Pertemuan Aparat Polda Kepri dan Sindikat TPPO di Warung Kopi, Kepala BP2MI Benny Rhamdani: Penegak Hukum Harus Konsisten Hukum Ikuti Presiden, Bukan Cari Keuntungan

Oknum Perwira Polda Kepri, ngopi bersama Joni yang diduga Tindak Pelaku Perdagangan Orang (TPPO), Foto: RK/HalloPost.com

BATAM, HalloPost.com – Pengaduan masyarakat (Dumas) yang ditolak Propam Polda Kepri dengan alasan tak cukup bukti yang dimiliki Chrisanctus Paschalis Saturnus, Aktifis Perlindungan HAM, terkait oknum perwira Ditreskrimum Polda Kepri dengan sindikat perdagangan orang menjadi bahan pergunjingan pusat terutama Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Istana Negara dan Mabes Polri di Trunojoyo.

Pertemuan antara penegak hukum Ditreskrimum Polda Kepri dengan salah satu sindikat perdagangan manusia JH disalah satu kedai dinilai tidak etis dimana Presiden Jokowi menyatakan perang atas mafia yang dinilai tidak bertanggung jawab.

“Itu kan gak etis dan seakan akan mencari keuntungan dimana harga diri seorang penegak hukum malah asik duduk di warung kopi sama pelaku sindikat perdagangan dan tidak melakukan intruksi Presiden untuk memerangi perdagangan manusia,”ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada awak media saat dihubungi, Senin (20/5/2024) siang.

BACA JUGA  Madrasah Aliyah MA Gelar Acara Perpisahan Siswa Kelas XII Tahun Ajaran 2022-2023

Benny menambahkan, pihaknya meminta kepada awak media, masyarakat yang melihat mendengar bisa merekam serta mendokumentasikan pertemuan siluman agar segera melaporkan ke BP2PMI atau kirim langsung ke Istana Presiden laporan laporan tersebut.

“Saya meminta kepada awak media, masyarakat yang melihat mendengar bisa merekam serta mendokumentasikan pertemuan siluman agar segera melaporkan ke BP2PMI atau kirim langsung ke Istana Presiden laporan laporan tersebut,” tutup Benny.

Sebelumnya, Chrisanctus Paschalis Saturnus, Aktifis Perlindungan HAM, terkait oknum perwira Ditreskrimum Polda Kepri siap melaporkan pertemuan-pertemuan oknum perwira Ditreskrimum Polda Kepri dengan JH salah seorang sindikat perdagangan ke Presiden Jokowi dan Kapolri usai dumas nya disebut tidak memiliki bukti kuat di Propam Polda Kepri.

BACA JUGA  Terkait Wilayah Tugas Direktorat I KPK RI Audiensi dan Silaturahmi Bersama Kapolda Kepri

(RK)

Editor: Ali