BATAM, HalloPost.com – Keberadaan gelanggang permainan Sky Game di kawasan SNL Food, Tanjung Uma, Batam, menjadi perhatian publik setelah video keributan di lokasi tersebut viral di media sosial. Peristiwa itu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai legalitas operasional, kelengkapan perizinan, hingga dugaan adanya praktik perjudian yang berkedok permainan ketangkasan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sky Game menyediakan berbagai mesin permainan khusus dewasa dengan sistem pengisian kredit. Di tengah beredarnya informasi bahwa hadiah permainan diduga dapat ditukarkan menjadi uang melalui mekanisme tertentu, hal tersebut masih memerlukan pembuktian dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Selain dugaan adanya unsur perjudian, muncul pula pertanyaan mengenai legalitas usaha tersebut. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh informasi resmi mengenai apakah seluruh perizinan operasional Sky Game telah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk izin usaha, izin penyelenggaraan permainan, maupun persetujuan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Apabila benar terdapat kegiatan usaha yang dijalankan tanpa memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum.
Karena itu, Pemerintah Kota Batam dan perangkat daerah yang berwenang perlu melakukan audit administrasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan, kesesuaian jenis usaha, serta kepatuhan operasional Sky Game.
Dari sisi pidana, apabila penyelidikan menemukan adanya unsur taruhan, keuntungan yang diperoleh berdasarkan untung-untungan, maupun penukaran hadiah menjadi uang atau nilai ekonomi lainnya, maka perbuatan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.
Audit menyeluruh terhadap aspek perizinan dan operasional dinilai penting untuk memastikan kegiatan usaha yang berjalan di Kota Batam telah memenuhi ketentuan hukum, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mencegah adanya praktik usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini ini menuai sorotan dari praktisi hukum yang enggan disebutkan namanya mengatakan jika usaha yang ada uang koordinasinya terindikasi usaha tersebut adalah usaha ilegal, usaha gelap (abu-abu). “Dan jika kita mendapat, meminta dan menerima uang koordinasi berarti kita juga mendukung usaha haram tersebut,” ucap praktisi hukum.














