BATAM, HalloPost.com – Aksi Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Batam yang secara serempak pergi menyerahkan bantuan kemanusiaan ke korban bencana di Sumatera mendapat sorotan dari sudut pandang kebijakan publik. Rikson Tampubolon, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies, mengajukan analisis kritis yang menyentuh tiga prinsip fundamental tata kelola pemerintahan: efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, kalau hanya sekedar mengantar bantuan, harusnya cukup dengan perwakilan saja. Tak perlu semua harus berangkat ke sana. Justru, ia malah mempertanyakan urgensi apa yang membuat semua Forkompinda pergi berbarengan?
”Kalau secara pribadi sih, sebagai warga negara, atau pun sebagai pengamat, harusnya tak perlu lah terlalu masif begitu. Kalau persoalan memberikan bantuan, cukup dengan perwakilan. Tidak harus rame-rame,” ujarnya melalui sambungan telepon, (9/1).
Maka dari itu, ia mempertanyakan, darimana biaya perjalanan Forkompinda tersebut. “Kira-kira itu yang harusnya lebih dikedepankan akuntabilitasnya. Dengan pergi rame-rame begitu, biaya apa yang dikorbankan? Kalau pun dikatakan untuk menunjukkan semangat kepedulian, ya tentu kita setuju. Tapi, kenapa harus rame-rame di tengah isu efisiensi? Sementara kalau perwakilan saya kira cukup,” pandangannya.
Memang, secara Undang-undang atau peraturan tidak ada yang melarang Forkompinda secara bersamaan pergi ke luar daerah. Namun, ia kembali menekankan terhadap urgensinya.
Terkait kekhawatiran publik terhadap vacuum of leadership (kekosongan kepemimpinan) jika seluruh pimpinan daerah meninggalkan wilayah, kemudian terjadi kejadian luar biasa [darurat], sedangkan pengambil keputusan atau penanggungjawab tidak ada, Rikson melihatnya dari sudut resiliensi birokrasi.

”Biasanya birokrasinya sudah punya sistemnya sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat urgent. Yang kita tahu juga, sekarang kan sudah berbeda dengan 20-30 tahun lalu. Artinya, sekarang ini tidak perlu lagi secara fisik [mengambil keputusan], karena sudah ada juga telepon,” jawabnya.
Diringkas dari laporan media center pemerintah kota Batam
Pemerintah Kota Batam, melalui Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (yang diwakili Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution) di Medan, Kamis (8/1/2026).
- Sumber Dana: Rp2,5 miliar dari APBD Batam dan Rp2,2 miliar dari donasi masyarakat Batam.
- Kondisi di Sumut: Bencana telah berdampak pada 479.045 KK (1,8 juta jiwa), mengakibatkan 372 meninggal, 126 luka, 42 hilang, dan 3.371 KK (13.378 jiwa) mengungsi. 18 kabupaten/kota terdampak, dengan 5 yang terparah.
- Penanganan: Status tanggap darurat masih berlaku dengan fokus pada penyelamatan, logistik, dan pengurangan pengungsi melalui hunian sementara/tetap.
- Peruntukan Bantuan: Bantuan dari Batam akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.
- Ucapan: Gubernur Sumut menyampaikan terima kasih, sementara Wali Kota Batam menyampaikan belasungkawa dan harapan agar bantuan meringankan beban serta mempercepat pemulihan.

Turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Koordinator Daerah Batam Laksda TNI Berkat Widjanarko, Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, Dandim 0316/Batam Kolonel Inf Yan Eka Putra, Ketua Pengadilan Negeri Batam Tiwik, Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Wayan Wiradarma, Kepala Pangkalan Bakamla Batam Kolonel Laut (P) Agus Sriyanto, Komandan Denpom 1/6 Batam Letkol Dela Guslapa Partadimadja, Danyonmarhanlan IV Batam Letkol Marinir Tomas Febrianto, Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah [PP] No. 12/2022 tentang Forkompinda, pada Pasal 13 disebutkan: dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan
Kegiatan:
a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota;
c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten/kota;
d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan
e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan publik: tindakan solidaritas dalam menyerahkan bantuan kepada korban bencana patut diapresiasi. Namun, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, mekanismenya harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip yang menjamin optimalisasi sumber daya publik dan ketanggapan institusi dalam menjaga stabilitas daerahnya sendiri. Sorotan ini bukan untuk mereduksi nilai kepedulian, tetapi untuk mendorong agar semangat tersebut diwujudkan dalam kerangka kebijakan yang lebih matang, efektif, dan akuntabel.














