Dugaan Korupsi di Dinas Kominfo Palembang! Puluhan Aktivis Unjuk Rasa dan Surati Kejati Sumsel

Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGS) datangi Kantor Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan di Jalan Haji Bastari Jakabaring Selatan (16/7/2024). Foto : Bunyamin

PALEMBANG, HalloPost.com – Aktivis Anti Korupsi yaitu Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGS) datangi Kantor Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Haji Bastari Jakabaring Selatan (16/7/2024).

Dimana, kedatangan mereka ingin menyoroti adanya dugaan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Dinas Komunikasi Informasi (Kominfo) Pemerintah Kota Palembang.

Upaya tersebut didasari adanya tuntutan dari FPGS diantaranya,

1. Dugaan adanya pelanggaran perwali kota Palembang nomor 58 tahun 2016.

Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas komunikasi dan informasi (kominfo) kota Palembang yang dilakukan PLT Kadis kominfo kota Palembang.

2. Diduga adanya pemborosan anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pelayanan Informasi Publik, opini publik dan aspirasi publik.

3. Diduga anggaran yang digunakan untuk pembangunan Citra pemerintah (iklan layanan masyarakat melalui media cetak elektronik) bersifat untuk kepentingan pencitraan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat kota Palembang yang dilakukan oleh oknum PLT Kadis kominfo kota Palembang dan mantan PJ Walikota Palembang yang saat ini menjabat sebagai Sekda kota Palembang yang akan maju pada pilkada Kota Palembang Tahun 2024.

BACA JUGA  Dugaan Penyadapan Nomor Telepon Presiden Prabowo, Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Jenderal Sebagai Tersangka

4. Diduga adanya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oknum PLT kepala dinas kominfo pada masa izin pemasangan tower bersama dan tower swasta yang telah habis masa izin berlaku diduga pengawasan hanya bersifat formalitas.

5. Diduga banyaknya provider jaringan internet yang tidak terdaftar tetapi tidak ditindak lanjuti oleh pihak dinas kominfo kota Palembang. Diduga adanya indikasi persekongkolan dan unsur suap yang dilakukan oleh pihak swasta kepada PLT Kepala Dinas Kominfo kota Palembang.

Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPGS) datangi Kantor Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan di Jalan Haji Bastari Jakabaring Selatan (16/7/2024). Foto : Bunyamin

Ketua aktivis penggiat anti korupsi from Pemuda Garuda Sumsel, Iqbal Tawakal menyoroti fakta adanya indikasi dugaan korupsi dan KKN Dinas Provinsi Sumatera Selatan.

Iqbal tawakal Usai melakukan orasi di depan kantor Kejati Sumsel menjelaskan bahwa sebagai social control terlihat ada indikasi dugaan KKN dan korupsi di dinas lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

“KKN merupakan sebuah kejahatan laten yang saat ini menjadi kebiasaan dan telah membudaya bagi koruptor. Jika KKN jangan sampai dibiarkan dimuka bumi Pertiwi yang kita cintai ini,” ujarnya.

BACA JUGA  Buntut Kericuhan Aksi Demo, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Resmi di Nonaktifkan Sebagai Anggota DPR-RI Dari Fraksi Partai NasDem

Di tempat yang sama, ketua umum aktivis pembela suara rakyat, Aan Pirang menambahkan dalam orasinya bahwa korupsi itu menggerogoti seni-seni kehidupan bangsa dan bernegara. Jika perilaku ini dibiarkan maka lambat laun akan menghancurkan tatanan Negara.

“Untuk itu di Sumatera Selatan, perkara dugaan indikasi korupsi dapat dilihat dari banyaknya koruptor yang ditetapkan sebagai tersangka dan di penjara, dugaan indikasi korupsi mulai dari adanya kecurangan proses pengerjaan proyek, pengunaan dana desa, penggunaan dana kegiatan olahraga, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta masih banyak lagi modus-modus untuk itu hari ini,” jelas Aa.

Masih kata Aan, kami dari Aktivis Forum Pemuda Garuda Sumsel berjuang mencari perubahan, dan aksi demo damai yang kami laksanakan hari ini serta surat pengaduan yang kami tujukan langsung kepada Kejati Sumsel dan dan Tim Penyidik bahwa dari hasil temuan kami di lapangan atas laporan masyarakat terkait adanya indikasi dugaan KKN.

BACA JUGA  Ketua Bappilu PBB Kota Palembang Yunidarti Minta Semua Caleg Segera Memperbaiki Dokumen Administrasi

Aksi demo yang dilakukan Aktivis FPGS diterima dengan baik oleh Kejati Sumsel melalui Kasi Intel A, Abunawas yang mewakili dari Kasi Penkum, Vany Kurnia Eka Sari.

“Silahkan surat-suratnya masukan ke PTSP dan kami siap bertindak tegas dan juga akan disampaikan ke pimpinan,” ucapnya. (Bunyamin?)

Editor: Ali