Diduga Terlibat Korupsi Pembangunan Gedung Telkom, Sekda Kabupaten Simalungun Sebaiknya Dicopot

Gedung Balai Merah Putih milik PT Telkom Indonesia yang kini diusut Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

PEMATANG SIANTAR, HalloPost.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun Esron Sinaga terseret kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Balai Merah Putih milik PT Telkom Indonesia yang kini diusut Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Dia diduga ikut bermain terutama soal izin pembangunan yang menelan dana Rp 51,9 miliar. Kala itu Esron menjadi Kepala Badan Perizinan (PIT) Pematangsiantar.

Muncul desakan agar Esron yang kini menjadi Sekda Kabupaten Simalungun dicopot demi memudahkan yang bersangkutan menjalani proses hukum. Erson, bahkan sudah menjalani pemeriksaan di kejaksaan Negeri Pematang Siantar.

Desakan datang dari Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi), dan Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidasesi).

Ketua Umum Jam Wiserdo Saragih Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), Jan Wiserdo Saragih (Kiri) dan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Simalungun, Esron Sinaga (Kanan)

Ketua Umum KNPSI, Jan Wiserdo Saragih dalam keterangan pers tertulis pada Jumat, 1 Maret 2024, menyebut pihaknya sudah menyampaikan desakan pencopotan itu secara resmi ke Mendagri, Gubernur Sumut dan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan. “Surat tertanggal 27 Februari 2024,” katanya.

BACA JUGA  Jadilah Prajurit Setia Waspada

Disebutnya, saat ini Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sedang melakukan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Balai Merah Putih milik PT. Telkom Indonesia yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 51,9 miliar dengan surat perjanjian nomor : 151/HK.810/GSD.000/2017.

Kejaksaan sedang melakukan penyelidikan dan telah memeriksa saksi-saksi yang diduga terlibat dan berhubungan dengan perkara dugaan korupsi, khususnya atas penertiban izin.

“Kejaksaan Negeri Pematangsiantar telah memeriksa saksi Esron Sinaga, saat itu tahun 2016 dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Izin Terpadu,” kata Wiserdo.

Dikatakannya, berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar bahwa sedang dilakukan penyelidikan atas dugaan korupsi penerbitan izin yang menghabiskan biaya Rp 1,1 miliar, namun yang disetorkan ke kas negara sejumlah Rp 47 juta.

BACA JUGA  Respons Cepat Polisi, Dua Terduga Pencopet Diamankan saat CFD di Bundaran HI

Berkaitan itu pula, pada Kamis, 29 Februari 2024 Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pematangsiantar.

Menurutnya, Esron Sinaga sebagai penerbit izin saat itu diduga turut terlibat atau mengetahui terjadinya dugaan korupsi yang tengah diproses Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tersebut.

Akan dibutuhkan keterangan oleh penyidik dan telah pernah diperiksa oleh kejaksaan.

“Berdasarkan hal tersebut, sambung dia, untuk tidak terganggunya proses birokrasi di Pemkab Simalungun, dan agar Esron Sinaga dapat lebih fokus mengurus dan mengikuti proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, kami meminta agar Esron Sinaga diberhentikan atau digantikan sementara,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), pada Jumat sore, Erson Sinaga tidak memberikan respons atas pertanyaan seputar dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut. (S.Hadi Purba)

BACA JUGA  Setahun Lebih, Supplier Barang Semenisasi di Batam Tak Kunjung Dibayar Ketua Pokmas

Editor : Ali