BINTAN – Sebuah video wawancara yang diunggah dalam program Halo Podcast menjadi perhatian masyarakat setelah membahas dugaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan perusahaan asing yang disebut telah berlangsung sejak tahun 2007.
Dalam wawancara tersebut, seorang tokoh masyarakat Desa Pengujan, Badrun, mengaku baru mengetahui adanya kerja sama tersebut setelah memperoleh dokumen yang berisi kontrak antara pemerintah daerah dan pihak asing.
“Sebagai masyarakat, kami tidak tahu soal ini. Setelah mendapatkan dokumen itulah kami baru mengetahui adanya kerja sama tersebut,” ujar Badrun dalam wawancara yang viral di media sosial.
Badrun menjelaskan, informasi awal diperolehnya dari seorang tokoh masyarakat yang kemudian mengirimkan dokumen melalui aplikasi WhatsApp. Awalnya ia menduga dokumen tersebut berkaitan dengan persoalan lahan, namun setelah diperiksa ternyata merupakan dokumen kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan perusahaan asing.
Menurutnya, dalam dokumen itu tercantum nilai kerja sama mencapai 120 juta USD dengan sekitar 16 item pembangunan yang disebut akan dilakukan di wilayah Kabupaten Bintan.
Ia juga menyebut kawasan kerja sama tersebut mencakup sekitar 12 desa di Pulau Bintan.
“Yang saya lihat di lapangan, pembangunan yang tampak hanya jalan yang sudah diaspal. Namun masyarakat tidak mengetahui secara jelas apakah pembangunan itu berasal dari pemerintah daerah atau dari perusahaan asing,” katanya.
Setelah memperoleh informasi tersebut, Badrun bersama sejumlah tokoh masyarakat menggelar diskusi dan pertemuan guna membahas isi dokumen yang ditemukan. Informasi itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial hingga menarik perhatian publik.
Badrun meminta Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kerja sama yang disebut telah berjalan hampir 20 tahun tersebut.
“Kami hanya meminta penjelasan kepada masyarakat. Selama kerja sama itu berjalan, apa saja yang sudah dibangun dan bagaimana bentuk kerja sama sebenarnya,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dokumen maupun isi kerja sama yang dimaksud dalam wawancara tersebut.














