterangan para saksi dari petugas BNN dan Bea Cukai, menurut JPU, Fandi bukan merupakan orang pertama yang memberitahukan lokasi muatan kapal tersebut disembunyikan. Hal tersebut menjadi dasar JPU menuntutnya dengan hukuman mati karena dinilai tidak memiliki niat baik ataupun kepolosan.
“Seharusnya terdakwa lah dengan berani mengangkat tangan dan memberitahukan posisi barang terlarang itu. Yang mana fakta ini tidak terbantahkan di depan persidangan.”
Menurut JPU, kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime di dunia internasional karena dapat merusak tubuh manusia serta menjadi bisnis yang menguntungkan jaringan narkoba dan merugikan negara.
Bahkan JPU menilai, saat penangkapan terjadi, Fandi tidak menunjukkan gestur kaget dan hanya berdiam diri. Hal ini, menurut JPU, seharusnya tidak terjadi apabila terdakwa benar-benar tidak mengetahui isi muatan tersebut. Penilaian ini memperkuat dugaan bahwa Fandi mengetahui kotak tersebut berisi barang terlarang.
Berdasarkan uraian tersebut, JPU menilai terdakwa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
“Satu, menolak nota pembelaan terdakwa atas nama Fandi Ramadhan untuk keseluruhan. Dua, memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang telah penuntut umum bacakan pada persidangan hari Kamis 5 Februari 2026, yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan di pidana tersebut,” ujar JPU menutup jawaban atas pledoi terdakwa.
Agenda sidang Pembacaan putusan dilaksanakan kembali pada 5 Maret 2026 di PN Batam.














