Hallopost.com, Jakarta – Kewajiban pejabat publik untuk bersikap terbuka terhadap wartawan kembali menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan peran wartawan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Selasa (08/04)
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Rini Prasetyo, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa pejabat publik tidak boleh menolak memberikan keterangan kepada wartawan, selama informasi yang diminta bukan bagian dari rahasia negara. Keterbukaan, menurutnya, adalah bagian dari pelayanan publik.
“Setiap pejabat publik wajib memberikan informasi yang tidak termasuk kategori rahasia. Wartawan adalah penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga keterbukaan menjadi syarat utama,” ujarnya.
Senada dengan itu, pakar komunikasi publik Universitas Paramadina, Dr. Wawan Santosa, menilai sikap tertutup pejabat terhadap wartawan bisa merusak kepercayaan publik. Menurutnya, transparansi adalah fondasi komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau informasi publik disembunyikan, justru muncul ketidakpercayaan. Ini berbahaya dalam konteks demokrasi,” ungkapnya.
Undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat dan media untuk memperoleh informasi dari badan publik, serta memberi sanksi terhadap pejabat yang menghambat akses informasi. Wartawan pun diharapkan terus memperjuangkan hak publik atas informasi dengan cara profesional.
Sumber :
Kompas.com – Ketua KIP: Pejabat Wajib Layani Pertanyaan Wartawan, 6 April 2025
CNNIndonesia.com – Pakar Komunikasi: Penolakan Informasi oleh Pejabat Ganggu Demokrasi, 7 April 2025
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik














