BP Batam Tidak Terima Perpanjangan UWTO PT Pipa Mas Putih dan Mengalihkan ke Pengembang Lain

Penetapan Lokasi milik PT Pipa Mas Putih, 23 Agustus 1990, (foto: Dokumentasi PMP)

BATAM, HalloPost.com – Lahan yang sebelumnya di kelola oleh Management PT Pipa Mas Putih yang akan habis masa Hak Guna Bangunan (HGB) belum bisa di sambung kembali.

Bahkan menurut Management PT Pipa Mas Putih, lahan tersebut telah dialihkan ke pihak pengembang lainnya.

Hal itu dijelaskan oleh Tohap Sirait, Manager PT Pipa Mas Putih kepada awak media usai melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 78 di halaman Mes Karyawan PT Pipa Mas Putih, Jalan Bunga Raya No. 142, Baloi Persero (Belakang Polsek Lubuk Baja), Kota Batam, Kamis (17/8/2023), pagi.

“Lahan yang sebelumnya kita miliki peruntukkannya tempat itu adalah mes karyawan, namun saat itu perusahaan fokus pada peningkatan industry dengan harapan bisa menyerap lapangan kerja bagi pendatang ke Kota Batam,” jelas Tohap.

PT Pipa Mas Putih melakukan audiensi dengan Kabid Evaluasi BP Batam, Gaung pada tanggal 12 Oktober 2022, (foto: Dokumentasi PMP)

Dia sangat menyangkan sikap BP Batam yang terlalu cepat mengambil langkah, dengan mengalihkan lahan yang dikelola PT Pipa Mas Putih sebagai mes karyawan kepada pihak perusahaan lain tanpa memberikan toleransi dan pertimbangan yang matang.

Menurut Tohap, perusahaan yang telah 39 tahun berkontribusi di Batam itu telah berhasil menciptakan lapangan kerja pada anak-anak bangsa, dan saat ini BP Batam terkesan tidak memberikan peluang baginya, dan diduga kuat ada kesengajaan untuk mengalihkan lahan mes karyawan itu kepada pihak lain karena persaingan bisnis.

Selanjutnya, Tohap juga menyampaikan bahwa saat ini permasalahan lahan tersebut telah bermuara di Kantor PTUN Tanjungpinang yang saat ini proses sidang telah berjalan.

Pihak manajemen perusahaan sangat berharap adanya pengembalian lahan tersebut, karena sebagian diatas lahan sudah dibangun mes karyawan.

“Sejak datangnya surat pemberitahuan dari BP Batam yang dikirim melalui email PT Pipa Mas Putih, saat itu sebenarnya kita sudah melakukan pembangunan, namun tidak kita beritahu kepada pihak BP Batam,” sambungnya lagi.

Terkait permasalah lahan yang dialami perusahaan PT Pipa Mas Putih, pihaknya juga sudah berupaya semaksimal mungkin agar pihak BP Batam tidak mengalihkan lahan tersebut kepada pihak perusahaan lain.

Dalam kesempatan itu, Tohap juga menjelaskan kronologis yang sudah terkonsep dalam file kepada awak media terkait lahan HGB 160 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa HGB 160 Soli Deo Gloria Jalan Bunga Raya No. 142, Baloi Persero (Belakang Polsek Lubuk Baja):

1. Penetapan Lahan HGB 160, 161 & 162, yang dipermasalahkan adalah HGB 160, sementara HGB 161 & 162 PT Pipa Mas Putih telah melakukan pembayaran perpanjangan HGB namun sempat tertunda di kantor Otorita Batam (BP Batam) dengan berbagai alasan pada akhirnya saat itu, Direksi PT Pipa Mas Putih bermohon lewat bantuan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, maka proses perpanjangan dapat terealisasi. Sementara HGB 160 dipermasalahkan. (Lampiran 1).

BACA JUGA  UMKM Meranti Bertahan di Tengah Perlambatan Ekonomi dan Ketimpangan Sektor Produktif

2. PT PIPA MAS PUTIH melakukan Pengajuan perpanjangan hak atas lahan pada tanggal 14 Agustus 2019. (Lampiran 2).

3. BP Batam menerbitkan surat Penolakan Atas Perpanjangan Hak Tanah pada tanggal 19 Desember 2020 dan 27 Agustus 2020. (Lampiran 3. Lampiran 4).

