Kasus Limbah Kembali Terjadi di Batam, HNSI Singgung Ego Sektoral

Limbah di perairan Pulau Labu, Bulang, Sabtu malam (14/2/2026), foto: Jamaludin Lobang

BATAM, HalloPost.com – Kasus pencemaran perairan Batam terjadi pada Sabtu malam, 14 Februari 2026, yang berdampak pada masyarakat Pulau Labu, Kecamatan Bulang.

Ketua HNSI Kepri, Distrawandi, menjelaskan bahwa peristiwa ini semakin memperjelas kerusakan lingkungan di Batam yang disinyalir disebabkan oleh perusahaan shipyard yang mengelola limbah.

“Apakah itu galangan kapal ataupun pelayaran laut,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, kejadian ini harus disikapi serius oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk BP Batam dan Aparat Penegak Hukum untuk menindak segala bentuk tindak pidana kejahatan lingkungan.

“Harus dibentuk tim terpadu untuk menangani limbah ini. Kalau tidak, ini pasti akan terus berulang,” katanya menilai pemerintah terkesan lambat dalam menangani persoalan limbah yang merusak laut.

BACA JUGA  Pedagang Motor Bekas Kota Batam Adakan Diskusi untuk Kesepakatan Bersama

Ia mencontohkan kasus Pantai Dangas yang sempat tercemar akibat limbah dari LCT Mutiara Galrib Samudera milik PT Mutiara Haluan Samudera, perusahaan yang masih satu grup dengan PT Jagat Prima yang sempat kandas beberapa waktu lalu.

“Transparansinya harus jelas. Pasca musibah, penyelesaiannya seperti apa? Kerusakan lingkungan akibat limbah yang sama juga ditemukan di Bintan dan Lingga,” ujarnya.

Menurut Ketua HNSI tersebut, Malaysia dan Singapura juga memiliki persoalan serupa, namun penanganannya dilakukan dengan cepat.

“Hari ini sederhana saja. BP Batam sudah mengetahui perusahaan-perusahaan yang memiliki limbah, baik dari shipyard maupun tank cleaning. Nah, ini yang harus dijemput terlebih dahulu,” katanya.

Ia mengaku khawatir ada oknum yang terlibat dalam persoalan tersebut.

“Kita khawatir ada oknum di belakang ini yang ikut serta dan terlibat. Ini kejahatan lingkungan tingkat tinggi,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dibayar dengan apa pun.

BACA JUGA  Lapor Pak Rudi, Proyek Rp 28 Miliar Milik BP Batam Diduga Gunakan Kayu Ilegal Logging

Untuk menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan, khususnya di laut, menurutnya perlu menghilangkan ego sektoral antarinstansi seperti BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Limbah ini pasti mempunyai sumber. Kalau di laut berasal dari kapal, tidak mungkin dari pesawat. Kasus limbah di Batam ini sudah terlalu besar,” tegasnya.

Distrawandi yang baru dilantik pada November 2024 itu juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lebih dari 10 perusahaan berizin yang melakukan pengangkutan atau penampungan limbah B3.

“Terlalu banyak regulasi sehingga Pemko Batam, BP Batam, dan provinsi memiliki ego sektoral. Akibatnya, persoalan ini tidak selesai,” imbuhnya.

“Persoalan sampah saja belum selesai, apalagi limbah di laut. Pemerintah harus sigap. Pembangunan megah dilakukan, tetapi kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana.”

BACA JUGA  Fesmed Selat Malaka 2026: Hadapi Gempuran Hoaks Visual dan AI, PFI Tekankan Pentingnya Etika Foto Jurnalistik

“Pemerintah harus lebih getol lagi,” tutupnya.