BATAM, HalloPost.com – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dr. Lagat Siadari, menyatakan keprihatinan dan kritik keras terhadap penanganan sejumlah insiden kecelakaan kerja berujung maut di PT ASL Shipyard. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara di kantornya, Gedung Graha Pena Lt. 1, Batam, pada Selasa (27/1/2026).
”Kita miris sekali. Sudah puluhan nyawa yang tewas. Coba bayangkan?” ujar Lagat membuka pernyataannya.
Ia mempertanyakan respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri yang dinilainya menganggap kasus ini sebagai hal biasa. Padahal, menurut Lagat, persoalan di PT ASL telah berulang kali disampaikan Ombudsman secara langsung kepada pejabat terkait di dinas tersebut.
”Karena memang kewenangan pengawasan itu ada di sana, bukan di Disnaker Kota Batam,” tegasnya.
Selain evaluasi terhadap aspek pengawasan, Lagat juga menyoroti kelambatan proses hukum. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolresta Barelang untuk mendorong penyidikan.
”Sampai saya bilang kepada Kapolresta: Pak, ini masalah persoalan nyawa. Ini kok lama sekali menetapkan tersangka? Padahal jelas korbannya ada,” ucapnya.
Menurut pemetaan Ombudsman, kasus ini berakar pada lemahnya penerapan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ia menyayangkan proses hukum yang berjalan lambat dan pernah mengusulkan agar penyidikan diambil alih Polda Kepri.
”Ini bukan satu dua orang yang meninggal. Baru kemarin (kapal Elsa Regent terbakar) ada kejadian lagi,” tambah Lagat.
Ia lalu membandingkan dengan industri perkapalan lain di Batam yang relatif tak bermasalah. “Kenapa cuma ASL? Apakah ASL ada hantu-nya? Kan belum tentu. Ini pasti persoalan teknis. Jangan-jangan ada pengabaian ketentuan K3 yang harusnya dipastikan diterapkan dan diawasi,” ujarnya.
Lagat juga menyampaikan keheranannya, mengingat seharusnya reputasi industri perkapalan Batam telah bertaraf internasional. Ia mempertanyakan peran Kementerian Ketenagakerjaan Pusat dalam merespons kasus yang telah menjadi berita nasional ini.
”Beritanya sudah nasional, tapi sepertinya mereka tidak melakukan investigasi terhadap persoalan tersebut,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Ombudsman Kepri mendesak adanya aksi konkret dan percepatan penanganan baik dari sisi pengawasan ketenagakerjaan maupun penegakan hukum, guna mencegah terulangnya korban jiwa di tempat kerja.














