Dua Baliho di JPO Masih Kokoh Berdiri, Konsistensi Pemko Batam Masih Diragukan

Baliho masih berdiri kokoh di Jalan Letjen Suprapto, tepatnya di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan SP Plaza Batu Aji,15 Juli 2026 Foto: HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Ribuan baliho reklame di berbagai sudut Kota Batam telah bertumbangan akibat kebijakan penertiban Pemerintah Kota (Pemko) Batam sejak 2024. Namun, masih ada pemandangan yang mengundang tanda tanya di Jalan Letjen Suprapto, tepatnya di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan SP Plaza Batu Aji.

“Baliho aktif saat ini ada 361, sementara reklame juga bisa papan nama ada sebanyak 1697 obyek,” kata M Aidil Sahalo, Sekretaris Bapenda Kota Batam. Dikutip dari batampos.co.id, pada September 2024.

Di atas jembatan itu, sebuah baliho reklame berukuran besar masih berdiri kokoh. Bahkan, berdasarkan pantauan HalloPost reklame tersebut tetap dimanfaatkan untuk pemasangan iklan komersial. Ketika masa tayang iklan berakhir, baliho itu kembali kosong menunggu pemasangan materi promosi berikutnya.

BACA JUGA  Kasus Dugaan Penipuan Jual-beli Ruko di Mitra Raya 2 Berakhir Restoratif Justice, Begini Tanggapan PH Bos JPK

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa ketika hampir seluruh baliho di Batam dibongkar, hanya tersisa dua baliho pada JPO yang hingga kini masih berdiri?

Pertanyaan itu semakin mengemuka karena Pemko Batam sejak tahun 2024 secara masif melakukan penataan reklame dengan alasan penegakan aturan, keselamatan konstruksi, estetika kota, serta optimalisasi tata ruang.

Penertiban tersebut juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 22 ayat (1) Perwako tersebut ditegaskan bahwa:

“Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki Persetujuan Penyelenggaraan Reklame dari Wali Kota melalui Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi Tim Penyelenggaraan Reklame (TPR).”

Artinya, setiap reklame yang masih berdiri dan dimanfaatkan secara komersial seharusnya memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Tidak Berwenang Memutuskan Warga Dapat Bansos Atau Tidak ! BPS Menyediakan dan Memutakhirkan Data

Di sisi lain, beredar informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pemilik bangunan atau pihak yang berkaitan dengan lokasi baliho diduga memiliki hubungan keluarga ataupun kedekatan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Reza Khadafi, saat dikonfirmasi mengenai status perizinan kedua baliho tersebut belum menanggapi. hingga berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa data perizinan berada pada DPMPTSP. “Siap, bisa tanya langsung ke PTSP, karena data izin ada sama dinas. Kami tidak hafal satu persatu. Takut keliru dan salah menyangkut data,” ujar Firmansyah.

BACA JUGA  Delapan Bandara Ditutup Sementara, Abu Vulkanik Meluas Samudra Hindia Sebelah Barat

Jawaban tersebut semakin menegaskan bahwa kewenangan memastikan legalitas reklame berada pada DPMPTSP sebagai instansi penerbit persetujuan penyelenggaraan reklame berdasarkan rekomendasi Tim Penyelenggaraan Reklame (TPR).