Meski Raih WTP 14 Kali Berturut-turut, Pemko Batam Punya PR Berat Senilai Rp31,6 Miliar

Data Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, Foto: HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mencatat prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, pada agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Namun di balik capaian prestisius tersebut, masih tersimpan pekerjaan rumah (PR) besar yang belum mampu diselesaikan Pemerintah Kota Batam, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Data Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI menunjukkan hingga periode pemantauan terakhir masih terdapat 164 rekomendasi berstatus Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) dengan nilai mencapai Rp31,6 miliar. Selain itu, masih terdapat 3 rekomendasi yang sama sekali belum ditindaklanjuti oleh Pemko Batam.

Kondisi tersebut menjadi ironi. Di satu sisi Batam berhasil mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, namun di sisi lain masih menyisakan puluhan miliar rupiah rekomendasi BPK yang belum diselesaikan.

BACA JUGA  Mobil Driver Online Terjun ke Parit Dengan Kecepatan Tinggi

Perlu dipahami, opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah memperbaiki kelemahan yang ditemukan auditor.

Berdasarkan data TLRHP, sejak tahun 2005 hingga 2024 BPKRI mencatat sebanyak 672 temuan pemeriksaan dengan nilai mencapai Rp206,6 miliar. Dari temuan tersebut diterbitkan 1.560 rekomendasi senilai Rp116,1 miliar yang wajib ditindaklanjuti Pemko Batam.

Hingga saat ini, sebanyak 1.367 rekomendasi (87,63 persen) telah dinyatakan sesuai rekomendasi dengan nilai penyelesaian sebesar Rp84,4 miliar. Secara kumulatif tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi baru mencapai 89,30 persen.

Tren Penyelesaian Rekomendasi Terus Menurun

Data BPK juga memperlihatkan tren yang patut menjadi perhatian serius. Setelah sempat mencatat tingkat penyelesaian yang sangat tinggi pada periode awal, capaian tindak lanjut rekomendasi justru terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Rinciannya sebagai berikut:

  • Periode 2005–2009: 285 rekomendasi dengan tingkat penyelesaian 96,49 persen.
  • Periode 2010–2014: 487 rekomendasi dengan tingkat penyelesaian 97,95 persen (terbaik).
  • Periode 2015–2019: 362 rekomendasi dengan tingkat penyelesaian turun menjadi 92,27 persen.
  • Periode 2020–2024: 426 rekomendasi, namun penyelesaiannya hanya 72,87 persen, menjadi yang terendah dibandingkan periode sebelumnya.
BACA JUGA  2 Penadah, 3 Pemetik Diciduk Jatanras Polda Kepri

Penurunan semakin terlihat pada 5 tahun terakhir:

  • Tahun 2020 total rekomendasi 59, selesai 57, penyelesaian 96,61 persen.
  • Tahun 2021, total rekomendasi 85, selesai 82, penyelesaian 96,47 persen.
  • Tahun 2022 total rekomendasi 78, selesai 60, penyelesaian 76,92 persen.
  • Tahun 2023 total rekomendasi 31, Selesai 21, penyelesaian 63,64 persen.
  • Tahun 2024, total rekomendasi 173, selesai 90, belum sesuai rekomendasi 80, belum ditindaklanjuti 3, tingkat penyelesaian hanya 52,03 persen.

Tahun 2024 menjadi sorotan karena selain menghasilkan jumlah rekomendasi terbanyak, juga mencatat tingkat penyelesaian paling rendah dalam lima tahun terakhir.

OPD Jangan Berpuas Diri dengan Predikat WTP

Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra menyatakan opini WTP merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi,” ujarnya pada saat menghadiri penyerahan opini WTP tahun 2025.

BACA JUGA  Menolak Karena Hasil Pencocokan Barcode Tidak Sesuai Nopol Kendaraan, Polisi Gadungan Aniaya Petugas SPBU

Li Claudia juga menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

Meski demikian, data TLRHP menunjukkan masih terdapat pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan oleh masing-masing OPD. Keberhasilan mempertahankan opini WTP seharusnya diikuti dengan percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan agar kelemahan administrasi, pengelolaan aset maupun pengelolaan keuangan tidak terus berulang setiap tahun.

Apabila penyelesaian rekomendasi terus melambat, maka capaian opini WTP berpotensi hanya menjadi indikator kualitas penyajian laporan keuangan, sementara berbagai persoalan yang menjadi temuan auditor masih menyisakan beban penyelesaian hingga puluhan miliar rupiah.