Dugaan Temuan BPK Rp5 Miliar di Setda Meranti, Konfirmasi Media Mentok di Prokopim

Foto ilustrasi Ai

Hallopost.com, MERANTI – Upaya memperoleh penjelasan resmi terkait informasi dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp5 miliar belum membuahkan hasil. Sejumlah pejabat yang dikonfirmasi justru mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kepulauan Meranti.

Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti, Rawelly Analia, saat dikonfirmasi Hallopost.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/7/2026), tidak memberikan penjelasan mengenai substansi informasi yang ditanyakan.

“Sebaiknya tanyakan ke Prokopim ya, nanti Prokopim yang bantu jawab. Soalnya arahan pimpinan begitu,” tulis Rawelly.

Saat wartawan menyampaikan bahwa konfirmasi kepada Prokopim sebelumnya belum juga memperoleh tanggapan, Rawelly kembali menegaskan dirinya hanya menjalankan arahan yang diterimanya.

“Pak Bupati pernah melarang untuk memberikan informasi. Disuruh jika ada yang menanyakan, lewat Prokopim aja,” tulisnya.

Meski demikian, Rawelly menyebut berdasarkan ingatannya nilai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 tidak mencapai angka Rp5 miliar.

BACA JUGA  Penyampaiana nama Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Palembang Masa Jabatan 2024- 2029

“Kalau LHP 2025, seingat saya tidak segitu,” ujarnya.

Namun ketika diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran temuan tersebut, Rawelly tidak memberikan jawaban rinci.

“Hmmm… jangan memancing,” balasnya singkat.

Keterangan serupa juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri. Saat dikonfirmasi mengenai informasi dugaan temuan BPK di Setda, ia juga tidak memberikan penjelasan mengenai materi yang ditanyakan dan meminta agar konfirmasi dilakukan melalui saluran yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Supaya pas, coba konfirmasi melalui Kominfo,” ujar Sudandri.

Meski wartawan menyampaikan bahwa upaya konfirmasi kepada pejabat yang ditunjuk belum membuahkan hasil selama hampir dua pekan, Sudandri tetap meminta agar mekanisme tersebut ditempuh.

“Kominfo itu kan komunikasi dan informasi. Setiap informasi pemerintah diminta melalui Kominfo, coba koordinasi ke sana ya,” katanya.

Ketika kembali ditanya apakah mengetahui informasi mengenai temuan BPK di Setda, Sudandri mengaku mengetahui. Namun ia enggan menjelaskan lebih jauh.

BACA JUGA  Lecehkan Suku Simalungun, Ketua KPU Kabupaten Simalungun di Laporkan ke Polres Simalungun

“Tahu, namun untuk informasinya kita ikutilah mekanismenya,” ucapnya.

Saat wartawan kembali menanyakan apakah dirinya mengetahui nilai temuan tersebut, Sudandri tidak memberikan jawaban dan hanya mengingatkan agar keterangannya tidak disalahartikan.

“Intinya kan informasi ya, silahkan ke salurannya. Ingat jangan jawaban saya ni dipelintir pulak,” katanya.

Sementara itu, upaya hallopost memperoleh penjelasan dari Kepala Bagian Prokopim Setda Kepulauan Meranti, Yusran, hingga kini belum membuahkan hasil. Sejak 3 Juli 2026, redaksi telah beberapa kali menyampaikan permintaan konfirmasi terkait sejumlah isu pemerintahan, termasuk informasi dugaan temuan BPK di Setda. Namun hingga 15 Juli 2026, atau selama 12 hari, pesan yang dikirim belum mendapat tanggapan.

Kondisi tersebut membuat upaya konfirmasi media terkait informasi yang menjadi perhatian publik belum memperoleh penjelasan resmi dari pejabat yang diarahkan sebagai pintu penyampaian informasi pemerintah daerah.

BACA JUGA  Kaban BPKAD Meranti Irmansyah Dihadirkan KPK sebagai Saksi Dugaan Korupsi

Hingga berita ini diterbitkan, Hallopost juga masih berupaya memperoleh tanggapan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar terkait pernyataan Kepala Inspektorat yang menyebut adanya arahan agar OPD tidak memberikan keterangan langsung kepada media, serta meminta penjelasan mengenai mekanisme penyampaian informasi kepada publik.

Hallopost akan memuat hak jawab maupun penjelasan dari Bupati, Prokopim, atau pihak terkait apabila telah diterima, sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.