4. PT. PIPA MAS PUTIH Melakukan Audiensi dengan Kasubdit Pengadaan dan Pengalokasian Lahan (Bapak Deny Tondano) pada bulan Oktober 2020 perihal perpanjangan lahan HGB 160, beliau menyarankan untuk melakukan pembangunan rumah karyawan untuk memenuhi asas pemanfaatan lahan yang diberikan.

5. BP Batam menerbitkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan pada tanggal 5 November 2020. (Lampiran 5).

6. PT. PIPA MAS PUTIH membuat proposal pembangunan perumahan untuk karyawan pada tanggal 7 Juli 2021, telah selesai dilakukan pembanguan pada bulan November 2021, dan telah disampaikan ke Bapak Deny Tondano. (Lampiran 6. Lampiran 7).

7. Surat Permohonan PT Nagoya Maju Bersama diajukan 27 Juli 2022, sekitar 7 bulan setelah pembangunan selesai dilakukan oleh PT PIPA MAS PUTIH. Dimana permohonan PT Nagoya Maju Bersama tersebut disetujui pada 29 Agustus 2022 dengan Keputusan Kepala BP Batam dimana tanggal penetapan lokasi adalah 26 Agustus 2022. (Lampiran 8).

serta PT. Nagoya Maju Bersama mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. PIPA MAS pada tanggal 06 September 2022. (Lampiran 9).

8. PT. PIPA MAS PUTIH Membuat Surat perihal: Surat Keberatan ke Kepala BP Batam dan Direktur Pengelolaan Lahan pada tangga 9 September 2022. Nomor surat (No.0286/PMP/02.- PM/IX/2022). (Lampiran 10).

9. PT. PIPA MAS PUTIH Membuat Surat perihal : Pemberitahuan Penyerobotan ke Kepala BP Batam dan Direktur Pengelolaan Lahan pada tanggal 15 September 2022. Nomor surat ( No.0296/PMP/02.-SEC/IX/2022 ). (Lampiran 11).

10. PT. PIPA MAS PUTIH Membuat Surat perihal: Permohonan Audiensi ke Kepala BP Batam dan Direktur Pengelolaan Lahan pada tanggal 29 September 2022. Nomor surat ( No.0316/PMP/02.- SEC/IX/2022 ). (Lampiran 12).

11. Pada tanggal 06 Oktober 2022, BP Batam menerbitkan surat jawaban atas surat keberatan yang di ajukan oleh sebelumnya. (Lampiran 13).

12. PT Pipa Mas Putih melakukan audiensi dengan Kabid Evaluasi Pak Gaung pada tanggal 12 Oktober 2022, beliau menyarankan untuk menerbitkan surat balasan. (Lampiran 14).

BACA JUGA  Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja Kering

13. PT. PIPA MAS PUTIH membuat surat balasan ke Kepala BP Batam dan Direktur Pengelolaan Lahan pada tanggal 13 Oktober 2022. Nomor surat (No.0337/PMP/02.-SEC/X/2022). (Lampiran 15).

14. PT PIPA MAS PUTIH melakukan audiensi dengan Ilham Eka, Direktur Pengelolaan Lahan dan Deputi 3 Sudirman Saad pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan hasil audiensi mengenai Lahan HGB 160 hanya dapat diputuskan/diselesaikan oleh Ketua BP Batam (Bapak Rudi). (Lampiran 17).

15. PT. PIPA MAS PUTIH membuat surat perihal: Keterangan HGB 160 ke BPN Kota Batam pada tanggal 8 November 2022. (Lampiran 18).

16. PT Pipa Mas Putih Melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 pada tanggal 29 Maret 2023 (sedangkan Lahan telah diberikan ke pihak PT Nagoya Maju Jaya). (Lampiran 19).

17. Pada tanggal 26 Juni 2023 PT. PIPA MAS PUTIH menerima Surat Peringatan I dari TIM TERPADU untuk melakukan pengosongan lokasi. (Lampiran 20).

18. PT. PIPA MAS PUTIH membuat Surat Balasan atas Surat Peringatan I kepada TIM TERPADU pada tanggal 28 Juni 2023. (Lampiran 21).

