Kapten MT Arman 114 Masih DPO Meski Kapal Telah Dua Kali Dilelang, Muncul Isu Meninggal Dunia

Kapal Tengker MT Arman 114. Foto: M Shafix

“Kru Kapal Sampaikan Kabar Tak Pasti, Kejari Batam Klaim Terus Lacak via AMC Kejagung.”

‎BATAM, HalloPost.com – Kapal tanker berbendera Republik Islam Iran, MT Arman 114, beserta muatan minyak mentah ringan sekitar 1,2 juta barel, telah dua kali masuk lelang oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam. Namun, aktor utama kasus ini, kapten kapal Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Batam.

‎Hampir satu setengah tahun berlalu sejak penetapan DPO, keberadaan Mahmoud masih gelap. Padahal, ia telah divonis in absentia oleh Pengadilan Negeri Batam atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

‎Lantas, di manakah sang kapten?

‎Pesan dari Mantan Kru: “Saya Dengar Dia Meninggal”

‎Pada 24 Januari 2026, salah seorang mantan kru MT Arman 114 asal Mesir, yang kini telah dipulangkan, menanggapi pemberitaan kami melalui pesan WhatsApp.

‎“WOW. That’s terrible. Is there any news about Mahmoud ‘the captain’?” tanya Ahmed El Sayed Mahmoud Mohamed.

‎Kami menjawab, “There’s been no news regarding Captain Mahmoud’s whereabouts, Mr. Ahmed. Have you received any information from the Egyptian government?”

‎Ahmed membalas, “I heard from some friends that he is dead. But I’m not sure about that.”

‎Ketika ditanya lebih lanjut soal penyebab kematian dan apakah pemerintah Mesir turut mencari, ia hanya berkata, “I’m not sure about that information. That’s what I heard from mutual friends.”

‎Percakapan pun berhenti di situ.

‎Informasi ini mengundang tanda tanya: Mengapa penegakan hukum di Indonesia seolah lebih fokus pada pelelangan aset, sementara tersangka utama justru hilang tanpa kejelasan?‎

BACA JUGA  108 Ruang Sekolah SMA di Kota Batam Segera di Bangun

‎Jika Benar Meninggal: Bagaimana Pemenuhan HAM Internasional?

‎Menurut standar hak asasi manusia internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, negara wajib menyelidiki setiap dugaan kematian secara serius, terlebih terhadap warga negara asing yang berada dalam proses hukum.

‎Pemerintah melalui aparat penegak hukum harus memastikan kebenaran informasi tersebut, baik melalui visum et repertum, otopsi, atau metode investigasi lain yang transparan.

‎Kejari Batam: “Kami Sudah Minta Bantuan AMC Kejagung”

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus. Foto: M Shafix

‎Menanggapi kabar tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus, mengaku pihaknya terus berupaya melacak Mahmoud.

‎“Untuk penangkapan DPO itu kami terpusat. Ketika ada pelacakan yang mengharuskan penggunaan alat komunikasi, bisa dilacak di Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejagung. Sudah kami kirimkan permintaan bantuan ke AMC,” jelas Priandi saat ditemui pada 26 Januari 2026.

‎Terkait koordinasi dengan Kedutaan Besar Mesir, Priandi menyatakan bahwa sejak penetapan tersangka, penyidik telah memberikan tembusan surat ke kedutaan. “Di Indonesia, jika WNA ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib meneruskan informasi ke kedutaan masing-masing,” tegasnya.

‎Namun, ia mengaku tidak menerima informasi resmi mengenai kematian Mahmoud. “Justru ada kabar burung bahwa kru pertama yang dipulangkan ternyata belum sampai ke negara asal. Tapi ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Silakan konfirmasi ke agen kapal,” imbuhnya.

‎Soal kru yang masih tinggal di kapal, Priandi menyebut saat ini masih ada sekitar sembilan orang, sempat terjadi pergantian kru, yang dibiayai oleh agen kapal. “Status mereka saksi,” ujarnya.

