Warga Minang Geruduk PN Batam, Protes Putusan Gugatan Sederhana Rp250 Juta

Warga Minang di Batam geruduk Pengadilan Negeri Batam, Selasa (10/2/2026).

BATAM, HalloPost.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat (IKSB) Kota Batam menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Batam Kelas IA, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap putusan perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2025/PN Btm yang diputus pada Rabu, 4 Februari 2026.

Massa datang menggunakan mobil komando dan membawa berbagai alat peraga, seperti spanduk, banner, pamflet, pengeras suara, hingga keranda mayat yang dititipkan di halaman PN Batam sebagai simbol matinya keadilan.

Menariknya, aksi ini juga diikuti oleh tokoh Minang yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam Komisi III, Arlon Veristo, yang turut menyuarakan aspirasi masyarakat.

Tolak Putusan PN Batam

Dalam putusan tersebut, PN Batam menghukum Tergugat I, AKBP (Purn) Maryon, untuk membayar ganti rugi kepada Yayasan Pagaruyung Batam sebesar Rp250 juta secara tunai. Putusan ini dinilai janggal dan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana (GS).

Massa menilai perkara tersebut cacat hukum, tidak transparan, serta dipaksakan masuk ke mekanisme gugatan sederhana, padahal objek sengketa dinilai kompleks dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

“Jangan memutarbalikkan fakta terhadap tegaknya kebenaran itu sendiri,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.

BACA JUGA  Tidak Selesaikan Izin Kepemilikan Rusa Tutol, BKSDA Batam Akan Segel Taman Rusa Milik Pasifik Hotel

Sekretaris Umum IKSB Batam, Indra Sudirman, menyampaikan langsung keberatan mereka kepada Douglas Napitupulu, Juru Bicara PN Batam.

“Ini perkara gugatan sederhana, tapi proses persidangannya kami nilai tidak transparan. Putusan ini berpotensi membuat Batam tidak kondusif,” tegas Indra.

Kronologi Sengketa Lahan

Ketua IKSB Batam, AKBP (Purn) Maryon, menjelaskan bahwa akar persoalan bermula pada tahun 2002, ketika Otorita Batam (kini BP Batam) mengalokasikan 7.200 meter persegi lahan di kawasan Batam Center kepada IKSB.

Karena saat itu IKSB belum memiliki legalitas hukum, dibentuklah Yayasan Pagaruyung, sehingga alokasi lahan dicatat atas nama yayasan. Namun, dalam akta yayasan tersebut tidak dicantumkan bahwa yayasan merupakan bagian atau bentukan dari IKSB, melainkan hanya mencantumkan lima nama pendiri.

Lahan tersebut kemudian tidak dimanfaatkan selama lebih dari 20 tahun hingga BP Batam melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, sebelum akhirnya mencabut alokasi lahan melalui SK Kepala BP Batam Nomor 105/KA-A3/2024 tertanggal 16 Mei 2024.

Sebagai Ketua Umum IKSB, Maryon berupaya agar lahan tersebut tidak jatuh ke pihak lain. Ia kemudian membentuk perkumpulan IKSB yang memiliki legalitas hukum, sehingga lahan tersebut kembali diajukan dan dialokasikan kepada IKSB, termasuk pembayaran UWTO.

BACA JUGA  4 Orang Pelaku Curat dan Curas Ditembak Satreskrim Polresta Barelang

Namun, Yayasan Pagaruyung tidak menerima hal tersebut dan menggugat melalui PTUN, dengan BP Batam sebagai tergugat I dan IKSB sebagai tergugat II. Gugatan tersebut ditolak di PTUN, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Digugat Secara Personal

Tidak puas, Yayasan Pagaruyung kemudian mengajukan gugatan baru melalui mekanisme Gugatan Sederhana di PN Batam, dengan Maryon digugat secara pribadi, bukan sebagai Ketua Umum IKSB.

“Yang digugat itu pribadi saya, bukan jabatan. Objeknya juga soal SP satu, dua, dan tiga, padahal itu sudah diputus sampai MA. Ini yang kami nilai tidak masuk akal,” ujar Maryon.

Dalam perkara tersebut, PN Batam justru mengabulkan gugatan Yayasan Pagaruyung dan menghukum Maryon membayar Rp250 juta.

“Kami jelas tidak terima. Ini bukan perkara sederhana, seharusnya perdata biasa,” tegasnya.

Maryon menegaskan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi warga Minang di Batam untuk pembangunan Minang Center, yang akan dilengkapi masjid dan rumah gadang.

IKSB menilai putusan PN Batam sarat kejanggalan dan menduga adanya konspirasi antara pihak tertentu dengan oknum di pengadilan.

“Kami akan menempuh upaya hukum keberatan. Kami juga sedang mengkaji dugaan pelanggaran etik hakim dan akan melaporkannya ke Komisi Yudisial,” kata Indra Sudirman.

BACA JUGA  Kecamatan Batam Kota Adakan Giat Gotong Royong Massal di Titik Rawan Bencana

IKSB bahkan mengancam akan menurunkan hingga 300 ribu perantau Minang di Batam jika keadilan tidak ditegakkan.

Juru Bicara PN Batam, Douglas Napitupulu, menyatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi dan upaya hukum keberatan dari IKSB.

“Nanti jika upaya hukum keberatan masuk, akan segera kami tindak lanjuti. Akan dibentuk majelis tiga hakim dengan waktu pemeriksaan singkat sesuai aturan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hakim tunggal yang memutus perkara tersebut, Vabiannes Stuart Wattimena, saat ini berada di Batam, sementara Ketua PN Batam, Tiwik sedang menjalankan ibadah umrah. Seluruh aspirasi IKSB akan disampaikan kepada pimpinan setelah kembali bertugas.