BATAM, HalloPost.com – 7 Januari 2026, Evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam setahun terakhir menunjukkan tren ketidakpuasan yang terstruktur. Sorotan utama tertuju pada model ex-officio yang menyatukan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota dengan Kepala/Wakil Kepala BP Batam, yang dinilai menyebabkan tumpang-tindih wewenang dan penurunan akuntabilitas.
Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM) mendokumentasikan setidaknya 17 poin permasalahan dalam rapat dengan berbagai asosiasi pada 5 Januari 2026. Keluhan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi didukung oleh indikator data makro dan temuan operasional.
Konflik Kewenangan dan Dampaknya
Ketua FMPBM, Osman Hasyim, menyatakan dualisme kepemimpinan menciptakan konflik kepentingan dan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Persoalan ini dinilai memburuk pasca-berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2025, yang diinterpretasikan BP Batam secara “berlebihan” dengan mengambil alih 2.146 perizinan dari pemerintah pusat dan daerah.
”Padahal, kewenangan BP Batam sesuai PP tersebut terbatas hanya pada perizinan dasar dan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kewenangan lainnya tetap ada di kementerian/lembaga dan pemda,” tegas Osman. Akibatnya, terjadi vacuum of authority (kekosongan wewenang) di sektor lain karena instansi saling lempar tanggung jawab.
Data dan Fakta Pendukung Kritik
Analisis FMPBM mengaitkan kekacauan tata kelola dengan sejumlah data dan fakta di lapangan:
1. Lingkungan: Pengalokasian hutan lindung secara sembarangan, diduga menyebabkan luas kawasan hutan dan ruang terbuka hijau tersisa di bawah 10%, jauh dari ketentuan ideal 30%.
2. Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam 7,68% (BPS Kuartal III 2025) melampaui angka nasional (4,82%) dan bahkan lebih tinggi dari Papua (6,96%). Data ini mengindikasikan lemahnya penciptaan lapangan kerja.
3. Pelayanan Publik: Terdapat 15 jenis layanan perizinan yang dilaporkan terhenti, mulai dari AMDAL, izin PBG, hingga izin melaut bagi nelayan yang telah tidak beroperasi selama 3 bulan.
4. Birokrasi dan Ekonomi: Muncul laporan monopoli di beberapa sektor, pembongkaran billboard reklame secara sepihak meski pajak telah dibayar, serta tingginya potensi penyelundupan.
Usulan Perbaikan Struktural
FMPBM mengajukan usulan korektif berbasis evaluasi tersebut:
1. Pemisahan Jabatan: Mencabut sistem ex-officio. Wali Kota fokus pada pemerintahan umum, sementara Kepala BP Batam dijabat profesional non-politik untuk akuntabilitas dan fokus pengusahaan.
2. Revisi Regulasi: Evaluasi ulang PP No. 25/2025 dan PP No. 47/2025 agar tidak bertentangan dengan UU sektoral (Kehutanan, Lingkungan Hidup, pemerintahan Daerah, dll.).
3. Pilihan Kelembagaan: Tiga opsi diajukan ke pusat: (a) Pengembalian ke mekanisme UU asli dengan pembagian kewenangan jelas; (b) Peningkatan status Batam menjadi Provinsi Khusus; atau (c) Pembentukan lembaga baru yang integratif mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Tuntutan ini merefleksikan keresahan yang telah terakumulasi dan terdokumentasi, menunjukkan bahwa isu di Batam telah melampaui sekadar keluhan sporadis, menjadi persoalan tata kelola (governance) yang memerlukan intervensi dan klarifikasi kebijakan yang tegas dari pemerintah pusat.