BACA JUGA  Tanah Almarhum Pejuang Samyong di Batam Kini Digarap Koprasi

‎Lelang Tetap Berjalan Meski Ada Permohonan Penundaan

‎Meski Kedutaan Besar Republik Islam Iran sebelumnya meminta penundaan lelang hingga sengketa perdata tuntas, Priandi menegaskan bahwa lelang telah dua kali dilaksanakan sesuai prosedur.

‎“Terkait hal itu, kami tidak bisa menanggapi lebih jauh karena lelang sudah dilaksanakan,” pungkasnya.

‎Sementara kapal dan muatannya bergulir dalam proses lelang, nasib kapten MT Arman 114 masih menjadi teka-teki: hilang, meninggal, atau memang sengaja dikaburkan? Belum ada yang bisa memastikan hal itu.

‎KPKNL Batam Tegaskan Hanya Bertindak sebagai Penyelenggara, Keputusan Lelang Sepenuhnya di Tangan Kejaksaan

Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam di Jalan Engku Putri, Batam Center, pada 29 Januari 2026, Foto: M Shafix

‎Proses lelang kedua kapal super tanker MT Arman 114 masih terus berjalan. Hingga batas waktu penawaran pada 30 Januari 2026, belum dapat dipastikan apakah kapal yang menjadi barang rampasan negara itu akan laku atau tidak.

‎Kami kemudian mendatangi kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam di Jalan Engku Putri, Batam Center, pada 29 Januari 2026, untuk menanyakan perkembangan terkini lelang kapal berbendera Iran tersebut.

‎Yuliawan Anastasius, staf Bidang Hukum dan Informasi KPKNL Batam, menjelaskan bahwa lelang kali ini merupakan upaya kedua setelah lelang pertama pada Desember 2025 gagal karena tidak ada penawar.

‎“Betul, lelang kapal MT Arman 114 ini adalah lelang yang kedua. Karena lelang pertama di bulan Desember 2025 ternyata tidak ada penawaran atau tidak laku, sehingga Kejaksaan mengajukan kembali lelang di Januari 2026,” kata Yuliawan.

‎Lalu, apakah kapal ini punya peluang laku pada lelang kedua?

‎Yuliawan mengaku tidak dapat memastikannya. “Setiap peserta punya kesempatan sampai 30 Januari, sesuai yang telah ditetapkan. Kalau ditanya apakah ada kans atau tidak, ada pembeli atau tidak, itu tidak bisa disampaikan saat ini,” ungkapnya.

BACA JUGA  Sudah Enam Tahun Lunas KPR di BTN Batam Tidak Diberikan Sertifikat, Bahrul Seperti Bola Ping-pong

‎Apa peran KPKNL dalam proses ini?

‎Menurut Yuliawan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, KPKNL hanya bertindak sebagai penyelenggara lelang. Kewenangan penuh justru berada di pemohon, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

‎“Jadi, tidak ada batasan lelang mau dilakukan berapa kali. Itu sepenuhnya tergantung pemohon, yaitu Kejaksaan. Kami tidak melarang berapa kali pun lelang diajukan,” terangnya.

‎Ia menganalogikan peran KPKNL seperti notaris dalam akad jual-beli: memberikan kepastian hukum, tetapi tidak menentukan apakah barang terjual atau tidak.

‎Jika laku, ke mana uang hasil lelang dialirkan?

‎Yuliawan menegaskan bahwa dana hasil lelang akan disetorkan ke kas negara melalui Kejaksaan.

‎“Nanti kalau sudah ada pembayaran lelang kepada kami, akan kami setorkan ke Kejaksaan karena penjualnya adalah Kejaksaan. Untuk apa uang itu digunakan oleh Kejaksaan, kami tidak tahu. Yang pasti akan masuk ke kas negara,” pungkasnya.