Lembaga PSR Geruduk Mapolda Sumsel, Ada Apa?

Massa dari Lembaga Pembela Suara Rakyat (PSR) geruduk Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jalan Sudirman, KM. 3,5 Kemuning, Palembang, Jumat (27/09/2024). Foto: Bunyamin

PALEMBANG, HalloPost.com – Massa dari Lembaga Pembela Suara Rakyat (PSR) geruduk Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), yang berada di Jalan Sudirman, KM. 3,5 Kemuning, Palembang, Jumat (27/09/2024).

Ketua Umum PSR l, Aan Pirang yang ditemani Iqbal tawakal dan Mukri dan sejumlah massanya tersebut melakukan aksi damai terkait dilaporkannya Afrizal Direktur Utama (Dirut) PT. Dang Merdu Berjaya oleh Ibnu Hajar, Direktur PT. Danu Agro Masindo atas perkara dugaan tindak pidana Penipuan.

Aan Pirang menjelaskan, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa jika seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukan penipuan, melainkan wanprestasi, yang merupakan masalah keperdataan, sedangkan penipuan melibatkan unsur itikad buruk atau tidak baik sejak awal,” tutur Aan.

Menurut Sujaka Rizkiono, didampingi Wulan, dan Joko Winarto selaku Kuasa Hukum terlapor kliennya (Afrizal) dilaporkan oleh pihak terlapor terkait adanya dugaan Tindak Pidana (Tipid) Penipuan dan Penggelapan yang proses hukumnya hingga saat ini masih ditangani oleh Polda Sumsel.

BACA JUGA  Pemutihan Pajak dan Pengurangan PBB oleh Masrul Kasmy Dinilai Hanya Janji Populis

“Tanggal 12 Juni Afrizal dilaporkan ke Polda Sumsel oleh Ibnu Hajar terkait atas dugaan penipuan, selanjutnya pada 30 Agustus 2024 dilakukan penahanan hingga sekarang,” ungkap Sujaka.

Masih kata Sujaka, pada dasarnya, perjanjian jual beli atau kontrak jual beli sudah tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi apa yang dilaporkan oleh pihak terlapor itu kurang tepat, karena dalam perkara tersebut tidak terlihat adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor.

“Perjanjian jual beli atau kontrak jual beli adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Hukum Perdata, bukan Hukum Tindak Pidana seperti yang dialami Aprizal Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya,” ujar Sujaka.

Dalam menyampaikan aspirasi, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh PSR diantaranya :

– Meminta Kapolda Sumsel dan tim penyidik untuk segera membebaskan Afrizal Dirut PT. Dang Merdu Berjaya, karena dinilai tidak bersalah. Selain itu sudah jelas dasar hukumnya perjanjian jual beli atau kontrak jual beli tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).

BACA JUGA  Wujudkan Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Tinjau Pekarangan Bergizi Milik Warga di Rangsang Barat

– Meminta Kapolda Sumsel dan tim penyidik segera panggil Ibnu Hajar Direktur PT. Danu Agro Masindo untuk segera verifikasi laporan ke Dirut PT. Dang Merdu Berjaya terkait kontrak jual beli minyak sawit asam tinggi.

– Meminta Kapolda Sumsel dan tim penyidik segera tangkap dan adili Direktur PT. Danu Agro Masindo yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan palsu dan pencemaran nama baik terlapor.

Sujaka Rizkiono menerangkan, sudah dijelaskan dasar hukum perjanjian jual beli diatur dalam kitab undang-undang perdata (KUH Perdata), di Pasal 10 Addendum dan di Pasal 11, Penyelesaian, Perselisihan dengan keperdataan ke Pengadilan Negeri Kota Palembang, sesuai Pasal 10 dan Pasal 11.

“Berpegang pada Sila Ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, penegakkan keadilan, hukum di Sumsel khususnya Palembang, jangan tumpul ke atas namun tajam ke bawah, tidak ada tebang pilih karena dimata hukum kita semua sama,” tuturnya.

BACA JUGA  Babak Baru Polemik Perobohan Hotel Pura Jaya, PT Dani Tasha Lestari Hadirkan Saksi di Persidangan

Selain itu, ditempat yang sama Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Tri Wahyudi menanggapi, sesuai aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Lembaga PSR, tentunya hal ini akan disampaikan pada pimpinan.

“Apa yang di sampaikan sesuai dengan orasi rekan-rekan kita akan teliti dan tela’ah dalam proses penanganan hukumnya, sekali lagi terimakasih sudah melakukan aksi damainya dengan tertib sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum dengan baik untuk kedepannya,” tutup Tri Wahyudi (Bunyamin)