LINGGA, HalloPost.com – Menjelang satu hari peringatan Hari Jadi (Harlah) Kabupaten Lingga ke-23 tahun, sejumlah aktivis Kabupaten Lingga memberikan kado ulang tahun yang disebut sebagai kado terindah kepada berbagai pejabat daerah. Namun, kado tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, melainkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Momen penyerahan itu dilakukan usai rapat Koordinasi Pendalaman Perbaikan Tata Kelola Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kabupaten Lingga. Dokumen tersebut diterima secara terbuka oleh perwakilan KPK, Uding Jaharudin, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) atau Korsupgah Wilayah I (atau Wilayah I.2).
Penyerahan itu turut disaksikan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lingga, perangkat organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak lainnya yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Kado yang diserahkan berupa dokumen yang disebut-sebut berisi salinan data dugaan korupsi sejumlah pejabat di Kabupaten Lingga. Berkas tersebut diklaim telah dikumpulkan oleh para aktivis sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar lembaga antirasuah melakukan penelusuran terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah tersebut.
Yusri Mandala, salah satu aktivis yang selama ini aktif menyuarakan kepentingan masyarakat Kabupaten Lingga, mengatakan penyerahan dokumen secara langsung kepada KPK merupakan kesempatan yang tepat, mengingat kehadiran lembaga tersebut di Kabupaten Lingga.
“Kami menyerahkan secara langsung berkas salinan data korupsi kepada KPK yang hadir pada hari ini di Lingga. Ini merupakan momen tepat untuk menyerahkan data salinan tersebut secara langsung,” ucap Mandala usai penyerahan berkas salinan tersebut kepada HalloPost.
Menurutnya, dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi KPK untuk menelusuri berbagai persoalan yang selama ini dinilai belum terselesaikan di Kabupaten Lingga. Ia berharap persoalan dugaan korupsi yang disebutnya telah berlangsung secara turun-temurun dapat diusut secara menyeluruh.

“Semoga KPK bisa mengusut tuntas persoalan yang turun temurun sampai saat ini di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga merupakan daerah terisolir tentunya daerah yang tertinggal daripada kabupaten kota yang lainnya. Untuk mengejar ketertinggalan daripada kabupaten kota yang lainnya di provinsi Kepulauan Riau ini, bukan lagi harus berjalan, berlari pun tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan itu,” katanya.
Mandala juga melontarkan kritik keras terhadap kondisi pembangunan Kabupaten Lingga. Ia menilai besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah digelontorkan selama bertahun-tahun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kondisi pembangunan di sejumlah wilayah.
“Hari ini sudah berapa puluhan triliun APBD kita habis namun daerah-daerah seperti kandang babi,” tambahnya lagi.
Ia kemudian mengaitkan kehadiran KPK dengan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, termasuk dugaan korupsi dan persoalan lainnya. Menurutnya, kondisi ketertinggalan Kabupaten Lingga menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk meminta perhatian serius dari lembaga antirasuah tersebut.
“Di tengah dibukanya ruang oleh KPK hari ini untuk kita menyampaikan yang terjadi di Kabupaten Lingga, seperti korupsi dan lain sebagainya artinya apa?, artinya KPK pun sudah resah dalam penilaian kami hari ini terhadap ketertinggalan di daerah ini,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut, Mandala mempertanyakan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan membangun kemandirian daerah. Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi serta pemangkasan anggaran yang dinilai tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sampai kapan mau bergantung sama pusat jangan hari ini alasannya efisiensi pemangkasan anggaran dan lain sebagainya, artinya daerah tidak mampu berdiri sendiri yang maksud daripada tujuan pusat itu memberi anggaran agar kesejahteraan masyarakat itu meningkat tapi hari ini yang terjadi semakin terpuruk.”
Mandala juga menilai sektor perikanan masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Lingga. Menurutnya, keberadaan nelayan yang mampu menghasilkan pendapatan dari aktivitas melaut menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat di tengah kondisi pembangunan daerah yang dinilainya belum menunjukkan hasil optimal.
“Untung aja hari ini nelayan yang tidak bergantungan pada APBD masih ada nelayan yang mempunyai hasil yang baik. Ketika hari ini tidak ada hasil nelayan, nah bagaimana APBD yang dikelola mereka hari ini yang tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikritik,”
Ia kemudian menegaskan pentingnya ruang kontrol sosial bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Jika kita selaku masyarakat tidak bisa diberikan kontrol sosial, artinya apa?, artinya demokrasi itu mati. Makanya tadi kita sedikit melepas aspirasi kita sebagai masyarakat langsung temui KPK agar bisa mengusut tuntas,” tutupnya.
Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada aksi aktivis senior Kabupaten Lingga yang akrab disapa Bang Juai. Sebelum penyerahan salinan dokumen kepada KPK, Juai sempat menyampaikan protes secara terbuka dengan berteriak sekaligus membentangkan sebuah banner berukuran sekitar satu meter.
Banner tersebut memuat sejumlah tulisan bernada kritik, yakni “STOP MEMISKINKAN RAKYAT! STOP PEMBODOHAN RAKYAT! STOP JUAL BELI LAHAN HUTAN! STOP MERAMPAS HAK RAKYAT!”
Selain tulisan tersebut, banner itu juga menampilkan gambar simbol ilustrasi kritik terhadap oligarki dan kapitalisme, khususnya praktik perampasan hak rakyat atas tanah.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi Juai terkait persoalan lingkungan, dugaan kerusakan hutan, serta persoalan lahan masyarakat yang menurutnya hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
Dengan suara lantang, Juai meminta KPK memberikan perhatian terhadap kondisi Kabupaten Lingga. Ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan warga telah berulang kali disuarakan, namun dinilainya belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Kepada KPK tolong selamatkan lingga, kepada KPK hutan dirusak, ini aspirasi rakyat yang kami sampaikan, hutan lingga dirusak, hingga hari ini banyak hang belum diselesaikan oleh perusahaan. Kepada KPK tolong sampaikan ini kami sudah lelah menyampaikan ini, di forum ini kami berharap dapat didengarkan KPK. Tolong, lingga sudah rusak, banyak lahan-lahan warga jadi korban, koruptor merajalela,” teriak Juai, Aktivis senior kabupaten Lingga.
Penyerahan dokumen dan penyampaian aspirasi tersebut menjadi pesan keras para aktivis di tengah peringatan Harlah Kabupaten Lingga ke-23. Mereka berharap kehadiran KPK tidak hanya menjadi agenda koordinasi tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian.

Ditempat yang sama, Satgas Korsup KPK, Uding Jaharudin mengapresiasi atas dukungan aktivis yang menyuarakan yang merupakan bagian dari kepedulian anak muda terhadap daerahnya.
“Ya, pertama kami, kalau kegiatan dengan semangat anak-anak muda, para pemuda, aktivis di daerah dan segala macam itu, pertama kami apresiasi. Apresiasi bahwa ini bagian daripada kepedulian anak muda terhadap pembangunan di daerahnya,” ucap Jaharudin kepada HalloPost.
Selain itu juga penyampaian yang penuh optimisme dan harapan yang menggebu-gebu itu juga kami anggap merupakan spirit yang tidak boleh dipadamkan.
“Nah, cuma memang dalam penyampaiannya, tentunya karena anak muda, pemuda dengan semangat dan juga penuh dengan optimisme dan juga penuh dengan harapan. Dan juga mungkin mereka juga berjuang dan juga menyampaikan aspirasi itu kan bukan baru sekali ini. Ya, di situ kami maklumi juga. Kami maklumi juga bahwa saking semangatnya itu kadang-kadang terkesan menggebu-gebu. Tapi hal-hal yang begitu kami anggap ini bagian dari spirit yang hari itu jangan dipadamkan.”
Menurutnya, keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta kelestarian lingkungan.
“Jadi, semuanya harus berjalan seimbang. Masyarakatnya sejahtera, ekonominya berkembang, sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, dan lingkungan tetap lestari. Tentunya seluruh kegiatan juga harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepedulian para aktivis yang menyampaikan kekhawatiran berdasarkan kondisi yang mereka temukan langsung di lapangan. Meski demikian, ia mengakui bahwa kedatangannya ke lokasi tersebut merupakan kunjungan pertama sehingga belum mengetahui secara terperinci kondisi faktual di lapangan.
Selain itu Ia menjelaskan, KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi akan menjalankan fungsi sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. KPK tidak akan mengambil langkah di luar batas kewenangannya.
“Kami mengapresiasi semangat para aktivis. Jangan sampai semangat seperti ini dipadamkan. Justru harus dikawal. Masing-masing pihak harus bekerja sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan yang memang menjadi kewenangannya. Sementara persoalan yang berada di luar kewenangan daerah dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat atau instansi yang berwenang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan secara proporsional. Apabila suatu persoalan dapat dijangkau melalui kewenangan pemerintah daerah, maka harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun, jika membutuhkan kewenangan lembaga lain, koordinasi harus dilakukan dengan pihak terkait.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan regulasi dan kelestarian lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan alam serta bencana di kemudian hari.
Karena itu, menurutnya, semangat para aktivis yang menyampaikan aspirasi dengan penuh keberanian patut diapresiasi, meskipun penyampaiannya terkadang terkesan keras.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPK dapat mengambil langkah apabila dalam persoalan tersebut ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.
Namun, apabila penanganannya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum (APH) lainnya, KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum terkait.
“Ketika memang sudah jelas terdapat unsur korupsi, KPK bisa masuk sesuai kewenangannya. Namun, apabila penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya, KPK dapat berkoordinasi dengan APH terkait,” tutupnya.
Asisten l pemerintahan kabupaten Lingga, Gandi yang pada saat itu mendampingi satgas Korsup KPK mengaku tidak menyangka dengan kejadian tersebut.
“Ada kegiatan dari KPK untuk agenda pencegahan korupsi di kabupaten Lingga, kita tidak menyangka tadi ada kejadian seperti itu nanti kami laporkan ke pak Bupati,” ucapnya singkat.














