Diduga Dipermudah Saat Rekam Paspor, Imigrasi Batam Bantah Ada Kerja Sama dengan Calo

Kantor Imigrasi Bengkong, Kota Batam. Foto: HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Dugaan praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural menuju Malaysia kembali mencuat. Setelah sebelumnya diberitakan mengenai dugaan “CC dan EK” yang disebut memasok pekerja untuk bekerja di tempat hiburan malam (PUB) di Malaysia, kini muncul dugaan adanya kemudahan dalam proses pembuatan paspor salah seorang calon PMI di Batam.

Informasi yang dihimpun HalloPost menyebut, calon PMI tersebut merupakan warga ber-KTP Sukabumi, Jawa Barat, namun mengurus paspor di Batam. Dalam prosesnya, calon PMI disebut menjalani tahapan foto dan perekaman data di layanan Imigrasi Bengkong, kota Batam.

Calon PMI tersebut diduga difasilitasi oleh pihak yang disebut sebagai calo. Pihak tersebut diduga tidak hanya membantu pengurusan dokumen perjalanan, tetapi juga memiliki jaringan dengan agen di Malaysia yang disebut akan memfasilitasi keberangkatan untuk bekerja di PUB.

Dugaan tersebut mencuat setelah calon PMI yang bersangkutan memutuskan tidak melanjutkan keberangkatannya ke Malaysia. Sementara rekannya tetap berangkat melalui Bandara Hang Nadim Batam dengan tujuan Bandara Ipoh, Malaysia.

Setalah calon PMI berisinal SN Mengaku batal berangkat, kemudian mengaku mengalami tekanan dan diminta membayar uang sebesar Rp7,6 juta. Paspor miliknya juga disebut masih berada di tangan pihak pengurusan dokumen (calo) yang akan memfasilitasi keberangkatan.

BACA JUGA  Nilai Investasi PMA di Batam Meningkat pada Triwulan III Tahun 2020

Menanggapi informasi tersebut, Humas Imigrasi Batam Kharisma Rukmana mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan internal terhadap proses dan dokumen permohonan paspor yang bersangkutan.

Menurut Kharisma, hasil pengecekan menunjukkan permohonan paspor diajukan melalui aplikasi M-Paspor dan seluruh tahapan pelayanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Menindaklanjuti adanya dugaan penerbitan paspor yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dugaan adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan calo dan oknum petugas Imigrasi, telah dilakukan pengecekan internal terhadap proses dan dokumen permohonan paspor yang bersangkutan. Dapat disampaikan hal berikut,” kata Kharisma kepada HalloPost, Senin (28/9/2026).

Pertama, Berdasarkan hasil pengecekan, permohonan paspor yang bersangkutan diajukan melalui aplikasi M-Paspor dan seluruh tahapan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelayanan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan terhadap berkas dan proses permohonan, tidak ditemukan adanya bukti atau fakta yang menunjukkan adanya kerja sama antara pemohon/calo dengan petugas Imigrasi dalam proses penerbitan paspor tersebut.

“Dalam proses permohonan, yang bersangkutan juga telah memberikan keterangan dan menandatangani surat pernyataan bahwa paspor yang diterbitkan tidak akan digunakan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi pada saat pelayanan, tidak diperoleh informasi atau bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut diajukan untuk tujuan bekerja di luar negeri secara nonprosedural,” terangnya.

BACA JUGA  Gubernur Jakarta Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada Erupsi Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Kedua, kata Kharisma, terkait dengan domisili pemohon, perlu disampaikan bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor dengan dokumen persyaratan yang sah dan memenuhi ketentuan. Status KTP yang tidak berdomisili di Kota Batam, pada prinsipnya, bukan merupakan alasan tunggal untuk menolak permohonan paspor sepanjang persyaratan dan ketentuan penerbitan paspor telah dipenuhi serta tidak terdapat dasar hukum atau hasil pemeriksaan yang menjadi alasan untuk melakukan penolakan. Namun, dalam rangka pencegahan TPPO dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Imigrasi tetap melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman terhadap setiap permohonan yang memiliki indikasi atau keterangan yang memerlukan klarifikasi.

Ke tiga, masih kata Kharisma, Penolakan permohonan paspor dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan adanya dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan persyaratan, keterangan yang tidak benar, maupun adanya indikasi yang didukung oleh hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencegahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Imigrasi dalam mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural dan potensi korban TPPO.

BACA JUGA  Dipasang Billboard Reklame, JPO di Depan SP Plaza di Batam Aset Siapa?

“Dengan demikian, berdasarkan hasil pengecekan terhadap permohonan yang bersangkutan, belum ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran SOP dalam proses penerbitan paspor tersebut,” ujar Kharisma,” tutupnya.

Meski demikian, dugaan mengenai jaringan calo yang memfasilitasi calon PMI menuju Malaysia masih menjadi bagian yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pasalnya, persoalan tidak hanya menyangkut proses penerbitan paspor, tetapi juga dugaan perekrutan calon pekerja untuk bekerja di Malaysia, keberadaan agen di Malaysia, kepemilikan paspor oleh pihak lain, serta permintaan pembayaran Rp7,6 juta terhadap calon PMI yang batal berangkat.