Kantor Hukum Rafa and Partners Desak Pinjol Bodong di Bumi Hanguskan

  • Bagikan
Pengacara Muda Rahmat Abdullah, S.H., Ia Saat Wawancarai dikantornya (Foto: Rahmad Abdulalh)

JAKARTA, hallopost.com – Kepolisian bersama instansi terkait akhir-akhir ini gencar lakukan penangkapan terhadap pelayanan hutang piutang yang dikelola secara ilegal, sebagaimana pinjol harus berbadan hukum, serta ada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 151 lembaga pinjol ilegal. Sedangkan daftar pinjol yang legal berjumlah 106 instansi.

Indikator tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia banyak yang menjadi korban intimidasi akibat ketidakmampuan membayar utang.

Peristiwa pinjol ilegal menyita perhatian pengacara muda Rahmat Abdullah, S.H., Ia mengatakan, profesionalisme aparat penegak hukum harus diapresiasi karena membantu masyarakat termasuk korban pinjol ilegal.

Langkah-langkah strategis tersebut paling tidak mampu memutus mata rantai intimidasi instansi pinjol ilegal.

BACA JUGA  Presiden Ungkap Tiga Strategi Besar Ekonomi, Ini Penjelasanya

Menurut CEO Law Firm Rafa and Partners, setiap instansi yang mengelola pelayanan pinjaman uang kepada debitur baik secara offline maupun online (finacial technology) harus memiliki legalitas yang jelas. Bahkan, harus dalam pengawasan OJK.

“Pinjol ilegal ini memiliki dua kluster hukum. Pertama, dalam hukum perdata pinjol ilegal ini tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) karena ketiadaan objektivitas-subjektivitas antara pihak pertama (kreditur) dengan pihak kedua (peminjam/debitur) mengabaikan hukum perjanjian/kontrak sebagaimana Pasal 13 KUH-Perdata,” beber Rahmat pada, Senin, (1/11/2021).

Dalam konteks ini, Rahmat menilai bahwa masalah hukum yang melibatkan korban dengan instansi pinjol ilegal tidak bisa diperkarakan atau ditempuh ke jalur hukum (litigasi) karena ketidakpastian hukum (perjanjian/kontrak) yang secara substantif merugikan peminjam.

BACA JUGA  Instruksi Terbaru Kapolri Usut Tuntas Mafia Tanah

“Kedua, dalam hukum pidana, tindakan intimidatif tersebut menakut-nakuti korban sehingga memicu adanya suatu unsur ancaman. Bahkan, pemerasan jika debitur tidak mampu membayar, tindakan ini menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat,” tambahnya.

Alumni UIN Jakarta, itu cukup lantang membela hak-hak korban pinjol ilegal agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap tegas kepada aparat penegak hukum, dan instansi terkait supaya digarap tuntas masalah ini sampai ke akar-akarnya.

“Saya sebagai pengacara sangat prihatin melihat korban yang telah diintimidasi. Bila perlu, jika saya diminta oleh aparat penegak hukum untuk membantu persoalan hukum yang menimpa masyarakat tentu sangat siap. Karena tugas profesi pengacara adalah membantu masyarakat pencari keadilan,” ujar Rahmat saat ditanya wartawan di Kantornya.

BACA JUGA  Bareskrim Polri Minta Jajarannya Tak Segan Hukum Mati Pengedar Narkoba

Ia berharap kepada pemerintah, kepada hal aparat penegak hukum, OJK, Kementerian Kominfo, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, dan lembaga negara terkait agar menggelar sosialisasi tentang pinjaman online legal dan ilegal, sehingga masyarakat cakap mana yang sah dan mana yang tidak.

“Insiden penangkapan sejumlah instansi pinjol ilegal tentu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah terutama masyarakat (korban) agar lebih waspada,” ujar Pengacara Muda asal Sulawesi Selatan di kantornya. ***

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *