BATAM, HalloPost.com – Polemik dugaan adanya perlakuan khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam kembali berkembang.
Setelah pemberitaan mengenai dugaan jalur istimewa pengurusan pindah masuk yang memungkinkan warga langsung memperoleh Kartu Keluarga (KK) berstatus penduduk permanen, muncul sejumlah keterangan dan dokumen yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak dinas.
Sebelumnya, HalloPost telah memberitakan dugaan adanya ketidaksinkronan dalam penerapan kebijakan Penduduk Non Permanen dengan proses administrasi pindah masuk warga dari luar daerah. Persoalan tersebut berkaitan dengan penerbitan KK yang diduga tetap dapat diproses sebagai penduduk permanen, meskipun kebijakan Penduduk Non Permanen telah diberlakukan.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy, memberikan klarifikasi saat ditemui HalloPost pada, Rabu (21/10/2026).
Adisthy membantah adanya kejanggalan dalam proses administrasi salah satu warga yang sebelumnya berdomisili di Kota Bandung. Ia menjelaskan bahwa dokumen pindah masuk warga tersebut telah diterima sejak April 2026, sedangkan pencetakan KK pada Agustus hanya merupakan pencetakan ulang akibat kesalahan penulisan data RT.
“Kami terima surat pindahnya di bulan April, di bulan Agustus itu yang bersangkutan cetak ulang KK-nya karena ada kesalahan pada RT-nya,” ujar Adisthy kepada HalloPost.
Namun, penjelasan tersebut tidak disertai dengan pembuktian berupa data riwayat penginputan atau rekam jejak proses administrasi melalui sistem penerimaan di disduk kota Batam. Ketika diminta memperlihatkan data tersebut untuk memastikan waktu penerimaan dan pemrosesan pindah masuk, pihak Disdukcapil beralasan bahwa informasi dimaksud merupakan data privasi warga.
Kondisi ini menyisakan ruang pertanyaan mengenai kronologi administrasi yang sebenarnya, terutama terkait perbedaan antara tanggal penerimaan dokumen pindah, tanggal persetujuan pindah masuk, dan tanggal pencetakan KK.
Persoalan tersebut semakin relevan ketika HalloPost kembali meminta penegasan mengenai kebijakan Penduduk Non Permanen yang diberlakukan bagi warga luar daerah sejak Juni 2026.
Saat dikonfirmasi kembali pada, Selasa 27 Oktober 2026, Adisthy menyebutkan bahwa dokumen Penduduk Non Permanen merupakan solusi yang diberikan kepada warga yang belum memenuhi ketentuan untuk menjadi penduduk permanen Kota Batam.
“Solusi yang diberikan untuk warga yaitu dokumen penduduk non permanen. Di bulan Juni,” kata Adisthy.
Akan tetapi, di tengah penjelasan mengenai penerapan kebijakan tersebut, HalloPost kembali menemukan dokumen administrasi kependudukan lain yang memunculkan pertanyaan serupa.
Dokumen berupa Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal Provinsi Riau tercatat diterbitkan pada 22 Juni 2026. Sementara itu, berdasarkan tanggal pencetakan Kartu Keluarga, warga bersangkutan telah tercatat sebagai penduduk permanen Kota Batam pada 31 Agustus 2026.
Temuan tersebut diperkuat dengan keterangan pemilik KK ketika dikonfirmasi HalloPost pada Senin (2/11/2026). Yang bersangkutan menyampaikan bahwa proses pengurusan pindah masuk di Disdukcapil Batam berlangsung sekitar Agustus atau September 2026.
“Pengurusan di Disduk Batam bulan sembilan atau bulan delapan gitu, lupa saya, sesuai yang dicetak KK itu,” ungkap pemilik KK tersebut.
Dua dokumen dengan asal daerah berbeda ini memperlihatkan adanya persoalan kronologi administrasi yang perlu dijelaskan secara transparan. Terlebih, dokumen pertama mencantumkan tanggal pencetakan KK pada 24 Agustus 2026, sedangkan dokumen kedua pada 31 Agustus 2026. Keduanya berada dalam rentang waktu setelah kebijakan Penduduk Non Permanen disebut telah diberlakukan sejak Juni 2026.
Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi pelayanan publik. Penjelasan mengenai prosedur, dasar hukum, serta konsistensi penerapan kebijakan menjadi hal mendasar agar tidak muncul persepsi adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.
Transparansi menjadi penting agar kebijakan administrasi kependudukan tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga diterapkan secara konsisten, terukur, dan memberikan kepastian pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat.














