Reklamasi di Golden Prown Batam Dilaporkan ke KLH, Akar Bhumi Indonesia Minta Audit Kawasan Golden Prawn

Reklamasi di Kawasan Golden Prown, Kota Batam yang diduga belum mengantongi ijin. Foto: NGO Akar Bhumi untuk HalloPost.

BATAM, HalloPost.com – Akar Bhumi Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran hukum lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada 1 Desember 2025. Laporan itu dibuat berdasarkan temuan kegiatan reklamasi ilegal di Bengkong, Kota Batam, seluas hampir tiga hektar yang menyebabkan pencemaran laut pada 23 November dan 28 November lalu.

NGO Akar Bhumi Indonesia, Hendrik, mengatakan selain kerusakan lingkungan, mata pencaharian nelayan juga mengalami gangguan semenjak muncul aktivitas reklamasi. Angin utara menyebabkan kondisi kian memprihatinkan. “Ombak kencang, kapal kecil. Tapi kerusakan pesisir itu tidak mengenal musim. Reklamasi itu ada efeknya yang merugikan,” kata Hendrik di Sekretariat Akar Bhumi, Senin (8/12/25).

Hendrik menjelaskan, laporan sudah dikirim dan masuk dalam tahap proses. “Sebentar lagi mereka akan datang, kemungkinan minggu depan atau akhir minggu ini akan datang dari KLHK. Akan kami tanyakan,” katanya.

BACA JUGA  UAS Ajak Jaga Warisan Rasulullah Usai Ramadhan, Ini Tempat Dakwah yang Akan Dikunjungi di Batam

Menurutnya, verifikasi yang dilakukan oleh KLHK membutuhkan biaya dan sumber daya manusia, sehingga ia memaklumi proses laporan membutuhkan waktu. “Sehingga kita menunggu, tapi paling tidak kita sudah memberikan tekanan di lapangan dan kita pantau kegiatan-kegiatan di sana,” imbuhnya.

Menurut Hendrik, sembari menunggu proses pelaporan di KLHK, setidaknya kerusakan karang dan pencemaran di Laut Bengkong tidak meluas. “Aktivitas reklamasi telah berhenti, kami pantau,” tambahnya.

Selain melaporkan, menurut Hendrik, terdapat perubahan kawasan yang cukup masif di Golden Prawn. Ia juga meminta KLHK maupun BP Batam untuk melakukan audit Kawasan Golden Prawn. “Karena kami melihat adanya perubahan-perubahan dan bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini sangat besar di sana, dan tata kelolanya gimana, terus kemudian bagaimana dengan lahannya. Tata kelola lingkungan di sana tetap harus dilakukan pemeriksaan oleh kementerian terkait,” katanya menutup wawancara kepada HalloPost.

BACA JUGA  Modus Leasing Ilegal di Batam, Rental Motor Jadi Kamuflase Utama

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Amsakar Ahmad, Ex-Officio Kepala BP Batam, mengaku telah menginstruksikan kepada jajaran pengawas di bidang lahan dan pesisir untuk meninjau langsung reklamasi yang terjadi. “Semoga besok sudah ada jawaban, yang jelas sudah kita ambil langkah untuk mengirimkan tim turun ke lapangan,” imbuhnya saat dikonfirmasi setelah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Rabu (3/12/2025).

Hingga kini, belum terlihat tindakan dan ucapan kepala BP Batam yang berarti terhadap kegiatan reklamasi yang diduga ilegal tersebut. publik menanti transparansi BP Batam dalam komitmennya terhadap pembangunan yang tidak memenuhi aturan pemerintah (tidak resmi) untuk segera di tindak seperti kegiatan yang lainnya yang sudah dilakukan sidak lalu ditindak oleh BP Batam.

BACA JUGA  Gagalkan Aksi Curanmor, Hansip Tertembak Pelaku di Cakung

Reporter: Jamaludin Lobang