LINGGA, HalloPost.com – Pasca aksi dan penyerahan dokumen dugaan korupsi pejabat Kabupaten Lingga dan dugaan pembabatan hutan yang semrawutan oleh PT CSA dan PT SPP oleh aktivis Kabupaten Lingga, Zuhardi dan Yusri Mandala kepada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/11/2026), tampaknya menjadi momentum yang memunculkan respons dari lembaga legislatif daerah.
Aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan, sekaligus sehari menjelang hari jadi Kabupaten Lingga ke-23 tahun tersebut, bukan sekadar penyampaian aspirasi. Yusri secara langsung menyerahkan salinan data dugaan korupsi kepada Uding Jaharudin, Kasatgas Korsup KPK Wilayah I/I.2, di kantor Barenlitbang Kabupaten Lingga, setelah berlangsungnya rapat koordinasi tata kelola pemerintahan.
Penyerahan dokumen itu disaksikan sejumlah anggota DPRD dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang pada saat itu sebagian belum meningkatkan lokasi acara.
Dalam kesempatan tersebut, Mandala meminta KPK menelaah berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di Kabupaten Lingga. Ia berharap persoalan yang disebutnya telah berlangsung turun-temurun tidak terus menjadi beban pembangunan dan masyarakat.
Selain itu, Zuhardi yang dikenal dengan panggilan Juai sempat berteriak keras aspirasinya tidak pernah didengar dan tidak pernah dianggap. “Kepada KPK tolong sampaikan ini kami sudah lelah menyampaikan ini, di forum ini kami berharap dapat didengarkan KPK. Tolong, lingga sudah rusak, banyak lahan-lahan warga jadi korban, koruptor merajalela,” teriak Juai.
Perwakilan KPK, Uding Jaharudin, mengapresiasi kepedulian serta keberanian aktivis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, ia menegaskan bahwa setiap laporan akan dipelajari terlebih dahulu untuk memastikan apakah substansinya masuk dalam kewenangan KPK.
Jika ditemukan unsur korupsi yang menjadi kewenangan lembaga antirasuah tersebut, penanganan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Apabila berada di luar kewenangan KPK, koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dapat menjadi langkah berikutnya.
“Ketika memang sudah jelas terdapat unsur korupsi, KPK bisa masuk sesuai kewenangannya. Namun, apabila penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya, KPK dapat berkoordinasi dengan APH terkait,” ucap Uding.
Namun, setelah aksi penyerahan dokumen tersebut, persoalan lain justru mengemuka, yakni bagaimana fungsi DPRD Kabupaten Lingga dalam mengawal aspirasi dan menjalankan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Dengan desakan warga dan aktivis, DPRD Kabupaten Lingga gerak cepat (Gercep) agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan selisih tiga hari dari aksi aktivis tersebut. Undangan dari DPRD kabupaten lingga merupakan Rapat Denganr pendapat (RDP) terkesan dipaksakan dan janggal serta jauh dari kata RDP yang pelaksanaannya di rumah dinas Bupati atau gedung daerah Daik lingga, pada Jum’at (13/11/2026).
Dimana, RDP yang seharusnya dilaksanakan di dalam gedung DPRD sesuai aturan RDP DPRD Kota dan Kabupaten dalam forum pembahasan resmi yang bertujuan membahas dan mengklarifikasi dengan peserta DPRD dan pihak terkait persoalan serta agenda pokok masalah yang dibahas menghasilkan kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut.
Hal tersebut tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Pasal 129.
Dalam agenda yang disebut-sebut RDP itu, Aktivis Kabupaten Lingga, Yusri Mandala, secara terbuka pertanyakan fungsi lembaga legislatif. Ia menilai ruang penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi yang menjalankan kontrol sosial, belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
Yusri Mandala, yang juga akrab di panggil Baba bahkan mempertanyakan efektivitas kerja anggota DPRD, khususnya Komisi I, II, dan III, dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan.
“Jangan setiap dari aliansi, pemuda, organisasi dan mahasiswa yang hari ini memberi kontrol sosial sebagai masyarakat sering ditolak, saya lihat anggota-anggota DPRD ini tidak ada pungsi pengawasnya, karena tidak dipakai itu baik komisi 1, komisi 2 dan komitmen 3,” kata Baba.
Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi ruang representasi masyarakat, bukan justru membuat aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat kehilangan tempat.
Kritik tersebut tidak berhenti pada lembaga legislatif. Baba juga mengarahkan perhatian kepada Bupati Lingga selaku pemegang kendali pemerintahan daerah.
Ia menilai Bupati harus mampu menggerakkan seluruh OPD agar bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Persoalan masyarakat, menurutnya, tidak seharusnya berlarut-larut apabila koordinasi dan instruksi pemerintahan berjalan efektif.
Baba mempertanyakan lemahnya koordinasi kepala daerah dengan jajaran perangkat pemerintahan. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat roda pemerintahan tidak berjalan optimal.
Di tengah kritik tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lingga memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak pernah memposisikan diri sebagai musuh masyarakat dan tetap membuka ruang bagi kritik maupun aspirasi.
Namun, Ketua DPRD, Maya Sari meminta agar setiap persoalan yang disampaikan kepada lembaga legislatif disertai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Atas pertanyaan dan kritikan kepada DPRD yang disampaikan, kami dari DPRD pada intinya tidak pernah anti dari kritik apa yang jadi permasalahan,” jawab Maya.
Ia juga menegaskan DPRD siap menerima masukan, baik melalui forum resmi maupun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap kritik yang diarahkan kepada lembaga legislatif. Ketua DPRD menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadikan DPRD dianggap berseberangan dengan masyarakat.
Meski demikian, keterbukaan menerima kritik tentu perlu dibuktikan melalui tindak lanjut dan hasil kerja nyata.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah respons DPRD setelah aksi Yusri Mandala tersebut akan berlanjut menjadi evaluasi terhadap fungsi pengawasan, atau hanya berhenti pada pernyataan terbuka menerima kritik?
Terlebih, penyerahan dokumen dugaan korupsi kepada perwakilan KPK berlangsung di hadapan sejumlah anggota DPRD dan pejabat OPD. Artinya, persoalan yang disampaikan aktivis tersebut telah menjadi bagian dari ruang diskusi publik dan pemerintahan daerah.
Momentum menjelang Harlah Kabupaten Lingga ke-23 semestinya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan, bukan sekadar memperingati pertambahan usia daerah.
Publik membutuhkan DPRD yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, serta kepala daerah yang mampu memastikan seluruh OPD bekerja menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sebab, keberanian aktivis menyerahkan dokumen dugaan korupsi kepada KPK merupakan salah satu bentuk kontrol sosial. Sementara itu, tanggung jawab DPRD dan pemerintah daerah adalah memastikan setiap kritik dan aspirasi tidak berhenti sebagai bahan pembicaraan.
Jika aktivis sudah membawa persoalan daerah hingga ke hadapan KPK, kini publik menunggu sejauh mana DPRD dan pemerintah Kabupaten Lingga berani melakukan pembenahan dari dalam.














