BATAM, HalloPost.com – Polemik antara insan pers dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memasuki babak baru. Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam menyatakan akan menggelar aksi pada Kamis, 3 September 2026, sebagai bentuk keberatan atas pernyataan yang dinilai berpotensi mengganggu independensi pers.
Aksi tersebut akan disampaikan melalui pemberitahuan kepada Polresta Barelang. Massa diperkirakan sekitar 50 orang dan dijadwalkan berkumpul pukul 09.00 WIB di kawasan Welcome to Batam, BP Batam. Aksi kemudian direncanakan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan lokasi di Kantor BP Batam dan Kantor Pemko Batam.
Forum menyatakan membawa enam tuntutan dalam aksi tersebut. Di antaranya meminta Li Claudia Chandra menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada insan pers, meminta Kepala BP Batam mengevaluasi jajaran humas, serta menuntut jaminan kebebasan pers dan tidak adanya intimidasi terhadap wartawan maupun media.
Forum juga meminta adanya kesepakatan tertulis mengenai hubungan profesional antara pemerintah dan media, menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers, serta meminta jaminan tidak adanya tindakan balasan terhadap media maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Polemik ini bermula dari pernyataan yang muncul dalam sebuah forum pada 26 Agustus 2026 yang membahas hubungan pemerintah dengan media. Dalam rekaman percakapan yang dirangkum dari forum tersebut, muncul pembicaraan mengenai keberlanjutan kerja sama pemerintah dengan salah satu perusahaan media yang dikaitkan dengan pemberitaan kritis.
“BN (nama media) langsung putusin depan kami hari ini, mau kerja sama apa tidak. Kalau tidak, Bu Li putusin hari ini,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Dalam forum yang sama, juga muncul pembahasan mengenai pemberitaan yang dinilai terlalu menyerang pejabat serta berita yang disebut sebelumnya telah diturunkan setelah adanya komunikasi dengan pihak pemerintah.
“Kalau sudah tulis, kita ngomel, di-take down. Tidak konsisten, padahal kerja sama,” ujar pejabat tersebut.
Pernyataan lain dalam forum tersebut turut mempertanyakan motif di balik pemberitaan serta penggunaan judul yang dinilai provokatif.
“Lu bikin judul gimana, lu punya kepentingan lain atau ada yang kasih lu gimana, gua tulis? Itu namanya menusuk teman lu,” katanya.
Perwakilan media yang juga owner media BN, kemudian memberikan penjelasan. Ia menyebut kritik media tidak semata-mata ditujukan untuk menyerang pemerintah, melainkan muncul karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BP Batam.
“Dalam kasus kritik itu justru muncul karena ekspektasi masyarakat ke BP Batam yang tinggi,” ujar Z.
Menurutnya, apabila terdapat pemberitaan yang dianggap tidak tepat, pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab.
“Kritik, kalau ada kesalahan, kasih ruang untuk klarifikasi atau hak jawaban,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan media harus tetap dibangun berdasarkan profesionalitas, integritas dan independensi.
“Media juga harus punya integritas dan independensi karena tanpa itu kita, pastinya juga masyarakat, saling menghargai secara tugas masing-masing,” ujarnya.
Terkait keberlanjutan kerja sama dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada BP Batam.
“Apakah kerja sama atau tidak, saya serahkan kepada BP Batam,” katanya.
Koordinator aksi, Cipta Gemindo Saragih, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai konflik antara satu pejabat dan satu perusahaan media.
Menurutnya, terdapat prinsip yang lebih besar yang harus dijaga, yakni kemerdekaan pers dan independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Forum menilai kemitraan antara pemerintah dan media tidak semestinya berubah menjadi hubungan transaksional yang membuat independensi pemberitaan dipengaruhi oleh kepentingan kerja sama.
Mereka juga menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Karena itu, apabila terdapat pemberitaan yang dianggap keliru atau merugikan, pemerintah dapat menggunakan mekanisme klarifikasi maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam memastikan sikap tersebut akan disampaikan dalam aksi pada 3 September 2026. Massa menyatakan akan menggelar aksi secara damai dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.














