JAKARTA, HalloPost.com – DPRD Kota Batam menegaskan komitmennya dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel di daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi langsung Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
“Sudah menjadi komitmen penuh kita dalam mendorong terwujudnya good governance yakni tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Kita tentu selalu mengoptimalkan fungsi pengawasan dan mendorong akuntabilitas pemerintah selaku pengguna anggaran,” ungkap Kamaluddin.
Rakornas yang diinisiasi KPK ini menghadirkan sejumlah kepala daerah dari Wilayah I serta pimpinan legislatif daerah. Dari DPRD Batam, selain Ketua DPRD, turut hadir Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH.
Kamaluddin menegaskan bahwa forum strategis ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, melainkan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat pencegahan praktik korupsi di tingkat daerah. Menurutnya, kolaborasi kelembagaan antara pemerintah daerah, legislatif, dan KPK merupakan pilar penting dalam menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menekankan peran vital kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa strategi pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan dijalankan secara sistematis sejak tahap perencanaan hingga implementasi pembangunan daerah.
“Instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK,” jelasnya.
MCP, sebagaimana dijelaskan Setyo Budiyanto, mencakup delapan area intervensi krusial: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak daerah. Delapan area tersebut dipandang sebagai tolok ukur integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta instrumen penting untuk mewujudkan transparansi pelayanan publik.
“Rapat koordinasi ini diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan KPK, pencegahan pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Setyo Budiyanto.
Penyelenggaraan rakornas ini didasarkan pada amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menekankan peran KPK dalam memperkuat koordinasi dengan instansi berwenang, termasuk lembaga legislatif daerah. Dengan demikian, forum ini bukan hanya memperkuat sinergi kelembagaan, melainkan juga meneguhkan prinsip good governance sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di daerah. (*)














