LSM KPK Nusantara Datangi Kejati Sumsel, Ini Permasalahannya

Perwakilan LSM KPK Nusantara saat menyerahkan berkas di kantor gedung Kejati Sumsel, pada Selasa (03/10/2023). (Foto: Bunyamin)

PALEMBANG, HalloPost.com – Puluhan masa dari Lembaga Swadaya Masyarakat KPK Nusantara mendatangi kantor gedung halaman Kejati Sumsel untuk melakukan aksi demo damai terkait Perjalanan Dinas DPRD Sumsel tahun 2020-2021 pada saat Pandemi Covid 19 yang menggunakan dana anggaran sebesar Rp. 94 Milyar, pada Selasa (03/10/2023).

Koordinator Aksi, Dasri ketika melakukan orasinya menjelaskan bahwasanya patut diduga Perjalanan Dinas DPRD Sumsel tahun 2020-2021 pada saat Pandemi Covid 19 yang menggunakan dana anggaran sebesar Rp. 94 Milyar terindikasi korupsi. Untuk itulah KPK Nusantara meminta kejelasan dari pihak DPRD Sumsel agar menjelaskan perihal kegiatan Perjalanan dinas DPRD provinsi Sumatra Selatan.

Mukri AS yang juga salah satu Koordinator Aksi demo turut menyampaikan orasinya, menjelaskan bahwa perjalanan Dinas DPRD provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), tentunya persoalan ini menjadi tolak ukur dan aspirasi kita untuk mencintai negara Indonesia dari korupsi dan KKN.

Puluhan masa dari LSM KPK Nusantara saat mendatangi kantor gedung Kejati Sumsel, pada Selasa (03/10/2023). (Foto: Bunyamin).

Dalam hal ini KPK Nusantara meminta kejelasan dari ketua umum DPRD provinsi Sumatra Selatan, menjelaskan tentang pembatasan berpergian keluar negeri dalam situasi pandemi Covid 19.

BACA JUGA  Penemuan Mayat Tanpa Identitas Hanyut di Kali Gemparkan Warga Setiabudi

Ini merupakan realitas yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia dimana semua kegiatan ASN dibatasi.

Yang menjadi catatan kita di tahun 2020-2021 adanya perjalanan dinas DPRD Sumsel yang menggunakan anggaran 94 Milyar dan temuan ini menjadi catatan tersendiri yang melabrak surat Edaran Menpan RB.

“Lewat aksi demo ini harus dibuka secara terang benderang agar perilaku dugaan korupsi di tanah Sriwijaya yang kami cinta ini harus diusut tuntas dan berharap juga ada pengembalian keuangan Negara,” ujar Mukri.

Kemudian Dodo Arman selaku ketua umum KPK Nusantara dalam aksi demonya turut menyampaikan aspirasinya dengan mengatakan kita meminta penjelasan terkait Perjalanan Dinas DPRD Sumsel tahun 2020-2021 pada saat Pandemi Covid 19 yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 94 Milyar yang diduga melanggar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2020.

Pada prinsipnya kami meminta kejelasan-jelasnya dari Anggota DPRD provinsi Sumatra Selatan untuk beraudiensi dengan kami agar menjelaskan kepada kami apa yang disampaikan ini, minimal ada perwakilan anggota DPRD provinsi Sumatra Selatan mempunyai kapasitas untuk menjelaskan kepada kami.

BACA JUGA  Akhirnya SH dan BH Ditetapkan Tersangka Atas Dugaan Kasus Penganiayaan

“Kemana anggota DPRD provinsi Sumatra Selatan bepergian karena semua bandara tutup akibat Pandemi Covid 19. Kami mempertanyakan kemana uang itu dipergunakan karena anggaran bepergian tersebut sungguh sangat fantastis. Kami mempunyai data, ini pemborosan, lantas kemana anggaran semua itu. Kami datang kesini meminta penjelasan pihak Kejati Sumsel dan tolong hargai kami,” tegas dodo.

Kepada awak media Dodo Arman menjelaskan bahwa pihaknya meminta tegas dan jangan pandang bulu Kejati Sumsel terkait adanya Perjalanan Dinas anggota DPRD provinsi Sumatra Selatan disaat Pandemi Covid 19 yang menggunakan anggaran sebesar 94 Milyar Rupiah.

“Dalam hal ini KPK Nusantara meminta jelas-jelasnya kepada pihak perwakilan DPRD Sumsel harus menemui kami karena kami butuh penjelasan terkait dana anggaran penggunakan uang negara pada perjalanan dinas anggota DPRD provinsi Sumatra Selatan,” jelasnya.

BACA JUGA  Dinding Turap Taman Margasatwa Ragunan Roboh Akibat Curah Hujan Tinggi

Disaat dikonfirmasi awak media ketua umum DPRD provinsi Sumatra Selatan baik dari WA maupun langsung tatap muka selalu menghindar alasan ada diluar kota dan sibuk dengan pekerjaannya,sedangkan beliau ini akan maju lagi mencalonkan sebagai Anggota Dewan lagi.

Dari pihak Kejati Sumsel yang diwakili kasi E Adi Mulawarman sesaat menjumpai massa aksi demo menyambut dengan baik

“Berkas laporan yang masuk ke PTSP akan kami tindak lanjuti dengan secepatnya dan disampaikan dengan pimpinan kami,” tandasnya.

BUNYAMIN