BATAM, HalloPost.com – Oleh air laut yang kini keruh dan menguning, Ngadiron (40) membaca perubahan Hidupnya. nelayan jaring bawal dan tenggiri asal Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam itu masih ingat betul bagaimana perairan di depan kampungnya dulu menjadi ruang hidup yang ramah. Sekali melaut, puluhan kilogram ikan bisa dibawa pulang. Kini, dua atau tiga ekor ikan saja sudah dianggap keberuntungan.
“sekarang lebih sering tidak ada ikan daripada ada. Untuk biaya operasional saja tidak tertutup, bahkan kami harus berutang minyak,” ujar Ngadiron, Rabu (24/12), di sela aksi damai Nelayan Batam Menggugat.
Perubahan itu, menurut Ngadiron dan nelayan lain, bermula sejak aktivitas reklamasi dan penimbunan Laut yang dilakukan PT Blue Steel Industries (BSI). Material timbunan mengubah karakter perairan pesisir Nongsa, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi ruang tangkap tradisional nelayan kecil.
Bukan hanya ikan bawal dan tenggiri yang menjauh. Nelayan bubu kepiting juga merasakan dampak yang sama. Sedimentasi membuat air laut menjadi keruh dan menguning, mengusir kepiting dari habitat alaminya. Ruang hidup biota laut menyempit, sementara ruang hidup nelayan ikut tergerus.
Sugito (43), perwakilan Kelompok Nelayan Mahkota Laut Batu Besar, mengatakan nelayan kini terpaksa melaut lebih jauh ke tengah. Konsekuensinya, biaya operasional meningkat drastis, bahan bakar lebih banyak, waktu melaut lebih lama, risiko keselamatan lebih tinggi.
“Kami tidak punya pekerjaan lain selain melaut. Kalau laut rusak, berarti kehidupan kami juga rusak,” kata Sugito.
Kondisi semakin berat saat musim angin utara tiba. Gelombang besar menghantam bibir pantai dan menyeret material timbunan ke laut lepas. Air yang semula keruh di sekitar lokasi reklamasi menyebar lebih luas, memperbesar dampak ekologis yang dirasakan nelayan.
Yang membuat nelayan semakin frustrasi bukan hanya rusaknya laut, tetapi juga lemahnya penegakan hukum. Dalam aksi tersebut, nelayan mengungkap bahwa PT BSI telah disegel hingga empat kali oleh berbagai instansi pemerintah, mulai dari PSDKP Batam, DLHK Provinsi Kepulauan Riau, hingga BP Batam. Namun, aktivitas reklamasi disebut tetap berjalan.
Muhammad Idris (42), Ketua Pokmaswas Laut Biru Kelurahan Batu Besar, mempertanyakan makna penyegelan tersebut. “Kalau sudah disegel tapi tetap beroperasi, kami harus mengadu ke mana lagi? Ini membuat kami merasa tidak dilindungi,” ujarnya.
Ketua Pokmaswas Pandang Tak Jemu, Gerry David Semet (40), menambahkan bahwa hasil pengawasan lapangan menunjukkan dampak reklamasi justru semakin nyata dari waktu ke waktu. “Kami turun kemarin, hari ini turun lagi. Fakta di lapangan menunjukkan reklamasi ini sangat berdampak terhadap nelayan,” katanya.
Pendiri Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, menilai kasus PT BSI mencerminkan wajah investasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Sejak 2023, Akar Bhumi mendampingi nelayan Nongsa yang terdampak reklamasi.
“Ketika laut rusak, pendapatan nelayan pasti berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali,” ujar Hendrik. Ia menyebut minimnya pengamanan teknis, seperti penghalang sedimentasi yang sesuai standar, memperparah kerusakan pesisir.
Menurut Hendrik, aksi damai nelayan bukanlah penolakan terhadap pembangunan. Nelayan, kata dia, hanya menuntut penegakan hukum, audit pencemaran laut, penghentian aktivitas yang merusak, serta pemulihan ekosistem pesisir.
Ia juga menyoroti bahwa praktik reklamasi yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bukan persoalan lokal semata. “Ini cermin kegagalan negara melindungi hak hidup masyarakat pesisir,” tegasnya.
Bagi nelayan Nongsa, laut adalah identitas, sumber pangan, dan penyangga kehidupan keluarga. Ketika pesisir direklamasi dan ekosistem rusak, nelayan kecil menjadi kelompok pertama yang menanggung biaya pembangunan.
“Pemulihan pesisir bisa memakan waktu puluhan tahun, bahkan sering kali tidak bisa kembali seperti semula. Mengizinkan reklamasi merusak wilayah tangkap nelayan kecil sama artinya dengan memiskinkan mereka secara legal,” kata Hendrik.
Ia menilai penyegelan berulang terhadap PT BSI justru menunjukkan lemahnya penanganan pemerintah. Perusahaan telah empat kali disegel, namun aktivitas reklamasi tetap berjalan.
“Kami meminta PSDKP Batam, DLHK Provinsi Kepri, dan BP Batam untuk transparan terkait penyegelan tersebut, apa sanksinya, apakah mengurus izin atau benar-benar dikenakan denda,” ujarnya.
Dalam verifikasi lapangan terakhir, Akar Bhumi masih menemukan kapal pengeruk pasir yang menandakan aktivitas pendalaman alur dan reklamasi masih berlangsung.














