Dana Desa di Kepulauan Meranti Belum Tersedia, BPKAD Pastikan Kepastian Anggaran Pekan Depan

Foto : Kadis BPKAD Meranti, Irmansyah

Hallopost.com,Kepulauan Meranti – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Irmansyah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dana untuk anggaran desa belum tersedia. Sabtu (08/03/2025)

Irmansyah menjelaskan bahwa penetapan final anggaran sebesar Rp88 miliar yang disebutkan baru-baru ini masih menunggu kepastian dan dapat dipastikan pada Senin mendatang.

“Senin (10/03/2025) nanti bisa dicek angka pastinya,” ujarnya kepada Hallopost, Sabtu (8/3/2025).

Saat ditanyakan mengenai jumlah desa di Kepulauan Meranti yang telah mendapatkan penetapan persetujuan, Irmansyah mengaku tidak mengingat secara pasti karena data tersebut berada di kantor. “Lupa saya, datanya ada di kantor,” katanya singkat.

Terkait kepastian apakah desa-desa di Meranti sudah mendapatkan persetujuan dan penetapan anggaran, Irmansyah juga mengaku tidak ingat.
“Dah tak ingat lagi, dinda,” ucapnya.

BACA JUGA  Pelaku Begal dan Penadah Ditangkap Polsek Teluknaga dalam Operasi Sikat Jaya 2024

Sementara itu, mengenai waktu pencairan dana desa, Irmansyah belum bisa memastikan kapan anggaran tersebut akan dibayarkan. Namun, ia menegaskan bahwa pencairan akan dilakukan setelah ada dana transfer masuk. “Tergantung… ada dana transfer masuk, bayarkan,” jelasnya.

Hingga saat ini, menurut Irmansyah, dana transfer untuk anggaran dana desa belum masuk.
“Belum ada,” ujarnya singkat.

Saat ditanya apakah anggaran tersebut sudah termasuk dalam penganggaran pemerintah, ia hanya menegaskan bahwa anggaran tersebut belum turun. “Anggaran belum turun,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Irmansyah berjanji akan menanyakan hal tersebut ke kementerian terkait. “Nanti kita akan tanyakan ini ke kementerian,” ujarnya.

Sistem Pencairan Dana Desa

Sebagai informasi, pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan. Pemerintah pusat mentransfer dana desa dari APBN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, lalu diteruskan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pencairannya biasanya dilakukan dalam tiga tahap:

BACA JUGA  Kapolres Pematang Siantar Pimpin Apel Pasukan Operasi Kewilayahan Mantap Praja Toba 2024

1. Tahap 1 (40%) – Dicairkan pada awal tahun setelah desa menyelesaikan dokumen persyaratan.
2. Tahap 2 (40%) – Dicairkan setelah laporan penggunaan dana tahap pertama telah disampaikan.
3. Tahap 3 (20%) – Dicairkan setelah tahap kedua digunakan sesuai ketentuan dan dilaporkan.

Irmansyah berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dan dana transfer dapat segera masuk. “Semoga cepat dana transfer masuk… aamiin,” tutupnya.

Laporan : zikri