Presiden Jokowi Tanggapi Polemik Syarat Pencalonan Kepala Daerah Antara MK dan Baleg DPR

Foto : Ilustrasi Hallopost.com oleh AI

Hallopost.com-Presiden Joko Widodo merespons polemik terkait syarat pencalonan kepala daerah yang sebelumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) namun kemudian dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menilai bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses konstitusional yang lazim terjadi di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki,” ujar Jokowi dalam pernyataan yang diunggah melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (21/8/2024).

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan selalu menghormati hasil keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara, baik MK maupun DPR, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas konstitusional.

BACA JUGA  Aksi Damai Elemen Masyarakat di Jakarta, Berimbas Beberapa Titik Arus Lalin di Alihkan

Polemik ini berawal dari keputusan MK yang menetapkan syarat tertentu dalam pencalonan kepala daerah. Namun, keputusan tersebut kemudian ditinjau kembali dan diubah oleh Baleg DPR RI, yang memunculkan perdebatan di berbagai kalangan terkait kewenangan dan proses hukum yang berlaku. (FH)