BATAM, HalloPost.com – Akar Bhumi Indonesia verifikasi catchment area atau daerah tangkapan air di Dam Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, pada (7/12/2025). Dalam peninjauannya, organisasi pecinta lingkungan itu Menemukan adanya kegiatan pematangan lahan di jalan Trans Barelang.
Dimana, Pematangan lahan tersebut dilakukan oleh PT. Kerabat Budi Mulia di Kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA). “Kami melihat plang PT. Kerabat Budi Mulia,” sebut Hendrik, NGO Akar Bhumi Indonesia, saat diwawancarai di Sekretariat Akar Bhumi, Senin (8/12/2025).
Pembangunan kawasan industri tersebut berada tepat di batas zona inti waduk, yakni zona basah yang menjadi area genangan air. Akar Bhumi mengkhawatirkan potensi pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah industri apabila kawasan itu mulai beroperasi.
“Kita akan lihat bagaimana tata kelola pemerintah dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan dari kawasan industri yang berada di dekat Dam itu,” kata Hendrik.
Selain aktivitas industri, menurut Hendrik kegiatan pertanian dan penggunaan pestisida di sekitar waduk juga berpotensi menimbulkan pencemaran. “Dari awal kami menentang adanya aktivitas pertanian di kawasan waduk,” ujarnya. Ia menambahkan, berbagai aktivitas tersebut dapat merusak ekosistem waduk hingga mengancam ketahanan pasokan air.
“Pemerintah mengalami kesulitan, maka perlu kerja sama semua pihak untuk pengawasan dan menjaga ketahanan waduk. Jangan sampai petani dilarang, tapi aktivitas wisata justru diperbolehkan. BP Batam harus tegas dan terbuka terhadap kajian akademis,” tambah Hendrik.
Akar Bhumi juga menemukan aktivitas pematangan lahan di Jalan Trans Barelang yang masih termasuk dalam kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA). “Kami melihat plang PT. Kerabat Budi Mulia, bahwa lokasi itu akan dijadikan kawasan wisata. Ini problematik. Pertanyaannya, apakah aktivitas tersebut diketahui pemerintah, dan apakah itu sesuai tata ruang yang memperbolehkan kegiatan di zona inti?” lanjutnya.
Menurut Hendrik, pemerintah dan perusahaan wajib bertanggung jawab apabila kawasan industri itu beroperasi dan menghasilkan limbah. Ia juga menyoroti bahwa kawasan industri Tembesi dulunya merupakan hutan lindung seluas sekitar 800 hektar, yang menjadi kompensasi atas penutupan Dam Baloi pada 2004. “Anehnya, lahan pengganti itu kini dilepas dan berubah menjadi kawasan industri. Ini yang menurut kami bertolak belakang. Itulah kenapa Akar Bhumi mempersoalkan hal ini,” tegasnya.
Sementara itu Amsakar Ahmad setelah menghadiri Rapat Paripurna di DPRD (15/12) siang merespon baik jika memang hutan yang dipotong telah mendapatkan hutan pengganti. Namun, ia mengupayakan agar batam tetap memiliki ketersediaan hutan sesuai regulasi. “Kalo saya gak salah 20 persen atau 25 persen, Itu tetap harus terjaga dengan baik,” ujar amsakar.
Ketika ditanya soal limbah hasil industri yang nantinya menganggu daerah resapan air, ia mengaku belum mendapat informasi dari Akar Bhumi Indonesia. “Saya belum dapat informasi dari Akar Bhumi dan juga belum dapat informasi, langkah-langkah penyelesaiannya,” tutup Amsakar
Reporter: Jamaludin Lobang