19. Pada tanggal 03 Juli 2023 PT. PIPA MAS PUTIH menerima Surat Peringatan II dari TIM TERPADU untuk melakukan pengosongan lokasi. (Lampiran 22).

20. PT. PIPA MAS PUTIH membuat Surat Keberatan atas Penertiban kepada Direktur Pelayanan Terpadu pada tanggal 7 Juli 2023. (Lampiran 23).

21. PT. PIPA MAS PUTIH membuat Surat Balasan atas Surat Peringatan II kepada TIM TERPADU pada tanggal 10 Juli 2023. (Lampiran 24).

22. PT. PIPA MAS PUTIH menerima Surat Peringatan III 20 Juli 2023.

23. Sidang Pertama mengenai HGB 160 dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2023.

Selanjutnya, Tohap menjelaskan ada satu permasalah HGB 160 tersebut, dulu permohonannya ke pihak Otorita untuk perumahan karyawan, tetapi pihak PT Pipa Mas Putih tidak melakukan ini.

“Kenapa tidak melakukan itu, alasannya ada, dahulu ini tempat singgah dan tempat nongkrongnya Pak BJ Habibie masih Ketua Otorita, dan mereka punya ide, “Pak ini kita buat lapangan golf lah”, makanya itu alasannya maka jadi lapangan golfnya sebenarnya ini untuk mereka ngobrol-ngobrol,” sebut Tohap.

Tapi, sambung Tohap, ini pak untuk rumah karyawan, udah cari aja tempat yang lain, makanya dulu dibeli lah di lokasi Persero untuk rumah karyawan, termasuk saya juga dulu dikasi rumah di Baloi Persero, ada 5 rumah dulu disana.

“Itulah alasannya pihak BP Batam menyalahkan, kenapa tidak dibangun untuk perumahan karyawan, dalam hal itu kita tidak mau kalah juga, kita masukan proposal itu di tahun 2019, supaya permohonan kita disetujui, bukti bangun itu ada di ujung sana kita bangun. Kita berdiskusi dengan Pak Denny Tondano, seiring berjalan beliau kan mutasi jabatan, jadi berkas kami ini tidak sampai ke Atas,” ucapnya.

BACA JUGA  Gaya Komunikasi Dinilai Arogan, Amsakar dan Li Claudia Diminta untuk Mundur

Selanjutnya, kata Tohap, Pihaknya bertemu juga dengan dengan Pak Gaung, beliau menyarankan jika permasalahannya di Direktur lahan, dan sudah bertemu Direktur lahan Pak Ilham, dan disarankan ke Deputi lll, Sudirman Saat, setelah ketemu solusinya harus bicara ke Ketua BP Batam, yaitu Pak Rudi.

“Sudah kita buat juga permohonan, tidak ada respon, terakhir kita dapat informasi dari pihak BP Batam bahwa bisa ketemu Pak Rudi di rapat DPR-RI di Jakarta, dan ditemui dengan pimpinan saya langsung, alasan beliau (Ketua BP Batam/ Muhammad Rudi) ya gugat aja secara pengadilan atau pipa mas kita kasi penggantinya di Nongsa. Tetapi pimpinan saya tidak menyetujui, beliau tetap ingin lahan ini,” ucap Tohap.

Permasalahan ini telah digugat pihak PT Pipa Mas Putih di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, dan sudah digelar 2 kali persidangan.

“Ketiga kalinya akan digelar dalam waktu dekat ini, dan Langsung survei lokasi oleh PTUN, harapannya PTUN membatalkan dan mengenalkan lahan ini ke Pipa Mas,” pinta Tohap.

Tohap Sirait berharap agar lahan tersebut dikembalikan kepada Pipa Mas Putih karena lokasi tersebut bekas peninggalan para leluhur yang sudah berjasa dalam pembangunan kota Batam dan Negeri ini.

“Harapan kita kepada BP Batam dan pihak PTUN Tanjungpinang agar mempertimbangkan kembali pencabutan lahan PT. Pipa Mas Putih, karena perusahaan kami sangat membutuhkan lahan tersebut sebagai tempat perumahan/mes karyawan, apalagi saat ini sebagian besar dari lahan tersebut sudah terbangun dan dihuni oleh para karyawan,” tutupnya.

Hingga berita ini publikasi, HalloPost.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak BP Batam.

Ali Saragih