BATAM, HalloPost.com – Sidang praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Djon (75/Pemohon) dugaan tindak pidana perjudian sabung ayam kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (3/12/2024).
Agenda sidang kali ini adalah jawaban dari pihak Termohon Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu yang diwakilkan oleh Divisi Hukum Polresta Barelang atas permohonan dari Pemohon.
Dibagian kesimpulan jawaban tertulis Termohon yang didapatkan pewarta sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon ditangkap pada saat dilakukan penyelidikan dan tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana “perjudian jenis sabung ayam”. Dan cara yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara pada saat dilakukan penangkapan Pemohon sedang memegang ayam untuk diadu dengan ayam lain. Dan tugas Pemohon sebagai joki. Dan definisi dari tertangkap tangan tangan berpedoman kepada Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang dimaksud dengan definisi tertangkap tangan adalah “Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”.
2. Bahwa tindakan selanjutnya Termohon membawa Pemohon dan rekan pelaku lainnya dan barang bukti ayam serta barang bukti uang taruhan ke Polresta Barelang untuk ditindaklanjuti dengan mendasari Pasal 18 ayat 2 KUHAP mengatakan “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.” sehingga pada saat tertangkap tangan Pemohon bersama dengan barang bukti berupa ayam serta barang bukti uang taruhan dibawa ke Polresta Barelang untuk diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
3. Bahwa dalam hal menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana “perjudian jenis sabung ayam ” yang disangkakan kepada Pemohon dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 14 KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*_ Dan pada penjelasan Pasal 17 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan ‘bukti permulaan yang cukup’ ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Dan di hubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang berbunyi “Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.” Dan berdasarkan pedoman tersebut Termohon telah melakukan penyelidikan terhadap perkara ini dan mendapatkan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta pengakuan Pemohon yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan maka ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan.
4. Bahwa tindakan Penahanan yang dilakukan Termohon telah sesuai pula dengan ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP. Dimana sesuai dengan:
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP dijelaskan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.”
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan.”
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: “Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
Berdasarkan _Pasal 21 ayat (4) KUHAP_ dijelaskan bahwa: “Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak tersebut dalam hal:”
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455.
Bahwa dilakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/233/RES.1.12/XI/2024/RESKRIM, tanggal 3 November 2024 atas nama Pemohon serta tembusan telah diberikan kepada pihak keluarga tersangka.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penetapan tersangka yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sudah sesuai dan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain telah memenuhi syarat-syarat sahnya penetapan tersangka.
6. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, sudah terbukti dengan jelas bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana persyaratan formil yang telah ditentukan. Sehingga Permohonan Pra Peradilan yang telah diajukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasarkan hukum dan dengan demikian harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Bahwa berdasarkan suatu dan lain hal yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, maka Termohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Termohon seluruhnya;
2. Menolak permohonan dari Pemohon seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan tersangka dan penangkapan serta penahanan yang telah dilakukan Termohon adalah Sah menurut Hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aquo et bono).
Penulis: Shafix














