Dugaan Reklamasi Ilegal di Bengkong, Akar Bhumi Indonesia Akan Laporkan ke KLHK

Reklamasi diduga ilegal mencuat di pesisir Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam(3/12/2025), foto: Akar Bhumi Indonesia untuk HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Reklamasi yang diduga ilegal kembali mencuat di pesisir Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kerusakan pesisir yang terus terjadi di Kota Batam.

Laporan warga pada 19 November 2025 yang diterima NGO Akar Bhumi Indonesia membuat aktivis lingkungan itu turun lapangan pada 23 dan 28 November. Setelah melakukan verifikasi data, terdapat aktivitas penimbunan seluas sekitar 2 sampai 3 hektare.

Menurut Hendrik, reklamasi ilegal itu diduga dilakukan oleh Perusahaan di kawasan Golden Prawn, yang disinyalir belum mengantongi izin lengkap dan tidak menjalankan prosedur reklamasi sebagaimana mestinya. Material tanah langsung ditumpahkan ke laut, melakukan penimbunan yang menyebabkan kekeruhan air dan memicu kerusakan terumbu karang di sekitar lokasi.

Kendati rehabilitasinya sulit dan sangat mahal, ia bersama timnya menemukan terumbu karang dan lingkungan laut yang rusak. Ia pun meminta pemerintah memperketat pengawasan dan prinsip izin lingkungan. “Temuan kami menunjukkan adanya dugaan perusakan dan pencemaran pesisir,” kata Hendrik Hermawan, Pendiri Akar Bhumi Indonesia, Rabu (3/12/25).

BACA JUGA  Polda Kepri Siapkan Personil Operasi Liong Seligi -2021 Tahun Baru Imlek 2572

Akar Bhumi menilai aktivitas tersebut berpotensi melanggar UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hingga PP Reklamasi di Wilayah Pesisir.

Dengan adanya dugaan pelanggaran prosedur reklamasi hingga kerugian ekologis dan ekonomi bagi masyarakat, Akar Bhumi Indonesia mengatakan akan melayangkan laporan resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta BP Batam melalui Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan (Ditpam).

“Secepatnya akan kami laporkan. Pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di kawasan tersebut. Tidak boleh dibiarkan,” tegas Hendrik.

Ia menambahkan, pembangunan di pesisir tidak boleh dilakukan secara serampangan. Menurutnya selain mengancam ekonomi masyarakat, ia menilai reklamasi akan mengancam masa depan ekosistem pesisir di Kota Batam.

BACA JUGA  [Opini] Problematika Pekerja Migran Indonesia Tiada Henti, Lantas Siapa yang Salah?

Sementara itu, nelayan di sekitar lokasi menyebut aktivitas reklamasi telah berlangsung cukup lama. Dalam beberapa bulan terakhir jumlah lori pengangkut tanah semakin meningkat.

“Tanah itu langsung dituang ke laut bikin air jadi keruh, terumbu karang mati. Bahkan ikan di keramba saya mati hampir setiap hari,” kata Romi, seorang nelayan budidaya ikan.

Saat dikonfirmasi soal perizinan, Amsakar Ahmad, Ex-Officio Kepala BP Batam mengaku telah mendengar informasi reklamasi pada Selasa (2/12) lalu. “Nanti kami akan bahas di internal,” ujarnya saat dikonfirmasi setelah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Rabu (3/12/2025).

Wali Kota Batam itu mengaku telah menginstruksikan kepada jajaran pengawas di bidang lahan dan pesisir untuk meninjau langsung reklamasi yang terjadi. “Semoga besok sudah ada jawaban, yang jelas sudah kita ambil langkah untuk mengirimkan tim turun ke lapangan,” imbuhnya.

BACA JUGA  Mempererat Silaturahmi, Subditbinpolmas PMJ dan Pengurus Pokdarkamtibmas Polda Metro Jaya Gelar Buka Puasa Bersama

Hingga saat ini, HalloPost masih berupaya melakukan konfirmasi kepada salah satu Perusahaan yang berada di kawasan Golden Prown (GP) yang disebut-sebut melakukan dugaan Reklamasi.

Reporter: Jamaludin Lobang