DLH Batam Hadapi Kesulitan Identifikasi Pelaku Limbah Hitam yang Cemari Pulau Labu

Warga mengambil sample limbahbyang mencemari pulau Labu, Sabtu malam (14/2/2026), foto: Jamaludin Lobang

BATAM, HalloPost.com – Perairan Batam kembali tercemar. Pada Sabtu malam, 14 Februari 2026, cairan limbah hitam, yang diduga sebagai limbah B3, menggenangi kawasan perairan dan pemukiman warga nelayan di Pulau Labu, Kecamatan Bulang. Fenomena ini langsung mendapat perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam.

Limbah yang menyebar hingga ke bawah rumah-rumah pelantar nelayan menyebabkan perahu warga lengket, dan air laut menghitam. Saat pasang, limbah ini merambah Pulau Labu, sedangkan saat surut, limbah bergerak menuju Pulau Buluh. Warga setempat merasa resah karena kondisi ini membahayakan kesehatan mereka, terutama dengan cuaca yang panas.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam melalui Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Batam, Ip, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tentang insiden pencemaran ini.

“Kami mendapat kabar tadi malam. Sumber limbahnya dari mana masih belum diketahui, tim akan kami turunkan ke lokasi untuk pengecekan,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Meski sudah menerima laporan, Ip menjelaskan bahwa DLH Batam kesulitan melacak siapa pelaku pencemaran.

“Bukan hanya kami, rekan-rekan di Bintan yang terdampak juga mengalami kesulitan dalam melacak pemilik limbah. Tahun ini cukup banyak kejadian serupa,” ungkapnya.

DLH Batam berencana mengirimkan tim internal untuk melakukan peninjauan dan pengambilan sampel limbah. Instansi lain belum dilibatkan pada tahap ini.

BACA JUGA  Memperingati Hari Santri, Kamtibmas Polda Kepri Silaturahmi ke Pesantren Darul Falah

Ia juga menyebut bahwa kasus pencemaran limbah di Kepulauan Riau, termasuk Batam dan Bintan, sudah sering terjadi. Semua kasus pencemaran akan didata dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang kemudian akan menginisiasi investigasi untuk mencari pelaku.

Pencemaran Berulang dan Sulitnya Pengawasan

Menurut Ip, pola pencemaran ini hampir selalu terjadi saat Musim Utara. Ia menduga limbah berasal dari aktivitas operasional pengelolaan limbah (OPL) yang terjadi di wilayah perbatasan Batam, baik di sisi timur maupun barat.

“Musim Utara dipilih karena arus laut mengarah ke Batam dan Bintan, jadi limbah tidak mencemari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki regulasi lebih ketat,” jelasnya.

“Sekitar 70 persen dampaknya ke Bintan, Batam sekitar 30 persen. Kami juga lelah karena hampir setiap tahun harus mengalokasikan anggaran APBD untuk penanganannya,” tambahnya.

Pengawasan terhadap aktivitas ini, menurut Ip, melibatkan banyak instansi, seperti Ditjen Hubla, TNI Angkatan Laut, dan BP Batam, namun pengawasan di lapangan tidak mudah.

“Apakah mereka melakukan pencemaran pada malam hari, saat cuaca buruk, atau badai, kita tidak tahu pola yang mereka lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pokmaswas Kecamatan Bulang, Safet, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak pencemaran ini.

“Warga di Pulau Labu ada lebih dari 100 orang, banyak anak-anak juga di sana. Mereka terancam dikelilingi limbah minyak hitam ini,” kata Safet.

BACA JUGA  PPMB Adakan Buka Puasa Bersama Mewujudkan Silaturahmi Membawa Berkah

Limbah yang menyerupai aspal kental sangat memprihatinkan karena berisiko memicu kebakaran dan gangguan kesehatan, terutama di tengah cuaca panas. Safet juga menduga limbah ini berasal dari kapal pengangkut minyak atau aktivitas shipyard di sekitar kawasan tersebut.

“Seharusnya mudah dilacak oleh instansi terkait seperti BP Batam, DLH, dan KSOP,” ujar Safet.

Ia mendesak Pemerintah Kota Batam untuk bertindak tegas melalui jalur perdata maupun pidana jika pelaku ditemukan. Selain itu, Safet juga mempertanyakan efektivitas pengawasan di kawasan industri dan pelabuhan, meski sudah ada regulasi seperti PP Nomor 25 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengawasan kawasan industri Batam.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, Distrawandi, turut mengkritik lambannya penanganan masalah limbah ini. Ia menyebutkan bahwa kejadian pencemaran ini semakin memperjelas kerusakan lingkungan di Batam, yang diduga disebabkan oleh aktivitas perusahaan shipyard atau galangan kapal yang tidak mengelola limbah dengan benar.

“Apakah itu galangan kapal atau pelayaran laut, ini semakin memperburuk kerusakan lingkungan di Batam,” ujar Distrawandi dalam percakapan telepon, Minggu (15/2/2026). Ia mendesak agar pemerintah pusat dan daerah, termasuk BP Batam dan aparat penegak hukum, segera menindak segala bentuk kejahatan lingkungan ini.

“Harus dibentuk tim terpadu untuk menangani limbah ini. Kalau tidak, ini pasti akan terus berulang. Pemerintah terkesan lambat dalam menangani persoalan limbah yang merusak laut,” tegasnya.

BACA JUGA  Warga Kampung Kaliputih, Desa Citayam di Kejutkan Musholla Nurul Iman Tiba-tima Ambruk

Ia juga menyoroti transparansi penanganan kasus serupa yang terjadi sebelumnya, seperti pencemaran di Pantai Dangas yang disebabkan oleh limbah dari kapal LCT Mutiara Galrib Samudera milik PT Mutiara Haluan Samudera. “Kerusakan lingkungan akibat limbah yang sama juga ditemukan di Bintan dan Lingga. Malaysia dan Singapura cepat dalam menangani kasus serupa,” tambahnya.

Distrawandi menegaskan bahwa BP Batam sudah mengetahui perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah, baik dari shipyard maupun tank cleaning. Ia berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas.

“Kita khawatir ada oknum yang terlibat dalam persoalan ini. Ini kejahatan lingkungan tingkat tinggi. Kerusakan lingkungan tidak bisa dibayar dengan uang,” pungkasnya.