Hallopost.com, INFO-Meranti – Seorang kepala desa di Kabupaten Meranti menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan surat pernyataan tidak bersalah bagi seorang terduga pelaku pelecehan anak. Selain itu, korban juga diberikan uang sebesar Rp18 juta sebagai bentuk penyelesaian di luar jalur hukum. Namun, tindakan kepala desa ini dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku dan dapat berujung pada ancaman pidana.Selasa (18/03/2025)
Kades Tidak Berwenang Mediasi Kasus Pidana
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memang memiliki tugas dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Namun, kewenangannya terbatas pada konflik sosial atau perselisihan perdata yang bisa diselesaikan melalui musyawarah. Dalam kasus dugaan tindak pidana, khususnya pelecehan seksual terhadap anak, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kasus pelecehan terhadap anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan kompensasi finansial atau perjanjian damai di tingkat desa. Proses hukum harus tetap berjalan demi menegakkan keadilan bagi korban serta memastikan pelaku mendapat hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Potensi Pidana bagi Kepala Desa
Meski laporan terhadap pelaku tetap berlanjut, kepala desa yang mencoba menyelesaikan kasus ini secara non-yudisial berpotensi dijerat dengan beberapa pasal hukum, di antaranya:
1. Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice)
Jika terbukti berusaha menghambat penyelidikan atau mempengaruhi korban untuk berdamai, kepala desa dapat dijerat dengan Pasal 221 KUHP, yang mengancam hukuman penjara hingga 9 bulan. Selain itu, dalam kasus yang lebih luas, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi proses hukum dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.
2. Penyalahgunaan Wewenang
Sebagai pejabat desa, kepala desa wajib bertindak sesuai aturan. Jika terbukti menyalahgunakan jabatan untuk melindungi pelaku, ia bisa dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001) dengan ancaman 1 hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
3. Bersekongkol atau Membantu Tindak Pidana
Jika kepala desa terbukti membantu pelaku menghindari hukum atau menekan korban agar menerima uang sebagai penyelesaian kasus, ia dapat dikenakan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.
Dampak Negatif Mediasi dalam Kasus Pelecehan Anak
Penyelesaian kasus pidana melalui jalur damai atau pemberian uang bisa berdampak buruk, seperti:
Menghambat keadilan bagi korban, karena pelaku tidak dihukum sebagaimana mestinya.
Menciptakan preseden buruk di masyarakat, seolah-olah kasus pelecehan bisa diselesaikan dengan uang.
Membahayakan anak-anak lain, karena pelaku bisa mengulangi perbuatannya tanpa rasa takut terhadap hukum.
Masyarakat Harus Proaktif Melaporkan Kasus Kejahatan Seksual
Kasus pelecehan anak bukan perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian seperti ini kepada kepolisian atau lembaga terkait untuk memastikan hukum ditegakkan.
Kesimpulan
Tindakan kepala desa yang mengeluarkan surat pernyataan tidak bersalah bagi terduga pelaku dan memberikan uang kepada korban tidak sah menurut hukum. Selain bertentangan dengan aturan yang berlaku, kepala desa juga bisa dikenakan sanksi pidana. Untuk itu, aparat penegak hukum harus menyelidiki keterlibatan kepala desa dalam kasus ini guna memastikan keadilan bagi korban dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Sumber:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Laporan : Zikri














