KARIMUN, HalloPost.com – Aktivitas penambangan pasir dari daratan di Pulau Citlim, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belakangan mengkhawatirkan, dan ini menarik perhatian sejumlah kalangan.
Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran terhadap intensitas kegiatan tersebut yang disebut-sebut telah berlangsung dalam skala cukup luas. Aktivitas ini diduga terkait dengan pengelolaan oleh pihak-pihak tertentu yang belum sepenuhnya teridentifikasi secara resmi, dan terdapat indikasi bahwa kegiatan dimaksud belum mengantongi seluruh perizinan yang disyaratkan.
Jika menilik ke belakang, pada tahun 2019 sempat mencuat laporan masyarakat terkait aktivitas serupa di pulau tersebut. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh aparat keamanan laut yang saat itu menyampaikan temuan atas dugaan adanya dua bentuk pelanggaran di wilayah sekitar Pulau Citlim.

Disebutkan pula bahwa pada masa itu, nama salah satu perusahaan, PT Asa Tata Mardika, muncul dalam laporan. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari daftar entitas usaha di bidang pertambangan yang izinnya pernah tercatat sebagai dibekukan oleh instansi berwenang pada pertengahan 2019.
Sebelumnya, Pulau Citlim bahkan pernah menjadi wacana lokasi pengembangan sektor pariwisata dengan konsep resor. Namun, rencana tersebut tampaknya belum dapat terealisasi, diduga karena faktor lingkungan yang perlu ditinjau lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui, pengambilan material dari darat dalam skala besar memiliki potensi menimbulkan perubahan signifikan terhadap struktur alam, termasuk dampak terhadap vegetasi, kontur tanah, dan sumber air setempat. Beberapa pihak menyebut bahwa jika tidak terkendali, aktivitas semacam ini berisiko meninggalkan jejak ekologis yang sulit diperbaiki.
Salah seorang warga Desa Buluh Patah dari wilayah sekitar mengungkapkan kekhawatirannya secara pribadi. Dirinya berharap agar aktivitas tersebut dapat dikaji ulang demi masa depan wilayah yang saat ini mereka tempati.

“Kalau dibiarkan begitu saja, kami khawatir akan ada dampaknya. Bukan sekarang, tapi mungkin nanti akan dirasakan oleh anak cucu kami,” ujarnya sambil meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.
Adapun keterkaitan aktivitas ini dengan individu atau pihak tertentu, hingga kini masih menjadi perbincangan terbatas di tengah masyarakat. Beberapa nama sempat disebut dalam percakapan informal, namun belum ada pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi hal tersebut.
KKP Sidak Aktivitas Penambangan Ilegal di Pulau Citlim
Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (KKP) melakukan sidak pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil di Pulau Citlim Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/6), menyatakan bahwa pertambangan tidak menjadi kegiatan prioritas di pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahkan aktivitas penambangan mineral dilarang dilakukan apabila menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan merugikan masyarakat.
“Pulau-pulau kecil adalah ekosistem yang rentan. Aktivitas tambang yang berdampak secara ekologis, terlebih yang ilegal, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan, merusak ekosistem laut, dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir,” ujar Koswara.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan bahwa Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 kilometer persegi. “Kegiatan yang sifatnya eksploitatif dan mengubah bentang alam tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada ekosistem laut disekitarnya,” tuturnya
Penemuan Kerusakan Ekosistem
Saat sidak di Pulau Citlim, tim KKP menemukan satu perusahaan pemilik IUP yang masih aktif melakukan penambangan pasir sementara dua perusahaan lain sudah tidak beroperasi karena habis masa IUP-nya. KKP juga menemukan kerusakan yang masif pada lokasi penerbitan IUP, yang berpotensi mengganggu ekosistem pesisir Pulau Citlim mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai.
Hasil sidak ini akan ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai langkah penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan terhadap eksploitasi ilegal.
Dalam hal ini, HalloPost telah menghubungi yang disebut-sebut pemilik aktifitas tambang pasir tersebut yang berinisial J. Lim yang merupakan Direktur Utama PT Jeni Prima Sukses dan juga PT Jayaindo Mandiri Sukses hingga kini yang bersangkutan belum menanggapi. Hal yang serupa juga dilakukan oleh mandor tambang pasir tersebut yang berinisial R, belum memberikan tanggapan sama sekali hingga berita ini dipublikasikan. (Ali)














