Gelar RDP Lanjutan Eks Gedung Pasar Kisaran, Masyarakat Kecewa BPN Tak Bawa Dokumen yang Dijanjikan

DPRD Kabupaten Asahan menggelar kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Eks Gedung Pasar Kisaran yang berada di Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur berlangsung di Ruang Komisi C DPRD Asahan, Senin (18/11/2024). Foto: Istimewa

ASAHAN, HalloPost.com – DPRD Kabupaten Asahan menggelar kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Eks Gedung Pasar Kisaran yang berada di Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur berlangsung di Ruang Komisi C DPRD Asahan, Senin (18/11/2024).

RDP tersebut di pimpinan langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asahan, Kiki Komeni di Ruangan Kantor Komisi C Gedung DPRD Kabupaten Asahan. Pada kesempatan tersebut, mewakili DPPKAD Kabupaten Asahan, bidang aset mengatakan, bahwa Eks Gedung Pasar Kisaran tidak tercatat di asset dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sementara mewakili Inspektorat, Rahim mengatakan, bahwa Inspektorat Asahan hasil telaah dari team sampai pada tahun 2024 pada hari itu pihak Inspektorat belum ada kejelasan bahwa aset pasar Kisaran aset pemerintahan daerah.

“Kemudian kita konfirmasi DPPKAD, apakah aset pasar Kisaran aset pemerintah daerah, karena tidak tercatat di DPPKAD dan melalui mantan Kadis DPPKA yang lama, Bapak Sofyan kita berdiskusi dengan beliau dan bahwa aset pasar kisaran sudah ruislag atau tukar guling dan kita minta dokumennya, dokumennya ada pada kita,” kata Rahim berulang ulang.

BACA JUGA  HMI Kepulauan Meranti Resmi Dilantik, Ketua Cabang Tegaskan Komitmen Kawal Pemerintahan dan Lingkungan

Pada kesempatan tersebut, Zahar Ginting, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Asahan mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh Tahun 1994 ini sudah di Paripurnakan DPRD Asahan kemudian hasilnya dikirimkan ke Kemendagri.

“Dari Kemendagri, keluar surat pelepasan berarti sebelumnya eks pasar Kisaran adalah aset Pemda Asahan awalnya. Tahun 1993, ini di Paripurnakan DPRD Asahan, lalu dikirim lah surat hasil Paripurna DPRD tersebut. Kemudian dari Mendagri keluarlah surat persetujuan untuk pelepasan aset tersebut,” ujar Zahar.

Zahar Ginting meminta kepada Inspektorat Asahan, terkait semua data yang ada di Inspektorat yang pasti terdata disana itu, untuk diperlihatkan oleh Inspektorat Asahan kepada DPRD Asahan yang menangani permasalahan tersebut.

“Kalau tidak khilaf saya, saat itu Ketua DPRD Asahan Amiruddin Panjaitan, dan Bupati Asahan nya Bapak Rihol Sihotang. Kemungkinan dokumen dari Mendagri tercatat di Inspektorat, itu yang ingin kami lihat agar bisa ketemu tentang regulasinya sesuai atau tidak tentang pelepasan Eks Gedung Pasar Kisaran tersebut,” pungkasnya.

BACA JUGA  Inspektorat Meranti akan Koordinasi dengan BPK, Temuan Pembangunan Gedung Perpustakaan Berpotensi Lebih Luas

Sedangkan menurut pihak Kantor Notaris & PPAT, Siti Aminah mengatakan, tahun 1992 dan 1993 itu sudah pernah diputuskan oleh pihak BPN Asahan untuk dialihkan ke salah seorang. Dan tahun 1993 Mendagri sudah mengalihkan ke perorangan.

“Itu sudah jelas, bahwa aset eks pasar Kisaran milik pribadi bukan milik pemda. Kalau mengenai jalan, itu sesuai dengan sertifikat yang ada. Lebarnya 21,20 M. Jalan tersebut bagian dari sertifikat, tapi hanya sepanjang 1,20 meter. Saya sebagai PPAT hanya sebagai pengecekan sertifikat, setelah sertifikat di cek bersih atau tidak ada masalah maka kita lakukan penjualan,” ujar Siti Aminah menjelaskan.

Sementara, Ok Rasyid yang mewakili masyarakat sangat menyayangkan kehadiran pihak BPN Asahan yang diwakili Marwan tidak membawa dokumen seperti yang dijanjikan pada RDP awal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, dimana perwakilan BPN Asahan yang diwakili Keliat berjanji akan membawa dokumen yang berkaitan tentang Eks Gedung Pasar Kisaran.

BACA JUGA  Ketua HMI Meranti Murka: Kecam Pelecehan oleh Oknum Guru, Desak Penegakan Hukum Tanpa Intervensi

Menanggapi hal ini, Zukifli SH & Associates dan Rekan sangat menyayangkan ketidakhadiran Maryam selaku pemilik tanah dan selaku pengusaha atas nama Jukim. “Hasil RDP ini juga ditembuskan ke Polres agar tidak terjadi keos dilapangan,” ujarnya.

Diakhir RDP, Kiki Komeni selaku Ketua Komisi C DPRD Asahan juga meminta dan menghimbau agar jangan ada aktifitas apapun sebelum selesai tentang Eks Pasar Kisaran tersebut. (Anton)