BATAM, HalloPost.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam.
Berdasarkan tujuh laporan polisi yang diterima, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, mengonfirmasi bahwa penyidik Ditreskrimsus saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
“Benar, saat ini penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sedang melakukan pendalaman terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar. Beberapa pihak sudah kami mintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kabidhumas dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).
Penggeledahan di Sejumlah Lokasi
Sebagai bagian dari proses penyidikan, pada Rabu (19/3/2025), tim penyidik Ditreskrimsus melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, yaitu:
Pukul 07.00 WIB, penggeledahan dilakukan di dua rumah, masing-masing di Perumahan Sukajadi dan Perumahan Rajawali Bandara.
Pukul 11.30 WIB, penggeledahan dilanjutkan di Kantor BP Batam, tepatnya di Ruang Kerja Pusrenpros dan Ruang Kerja Bagian Layanan Pengadaan BP Batam.
Saat ini, tim penyidik masih meneliti dan memeriksa dokumen yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut.

Proses Penyidikan dan Pendekatan Ilmiah
Kabid Humas menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dengan menggunakan metode Scientific Crime Scene Investigation (SCI), yaitu pendekatan ilmiah dalam penyelidikan tindak pidana. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat guna memastikan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam proyek revitalisasi tersebut.
Hingga saat ini, sebanyak 75 saksi telah diperiksa dalam perkara ini. Penyidik juga berencana meminta bantuan ahli, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk menghitung potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Meski penyidikan terus berjalan, Polda Kepri menegaskan bahwa belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan. Saat ini, fokus utama penyidik adalah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Komitmen Polda Kepri dalam Pemberantasan Korupsi
Polda Kepri menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sesuai dengan Program Asta Cita. Program ini berfokus pada penguatan pengelolaan anggaran negara agar tidak terjadi kebocoran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami akan terus mengawal proses hukum secara profesional guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Polda Kepri berkomitmen mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Pandra.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara resmi melalui Bidhumas Polda Kepri,” tutur Pandra.
Dasar Hukum Dugaan Tindak Pidana
Dalam kasus ini, pihak yang terbukti terlibat dapat dijerat dengan:
Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana yang tegas bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi,” tutupnya. (**)
Editor : Ali














