BATAM, HalloPost.com – Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata “Solidaritas”?. Jawabannya mungkin senasib sepenanggungan terhadap sebuah penderitaan/kesulitan yang diderita oleh sanak saudara, rekan, sahabat karib, dsb. Sebulan ini, kata itu setiap hari acap didengar. dibaca. diucapkan diruang mana pun ketika kita berbicara menyangkut saudara sebangsa setanah air yang menjadi korban bencana di Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya.
Bahkan, tak sedikit dari kita yang tergerak secara nurani membantu para korban. Baik berupa penggalangan dana, penyaluran bantuan kemanusiaan, atau memanjatkan doa penuh harap agar musibah itu segera dihilangkan oleh Allah SWT.
Tapi, sejak bencana ini terjadi, media sosial riuh. Rakyat merasa pemerintah tak peka [nir-empati]. Tak segan sejumlah pihak mengkritik pemerintah tak kompeten menangani situasi. Desakan status bencana nasional digaungkan.
Muncul #rakyatbanturakyat. Pemerintah tak mau kalah, menuding ada kepentingan asing yang memainkan isu itu. Tak segan-segan Presiden Indonesia menolak niat bantuan kemanusiaan dari negara sahabat dengan dalih: Indonesia Mampu.
Akhirnya, terjadi perbedaan pandangan cukup ekstrim antara rakyat vs pemerintah.
Pendek kata, makin ke sini, kata “solidaritas” itu berubah makna. Kata yang semestinya menjadi bahasa bersama yang egaliter, pengikat di tengah kesenjangan sekarang menjadi ajang pencitraan, seremonial, adu gengsi siapa yang mendapat julukan “si paling membantu” korban. Atau dalam bahasa psikologinya yang kita kenal sebagai: Superhero Syndrome.
Tujuannya? memancing simpati publik agar engagement melekat ke individu tertentu. Tak salah rasanya menyematkan prokem “Omon-omon” untuk aksi solidaritas seperti itu.
Polemik Kenduri Akhir Tahun
Pada 24 Desember 2025, Walikota Batam dan Kapolri mengeluarkan sepucuk surat yang intinya sama: melarang masyarakat menyalakan kembang api dan petasan pada malam pergantian Tahun Baru. Masyarakat diminta merayakan pergantian tahun secara sederhana, tertib, dan penuh empati.
Namun, di sisi lain, Pemerintah Kota Batam sendiri justru menggelar acara bertajuk “Kenduri Akhir Tahun 2025”. Acara itu dikemas sebagai hiburan sekaligus penggalangan dana, menghadirkan artis papan atas ibu kota dan musisi lokal. Sebuah pagelaran yang, dari luar, lebih mirip perayaan ketimbang perkabungan.

Kontras ini pun menyulut polemik. Raja Hery Mokhrizal, Ketua DPC Partai Hanura Batam—partai yang justru mengusung pasangan pemenang pilkada—tak sungkan bersuara lantang. Baginya, ini soal keteladanan yang hilang. “Jangan satu sisi melarang, di sisi lain menghadirkan hiburan besar,” tulisnya di akhir Desember. Sorotannya tajam: anggaran untuk acara semacam itu pasti besar. Anggaran yang besar itu jauh lebih efektif jika langsung disalurkan kepada daerah terdampak bencana, atau digalang melalui edaran resmi kepada pengusaha yang pasti bersedia.
“Publik hari ini kritis,” tegasnya. “Ini bukan zamannya lagi foya-foya lalu diberi label penggalangan dana.”
Tanggapan Pemko Batam Atas Kritik Publik
Kritik terbuka, Raja Herry Mokhrizal ditanggapi langsung oleh Kadis Kominfo Batam, Rudi Panjaitan. Kata dia, kenduri akhir tahun 2025 itu murni kegiatan amal untuk membantu korban bencana Sumatera.
