“Viral” Ketua DPRD Kepri Terlihat Gagah Naik Moge Tanpa Helm

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan saat mengendarai Motor Gede (Moge) dijalanan Batam tidak menggunakan helem, Sabtu (9/5/2026). Foto: Tangkap Layar.

BATAM, HalloPost.com – Video Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, yang mengendarai motor gede (moge) tanpa mengenakan helm di jalan raya Kota Batam memicu polemik dan kritik publik.

Rekaman yang sempat diunggah melalui akun Instagram pribadinya itu memperlihatkan Iman mengendarai moge bernomor polisi BP 6215 VE melintasi Flyover Laluan Madani menuju kawasan Batam Center pada Sabtu (9/5/2026) sore.

Dalam unggahan tersebut, suasana senja Kota Batam dipadukan dengan musik santai bernuansa “Kicau Mania”. Iman juga menuliskan narasi tentang menikmati sore dan membangun kebersamaan melalui kegiatan berkendara.

Namun alih-alih menuai pujian, video itu justru memancing pertanyaan publik. Sorotan utama tertuju pada fakta bahwa orang nomor satu di lembaga legislatif Provinsi Kepulauan Riau tersebut terlihat berkendara tanpa helm di jalan umum.

Padahal, aturan kewajiban penggunaan helm telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (8) menyebutkan bahwa setiap pengendara dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan Pasal 291 ayat (1) mengatur ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250 ribu bagi pelanggar.

BACA JUGA  Setelah Dilantik, Besok PPKHI Batam Pengambilan Sumpah di Pengadilan Negeri Kepulauan Riau

Publik Pertanyakan Penegakan Aturan

Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah aturan lalu lintas benar-benar berlaku sama bagi semua kalangan, termasuk pejabat publik?

Sejumlah warganet menilai tindakan tersebut tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga mencederai asas keteladanan yang seharusnya dijaga oleh seorang pejabat daerah.

“Kalau masyarakat biasa kena tilang karena tidak pakai helm, apakah pejabat juga akan diproses sama?” tulis salah satu komentar netizen sebelum unggahan itu akhirnya menghilang dari akun media sosial terkait.

HalloPost.com juga menelusuri bahwa video tersebut kini sudah tidak lagi ditemukan di akun Instagram pribadi milik Iman Sutiawan. Belum diketahui pasti apakah unggahan itu dihapus sendiri atau hanya diarsipkan.

BACA JUGA  Kasus Dugaan Penipuan Jual-beli Ruko di Mitra Raya 2 Berakhir Restoratif Justice, Begini Tanggapan PH Bos JPK

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau maupun pernyataan langsung dari Iman terkait alasan dirinya tidak menggunakan helm saat mengendarai moge di jalan raya.

Antara Gaya Hidup dan Kepatuhan Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan moge oleh pejabat publik memang kerap menjadi sorotan. Selain identik dengan gaya hidup eksklusif, aktivitas touring pejabat juga sering menuai kritik apabila dinilai bertentangan dengan aturan lalu lintas maupun sensitivitas sosial masyarakat.

Pengamat sosial menilai, persoalan utama dalam kasus ini bukan sekadar soal helm, tetapi menyangkut pesan yang diterima publik. Ketika figur publik mempertontonkan pelanggaran di ruang digital, hal itu dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum.

“Pejabat itu simbol. Apa yang dilakukan di ruang publik akan dilihat dan ditiru masyarakat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Batam.

Ujian Keteladanan Pejabat Daerah

Kasus video moge tanpa helm ini kembali membuka diskusi lama tentang konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, aparat rutin melakukan razia keselamatan dan menindak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Namun di sisi lain, publik menilai masih ada kesan berbeda ketika pelanggaran dilakukan oleh tokoh berpengaruh.

BACA JUGA  Tingkatkan Kuialitas Pariwisata, Kemenparekraf Revitalisasi Destinasi Pariwisata di Kepri

Peristiwa ini menjadi ujian tersendiri bagi citra pejabat daerah di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi, etika, dan keteladanan pemimpin publik di era media sosial.