Webinar Memperkuat Perlindungan Pekerja yang di- PHK Melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJAMSOSTEK

Webinar Memperkuat Perlindungan Pekerja yang di- PHK Melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJAMSOSTEK
Webinar Memperkuat Perlindungan Pekerja yang di- PHK Melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJAMSOSTEK

JAKARTA, hallopost.com – Sektor ekonomi dan ketenagakerjaan mengalami lumpuh total efek Pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang terpaksa ‘gulung tikar’ karena mandek dan tak bisa produksi secara maksimal. Akibatnya pengurangan karyawan tak dapat dihindari sehingga terjadilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

Yang sangat menyedihkan adalah, PHK juga menyentuh pekerja yang terdaftar kepesertannya di BPJAMSOSTEK. Lalu bagaimana nasib pekerja tersebut, apakah negara akan menjamin kesejahteraan pekerja atau buruh yang selama ini hidupnya bergantung kepada pekerjaannya tersebut. Jika mereka di PHK dari mana mereka harus memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ?

Ketua Umum Forum Nasional Santri Indonesia (FNSI), Abu Molka Nashira dalam keterangan release-Nya kepada media, Jum’at (26/11/2021) mengatakan bahwa BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan segala upaya untuk menjamin kesejahteraan pekerja yang mengalami nasib PHK.

Dengan program JKP, BPJAMSOSTEK memastikan bahwa jaminan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut setidaknya membuat hidup mereka (pekerja) lebih tenang selama di PHK.

“Jadi kehadiran program JKP BPJAMSOSTEK sangat besar dampak positif dan manfaatnya bagi pekerja korban PHK perusahaan. Oleh karena, sebagai program jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja, kehadiran program tersebut merupakan ketentuan pemeritah, karena program JKP tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” kata Abu Molka Nashira dalam keterangan release-Nya kepada media Jum’at (26/11/2021).

BACA JUGA  Sekretaris MA Lantik Eselon lll, lV dan Pejabat Pungsional

Lebih lanjut, Abu Molka menjelaskan bahwa aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun manfaat program JKP antara lain akan diberikan dalam tiga bentuk, mulai dari uang tunai paling banyak enam bulan, yang diberikan setiap bulan pertama. Uang tunai yang diberikan tersebut terbagi atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa JKP ini amanah Undang-Undang, karena itu manfaatnya bagi pekerja yang di PHK banyak sekali dengan rincian tersebut,” urainya

Tak hanya itu, Molka menjelaskan bahwa manfaat lain yang diperoleh pekerja adalah, seluruh peserta JKP juga mendapatkan manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi dan bimbingan jabatan oleh petugas antarkerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Selan itu, terdapat pula manfaat berupa pelatihan kerja. Manfaat ini diberikan secara online maupun offline melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah terverifikasi oleh sistem informasi ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Kunker ke DIY dan Jateng, Presiden Akan Tinjau Vaksinasi Massal

“Selain manfaat yang disebutkan tadi, ternyata seluruh pekerja dapat manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi dan bimbingan jabatan, nah kan jelas betul manfaatnya bagi masyarakat program JKP bpjamsostek ini, belum lagi manfaat pelatihan kerja,” ujar Molka

Menurut Molka lanjutnya, manfaat perlindungan sosial program JKP bpjamsostek bisa diambil bila peserta sudah menyelesaikan iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan di mana iuran 6 dibayar berturut-turut, sebelum terjadi PHK.

“Ada ketentuan yang menjadi syarat JKP, yaitu menyelesaikan iuran dulu secara berturut-turut sebelum terjadi PHK, kan udah dijelaskan berapa bulan disitu,” ucap Molka

Dengan begitu kata Molka, seluruh pekerja dapat mengambil manfaat dari program jaminan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut.

“Kalau udah bayar iuran dan ikut ketentuan, maka semua pekerja berhak mengambil manfaat bpjamsostek,” jelasnya

Karena itulah, dengan program JKP setidaknya dapat menolong dan meringankan beban pekerja yang mengalami PHK akibat dampak pandemi Covid- 19 yang telah menyebabkan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan terdampak secara serius.

BACA JUGA  Presiden Jokowi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

Kenyataan tersebut mendorong Forum Nasional Santri Indonesia (FNSI) menyeleggarakan Webinar dengan mengusung tema “Memperkuat Perlindungan Pekerja yang di- PHK Melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJAMSOSTEK”.

Kegiatan webinar dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, Jam 14.00 WIB s/d Selesai.

Hadir sejumlah pembicara dalam kegiatan webinar ini. Antara lain adalah Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng, PhD, DIC (Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK 2016-2021), Sumirah (Analis Kebijakan Ahli Madya Kemnaker RI), Moch. Eksan (Fungsionaris DPW NasDem dan Anggota DPRD Jatim 2014-2019), Sabilar Rosyad (Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – FSPMI), Kegiatan webinar dipandu moderator, Zainuddin (Peneliti Muda UIN Jakarta).

Tujuan kegiatan webinar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah untuk memberikan informasi sekaligus memastikan seluruh pekerja yang mengalami nasib PHK dapat merasakan dan memanfaatkan jaminan serta perlindungan sosial BPJAMSOSTEK.

Maksud kegiatan webinar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah untuk mengajak seluruh pekerja formal maupun non formal merasakan manfaat dari program tersebut sebagai jaminan dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja yang mengalami nasib PHK dari perusahaan. (*)

Hallopostdotcom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eeeh, mau copy paste ya?