”Tidak ada penyalaan kembang api di acara itu. Justru dengan adanya acara ini kita dapat membantu UMKM juga yang telah kita sediakan tempat mereka berjualan. Kemudian nanti juga ada doa bersama,” ujarnya, 31 Desember 2025.
Untuk itu, ia merasa festival ini semua pihak dapat menyikapi secara holistik, bukan secara parsial. “Lihat niat baiknya. Saya rasa begitu,” kata dia.
Mengenai sorotan publik terhadap anggaran kegiatan yang dinilai foya-foya, Rudi menepis hal itu. Justru kata dia, sebelum kegiatan ini berlangsung Pemko Batam telah mengalokasikan dana Rp. 2,5 Miliar dari APBD untuk masing-masing Provinsi yang terdampak.
Kontradiktif Kebijakan Penyalaan Kembang Api
Sebagaimana diketahui, Surat Edaran Walikota Batam No. 53 Tahun 2025 secara spesifik meminta untuk seluruh komponen di Batam untuk tak menyalakan kembang api, petasan dan aktivitas lainnya yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban.
Namun, kebijakan ini kontradiktif dengan fakta lapangan bahwa masih banyak penjual kembang api, petasan di pinggir jalan umum. Salah satunya, AN (inisial) yang kami temui di Sei. Panas, 30 Desember 2025.
Kata dia, setelah surat edaran ini diumumkan ke publik memang sempat membuat pedagang bingung antara berjualan atau tidak. Namun, setelah mendapatkan izin menjual dari Kepolisian barulah lapak-lapak itu dibuka. Itu pun tak bisa menjual ke perusahaan, pengelola Hotel/Restoran/Mall/Tempat Hiburan, karena menurut keterangan taukenya tempat-tempat itu tak dapat izin keramaian Polisi.
”Kemarin kan sempat dia bilang [tauke kembang api] yang dilarang itu kayak hotel, karena tidak ada izin keramaiannya. Tapi kalau izin penjualannya ada. Memang tiap tahun diurus surat izinnya. Kan jualan kembang api ini harus ada surat izinnya, gabisa sembarangan,” ujarnya.
Makanya, lanjut dia, sempat ada pihak hotel yang membeli kembang api dalam jumlah yang cukup banyak mengembalikan lagi barangnya itu karena terkendala izin keramaian. “Lumayan juga itu nilainya, sekitar Rp. 24 juta [pembelian]. Kalau hotel kan pasti wah acaranya kan.”
Dampak Surat Edaran ini, menurutnya, sangat berpengaruh kepada penjualan. Karena orang menjadi takut untuk membeli. “Kita memahami sih, memang lagi suasana berduka [bencana Sumatera]. Pembeli tahun ini berkurang. Beda dengan tahun kemarin,” bebernya.
Kalau laku, yang dibeli itu pun cuma kembang api ukuran kecil. Yang besarnya tidak ada peminat.
Mengenai izin penjualan bahan peledak komersial ini, kami telah mengirimkan konfirmasi tertulis ke Kasat Intelkam Polresta Barelang, Kompol Yudiarta Rustam pada 30 Desember 2025.
Dia mengajak kami untuk bertemu di kantornya agar bisa membaca sendiri Surat Telegram Rahasia [STR] tersebut. “Biar dijelaskan nanti,” jawabnya.
Sementara itu, menurut Rudi Panjaitan, para penjual kembang api itu tidak memiliki izin penjualan. Jika pun ada, kemungkinan izin itu diperoleh jauh-jauh hari sebelum surat edaran diterbitkan.
”Memang di surat edaran itu tidak ada pemerintah melarang masyarakat untuk menyalakan kembang api. Kita kan menghimbau. Tapi sebagai bentuk solidaritas kita terhadap korban bencana Sumatera di acara kenduri akhir tahun Pemko Batam tidak merayakannya dengan menyalakan kembang api,” ungkapnya.
Penulis: Shafix
Editor: Ali














